Gaya Koboi Kebijakan AS yang Berbahaya dan Merugikan

Jakarta, MUI Digital — Dalam film koboi klasik, sang hero sering tampil sebagai “penegak hukum” yang bertindak sendiri—menembak cepat, menghakimi sepihak, dan menulis aturan dengan peluru. Ia tak peduli pada pengadilan atau sheriff. Ia adalah hukum itu sendiri.

Sayangnya, dalam dua dekade terakhir, Amerika Serikat di bawah berbagai rezim, khususnya era Donald Trump, ditengarai memerankan koboi yang sama di panggung global. Bedanya, ini bukan film dan korbannya adalah negara berdaulat serta ribuan nyawa manusia.

Profesor Marc Weller, Direktur Global Governance and Security Centre di Chatham House, dalam sebuah tulisannya “With Iran attacks, President Trump is making the use of force the new normal – and casting aside international law” (4 Maret 2026) menegaskan bahwa AS telah mengambil langkah besar dalam melepaskan tatanan global dari “engsel”nya.

Prinsip inti tatanan itu adalah bahwa tidak ada negara yang dapat berperang untuk mengejar kebijakan nasionalnya sendiri. Dan penggunaan kekuatan hanya dapat dilakukan melalui mandat Dewan Keamanan PBB. Namun yang terjadi justru sebaliknya.

Baca juga: Mungkinkah Perang di Iran tanpa Akhir?

Paula Rosas dalam laporannya di BBC (8 Maret 2026) mengutip seorang diplomat sekaligus penasihat keamanan nasional era Obama, Philip Gordon, yang merangkum aksi intervensi AS di kawasan dengan kalimat tajam: “Di Irak, Amerika Serikat ikut campur dan menduduki negara itu, hasilnya bencana yang sangat mahal. Di Libia, Amerika Serikat ikut campur tapi tidak menduduki, hasilnya tetap bencana yang sangat mahal. Di Suriah, Amerika Serikat tidak ikut campur dan tidak menduduki, hasilnya juga bencana yang sangat mahal.”

Ungkapan ini menjadi “epitaf” (batu nisan) bagi kebijakan luar negeri AS yang penuh arogansi namun miskin hasil.

Sejak awal 2026, dunia dikejutkan oleh operasi “Absolute Resolve” di Venezuela pada 3 Januari yang berujung pada penculikan Nicolás Maduro dan istrinya ke New York.