Peringkat Ekonomi Syariah Indonesia Melorot, Pemerintah Abai Potensi Pasar Besar?

Jakarta, MUI Digital—Perkembangan ekonomi Islam (Islamic economic) - dikenal di Indonesia dengan istilah ekonomi syariah - terus tumbuh dan semakin besar. 

Nilai kapitalisasi pasar ekonomi islam global pada 2026 mencapai 8,6 triliun dolar AS. Menurut data State Global Islamic Economy Report (SGIER) 2025/2026 perputaran ekonomi Islam pada  2029 akan mencapai sekitar  12-13 triliun dolar AS.

Laporan SGIER 2025/2026 yang dipublikasikan DinarStandard dan Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) dihimpun dari data belanja muslim dunia dalam tujuh sektor utama industri halal. Dinar Standard adalah perusahaan konsultan strategi dan riset global yang berpusat di Amerika Serikat dan berkantor utama di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). 

Lembaga ini menjadi rujukan dalam analisis data, tren, dan pengembangan pasar Ekonomi Islam serta Industri Halal dunia.

DinarStandard menggandeng IHLC yang didirikan Prof Sapta Nirwandar, menjadi mitra strategis dalam pengembangan dan peluncuran riset ekonomi serta pasar halal global dan nasional, termasuk dalam menyusun laporan khusus seperti Indonesia Halal Markets Report.

Ketujuh industri  ekonomi syariah yang menjadi indikator penilaian laporan SGIER 2025/2025 adalah: (1) Kosmetik Halal (Halal Cosmetics) dengan nilai kapitalisasi 92 miliar dolar AS (2) Farmasi Halal (Halal Pharmaceuticals) senilai 112 miliar dolar AS (3) Makanan Halal (Halal Food) perputaran ekonomi mencapai 1,53 triliun dolar AS (4) Keuangan Islam (Islamic Finance) nilai asetnya mencapai 5,99 triliun dolar AS (5) Media & Rekreasi (Media & Recreation) dengan nilai transaksi 276 miliar dolar AS dan (6) Busana Muslim (Modest Fashion) sebesar  347 miliar dolar AS (7) Pariwisara Ramah Mislim (Muslim Friendly Travel) transaksi 249 miliar dolar AS. Total nilai ekonomi Islam global 8,6 triliun dolar AS.

Dalam tiga tahun ke depan, nilai kapitalisasi ekonomi halal itu bakal mencapai 12-13 triliun dolar AS. Volume ekonomi Islam pada 2029 dirporeksikan : Kosmetik Halal (124 miliar dolar AS), Farmasi Halal (146 miliar  dolar AS), Makanan Halal (2,06 triliun dolar AS), Keuangan Islam (9,72 triliun dolar AS), Media & Rekreasi (364 miliar dolar AS), Busana Muslim (444 miliar dolar AS), Pariwisata Ramah Muslim (424 miliar dolar AS).

Perkembangan ekonomi syariah dunia yang semakin besar tentu sangat menggembirakan. Ekonomi yang bebasis nilai-nilai Islam ini semakin diminati masyarakat dunia. Bahkan penikmatnya, tidak hanya umat muslim.

Di tengah situasi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, ekonomi Islam dijadikan pilihan ekonomi yang berkeadilan serta memiliki daya tahan dan daya lenting yang stabil dari terpaan krisis ekonomi yang terus membayangi dunia.

Bagaimana posisi Indonesia dalam ekonomi islam global yang semakin besar? Dalam laporan SGIER 2025/2026 indonesia turun peringkat dari peringkat nomor 3 menjadi peringkat nomor 4, dengan skor 96. Juaranya, tetap Malaysia memiliki skor 186,1, disusul kemudian Uni Emirat Arab peringkat 2 skor 137,5, dan Saudi Arabia peringkat tiga skor 107,9. Di bawah Indonesia, Bahrain memperoleh skor 76.

Perununan ranking ini cukup memprihatinkan. Dalam dua tahun terakhir, sebagaimana data SGIER pada 2023/2024 dan SGIER tahun 2024/2025, Indonesia menjadi tiga besar kekuatan ekonomi Islam di dunia.

Kali ini, Indonesia disalip Arab Saudi yang kembali menjadi peringkat tiga, dan Indonesia turun dari juara tiga menjadi nomor empat.

Meski masih masuk dalam lima besar, ekonomi syariah Indonesia tidak tumbuh signifikan, jauh lebih rendah dari potensinya. Kini, Indonesia masih menjadi konsumen ekonomi syariah terbesar, bukan sebagai produsen terbesar ekonomi Islam.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim sebanyak 245 juta jiwa, terbesar di dunia, tidak mampu memanfaatkan semakin besarnya kue ekonomi Islam sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia signifikan terjadi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin periode 2019-2024. Saat itu, Presiden Jokowi mencanangkan Indonesia sebagai Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal Dunia. 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang memang sejak lama mengembangkan ekonomi syariah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), dan gerakan-gekaran ekonomi syariah lainnya, mengimplementasikan visi Presiden Joko Widodo itu, yang juga merupakan visi besar Kyai Ma’ruf Amin sejak dulu, dengan melakukan langkah-langkah besar dan strategis.

Beberapa langkah besar Kyai Ma’ruf Amin, diantaranya melakukan merger empat bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), penguatan Bank Muamalat dengan investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan hibah saham dari Islamic Development Bank (IsDB) pada Bank Muamalat kepada negara atras nama BPKH, mengembangkan sukuk negara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk wakaf Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS), merealisasikan Kawasan Industri Halal (KIH) dan Zona Industri Halal (ZIH), pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pengembangan industri halal, produk makanan halal, fesyen syariah, dan pariwisara halal.

Hasilnya? Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin tidak sia-sia. Indonesia langsung naik kelas dari sebelumnya selalu berada di rangkin nomor empat dalam peringkat SGIER menjadi juara tiga.

Tinggal beberapa langkah lagi Indonesia dapat mencapai cita-citanya menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal dunia. Berbagai negara lain makin memperhitungkan. Mereka menilai Indonesia sebagai kekuatan nyata ekonomi Islam karena merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki kekayaan sumber daya alam.

Harapan makin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia tersirat pada masa kampanye Pemilihan Presiden tahun 2024. Dalam salah satu Debat Capres – Cawapres, kala itu Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melontarkan satu pertanyaan kepada lawan politiknya mengenai SGIE Report (SGIER) dan saat itu tidak mampu dijawab lawan politiknya.

Ketika SGIER disebut dalam debat capres-cawapres, langsung membawa harapan, semangat, dan keyakinan masyarakat bahwa ekonomi syariah akan semakin dikembangkan pada pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. 

Harapan itu semakin kuat ketika Presiden Prabowo Subianto memperkuat BPJPH yang semula dibawah koordinasi Kementerian Agama, langsung menjadi lembaga di bawah Presiden.

Begitu juga kebijakannya melepas urusan haji dari Kementerian Agama menjadi Badan Urusan Haji di bawah Presien, yang kemudian meningkat lagi menjadi Kementerian Haji. Dan, Presiden Prabowo memerintahkan Badan Pengelola Invesrasi Danantara membangun Kampung Haji Indonesia di Saudia Arabia. 

Masyarakat muslim mengapresiasi kebijakan ini dengan harapan perkembangan industri halal semakin tumbuh signifikan, dan pelayanan haji semakin baik. Sejak ditangani Kementerian Haji, memang terjadi banyak efisiensi yang diperoleh. Saatnya, kini Presiden Prabowo, melahirkan kebijakan untuk memperkuat dan memperbesar ekonomi syariah.

Saya meyakini Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar untuk mengembangkan ekonomi syariah dan industri halal menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Kekhawatiran terjadi justru bila para pembantunnya Presiden Prabowo tidak mampu menangkap peluang dan potensi besar ekonomi syariah, dan terkesan “meninggalkan” potensi pasar besar yang di dunia menjadi pilihan banyak pelaku ekonomi ini.

Pengembangan ekonomi syariah syariah selaras dengan visi besar Asta Cita Presiden Prabowo. Ekonomi syariah juga dapat memperkuat berbagai prioritas program ekonomi pemerintah saat ini yang melakukan shifting ekonomi yang semula hanya dikuasai segelintir orang menjadi kekuatan ekonomi yang lebih merata berbasis di desa-desa. 

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, ekonomi kerakyatan, UMKM, dan penataan ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) merupakan program-program ekonomi yang dapat dikembangkan dan disentuh dengan pendekatan ekonomi syariah.

Misalnya, perputaran ekonomi MBG yang mencapai Rp 350 triliun, kalo saja menerapkan produk halal dan operasionalnya bersertifikat halal, berarti akan meningkatkan kapitalisasi pasar ekonomi halal di Indonesia sebesar ratusan triliun rupiah.

Ekonomi syariah dapat menjadi salah satu kekuatan utama ekonomi nasional, menjadi salah satu pilar utama Presiden Prabowo Subianto yang sedang melakukan “revolusi” dan transformasi melalui reformasi stutural ekonomi nasional yang merujuk pada Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.  Potensi dan pasar ekonomi islam dan industri halal yang besar, dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan mewujudkan keadilan sosial.