Perang Kawasan Teluk dan Ancaman Ekonomi Syariah–Halal

Jakarta, MUI Digital — Gejolak perang di kawasan Timur Tengah belum juga menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Saling balas antara Amerika Serikat (AS)–Israel melawan Iran terus berlanjut bahkan cenderung dengan eskalasi kekuatan militer secara penuh.

Kondisi tersebut tentunya cukup mengkhawatirkan bagi geoekonomi dan geopolitik dunia. Perang di kawasan Timur Tengah, khususnya di Teluk ini, dipastikan akan berdampak signifikan terhadap tata dunia, termasuk dampak yang serius bagi Indonesia.

Penutupan Selat Hormuz oleh Garda Revolusi Iran (IRGC) menambah panjang dampak perang terhadap ketidakpastian global, gejolak harga minyak mentah dunia, inflasi, peningkatan biaya logistik, dan produksi, hingga meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.

Bagi Indonesia, perang antara AS–Israel melawan Iran juga dipastikan berdampak signifikan, termasuk dari sisi negara perdagangan Indonesia dengan negara-negara Teluk, sebagaimana yang tertuang dalam Indonesia–Gulf  Cooperation Council Free Trade Agreement (I–GCC FTA), di mana di antaranya adalah Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Oman, dan Qatar.

Begitu juga menyangkut neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara OKI, yang sebagian besar anggotanya berada di Kawasan Timur Tengah dan Teluk, serta dominan menggunakan Selat Hormuz sebagai lalu lintas perdagangan.

Dalam konteks ini, strategi untuk memperkuat ekonomi dan industri syariah di Indonesia, serta strategi untuk memperlebar dan memperkuat kinerja ekosistem dan industri halal dipastikan akan terganggu. Padahal, sebelumnya pemerintah Indonesia sudah membuat beragam tahapan dan program prioritas untuk mendorong peningkatan ekosistem dan industri syariah dan halal secara masif dan intensif.

Berangkat dari tahapan dan strategi tersebut, pemerintah juga sudah menetapkan target kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2029 sebesar 56,11%.