Erosi Kepercayaan terhadap Peran AS di Timur Tengah

Jakarta, MUI Digital — Dua dekade lebih setelah invasi ke Irak, Amerika Serikat—yang selama puluhan tahun menjadi penjamin keamanan utama di Timur Tengah—kini menghadapi erosi kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Survei Arab Barometer yang dilakukan di sembilan negara pada 2025 dan awal 2026 menunjukkan bahwa perang di Gaza dan Iran telah mempercepat pergeseran struktural dalam cara publik Arab memandang kekuatan global, legitimasi, dan kepemimpinan regional.

Data yang dikumpulkan secara komprehensif tersebut mengungkapkan lebih dari sekadar reaksi sesaat terhadap perang. Datanya mencerminkan penilaian ulang yang mendalam terhadap peran AS di kawasan dan kredibilitas tatanan internasional yang dipimpin Barat.

Kepercayaan terhadap Amerika sebagai mitra yang dapat diandalkan telah runtuh di hampir semua lini, dari kalangan elit politik hingga masyarakat umum.

Angka-angka dari berbagai survei melukiskan gambaran yang suram. Jajak pendapat global CGTN menjelaskan sebagai berikut:

“…93,0% responden menyatakan bahwa serangkaian kebijakan intervensi dan destabilisasi AS terhadap isu Palestina-Israel dan Iran merupakan pendorong utama kemerosotan tajam keamanan di Timur Tengah. Sebanyak 93,4% responden meyakini bahwa konflik tersebut semakin mempercepat penurunan pengaruh AS di Timur Tengah.” (CGTN, 18 Juni 2026)

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar publik di kawasan (dan global) melihat kebijakan AS sebagai penyebab utama ketidakstabilan, dan sekaligus mempercepat erosi pengaruh AS itu sendiri.

Hal ini juga menjelaskan bahwa kebijakan intervensi telah menciptakan ketidakstabilan, ketidakstabilan merusak kredibilitas, dan kredibilitas yang rusak mempercepat penurunan pengaruh AS di Timur Tengah.

Bahkan di kalangan sekutu dekat, survei dari Pew Research Center yang dikutip dari “Pew survey finds global trust in US falls sharply” (CGTN, 25 Juni 2026), menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap AS merosot tajam—di Kanada, persentase orang yang memandang AS sebagai mitra yang dapat diandalkan turun dari 83% pada 2022 menjadi hanya 35% pada 2026.

Di kawasan Arab, merujuk pada survei Arab Barometer, dukungan terhadap kebijakan Timur Tengah Presiden Trump hanya 24% di Irak, 21% di Lebanon, 14% di Tunisia, dan 12% di Yordania.

Publik Arab kini memandang AS sebagai pihak yang bias dan selektif dalam menegakkan hukum internasional, dengan mayoritas di beberapa negara Arab meyakini Washington telah secara tegas memihak Israel dalam perang Gaza—sebuah persepsi yang melemahkan kredibilitas AS secara mendalam.

Baca juga: “Scholasticide” Israel Menghancurkan Pendidikan di Gaza

Faktor Perang AS-Israel versus Iran

Erosi kepercayaan ini tidak terjadi dalam ruang hampa, alias tidak muncul dengan tiba-tiba. Perang selama empat bulan antara AS-Israel melawan Iran menjadi “katalis” atau faktor yang mempercepat proses erosi yang telah berjalan sejak lama akibat ketidakpuasan terhadap peran AS di kawasan.

Perang tersebut mengekspos keterbatasan “payung perlindungan” Amerika terhadap negara-negara Timur Tengah, khususnya di Teluk. Selama konflik, Iran meluncurkan rudal dan drone ke sejumlah negara yang memiliki pangkalan militer AS—termasuk Bahrain, Qatar, dan UEA—melukai ekonomi dan sektor militer mereka.

Beberapa drone Iran bahkan berhasil menghindari sistem pertahanan udara AS, dan pemerintah Amerika tampak tidak siap menghadapi penutupan Selat Hormuz oleh Iran (New York Times, 15 Juni 2026).

Sanam Vakil, direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, memperjelas hal itu. Ia mengatakan, “…jaminan keamanan AS tidak lagi dapat diandalkan seperti yang mereka pikirkan sebelumnya.”

Kegagalan AS melindungi sekutu-sekutunya dari serangan Iran pada akhirnya mengguncang fondasi aliansi yang selama puluhan tahun menjadi pilar stabilitas kawasan Timur Tengah.

Uni Emirat Arab (UEA) adalah yang paling parah terkena dampak serangan Iran. Mereka menerima lebih dari 2.500 serangan rudal dan drone, diikuti oleh Kuwait dengan 791 serangan, Bahrain dengan 429, dan Qatar. Serangan-serangan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan korban jiwa yang signifikan, tetapi juga mengguncang fondasi ekonomi mereka.

Sektor pariwisata dan penerbangan di Dubai, misalnya, hancur. Bandara Internasional Dubai terkena serangan drone, lebih dari 30.000 penerbangan dibatalkan, dan harga bahan bakar jet hampir berlipat ganda akibat blokade Selat Hormuz.

Baca juga: Front Lebanon dalam Pusaran Perundingan AS-Iran

Kekhawatiran Baru

Kekhawatiran negara-negara Teluk semakin diperparah oleh kesepakatan damai AS-Iran yang ditandatangani pada Juni 2026. Meskipun kesepakatan ini bertujuan mengakhiri konflik, ia justru memicu kekhawatiran baru di kalangan sekutu AS.

Kesepakatan tersebut mengusulkan pembentukan dana rekonstruksi Iran senilai $300 miliar dan pelonggaran sanksi secara parsial.

Ada kesan di kalangan negara-negara Teluk (yang beberapa waktu lalu jadi korban serangan Iran), kesepakatan tersebut dikhawatirkan akan membantu Iran memulihkan kemampuan militernya dengan cepat. Mereka khawatir suatu saat Iran menjadi sangat superordinat dan menempatkan mereka pada posisi subordinat.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kesepakatan itu sama sekali tidak menyebut program rudal balistik Iran, atau jaringan kekuatan pro-Iran alias “axis of resistance” yang masih dipersepsi sebagai ancaman bagi negara-negara tersebut.

Jadi, kekhawatiran demi kekhawatiran masih menggelayut dalam persepsi negara-negara Teluk tersebut di tengah kesepakatan antara AS dengan Iran. 

Sejumlah sumber di kawasan menilai kesepakatan itu telah mengubah perhitungan strategis negara-negara Arab, termasuk menurunkan kepercayaan terhadap jaminan keamanan AS dan memperkuat posisi Iran sebagai kekuatan regional yang sulit digoyahkan.

Iran bahkan diberikan peran dalam memantau perdagangan melalui Selat Hormuz bersama Oman—jalur pelayaran strategis yang menjadi urat nadi ekspor minyak Teluk.

Ketidakpercayaan ini bukanlah fenomena baru; ia telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Bahkan pada masa pemerintahan Trump pertama, ia pernah menyatakan Arab Saudi tidak akan bertahan dua minggu tanpa perlindungan Amerika dan menuntut Riyadh membayar lebih banyak untuk keamanan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Trump memandang hubungan dengan negara-negara Teluk sebagai hubungan timbal balik yang “transaksional”, bukan aliansi strategis tradisional.

Kecurigaan semakin mendalam setelah Arab Saudi menderita serangan besar-besaran pada fasilitas minyaknya pada 2019, namun Washington tidak merespons secara militer terhadap Iran.

Kini, setelah perang yang lebih besar dan kesepakatan yang kontroversial, pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang tingkat komitmen AS, tetapi apakah tatanan pasca-perang akan membawa stabilitas jangka panjang atau justru memaparkan mereka pada lebih banyak risiko.

Baca juga: Pergeseran Geopolitik Timur Tengah

Pengurangan Ketergantungan kepada AS

Respons terhadap erosi kepercayaan ini telah mendorong perubahan strategis yang nyata. Pejabat dari negara-negara Teluk secara anonim telah mengonfirmasi bahwa pemerintah mereka telah mengadakan diskusi untuk mengurangi ketergantungan pada AS.

Bader al-Saif, asisten profesor sejarah di Kuwait University, mengatakan negara-negara Teluk perlu mengambil lebih banyak tanggung jawab atas keamanan mereka sendiri dengan membangun militer dan mengembangkan teknologi pertahanan mereka.

Mereka juga mulai mendiversifikasi sumber persenjataan, termasuk meningkatkan pembelian dari Turki, serta mempertimbangkan kemungkinan membentuk mekanisme rekonsiliasi atau bahkan pakta non-agresi dengan Iran.

Pada 19 Maret 2026, menteri luar negeri Turki, Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir bertemu di Riyadh untuk membahas pembentukan kerangka keamanan bersama. Langkah ini menandakan adanya upaya untuk menciptakan arsitektur keamanan yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada AS.

Satu hal yang masih nyata saat ini adalah bahwa AS masih memiliki ribuan tentara yang ditempatkan di berbagai pangkalan di Teluk, dan tentu saja kehadiran tersebut punya pengaruh dalam konteks membatasi sejauh mana negara-negara tersebut dapat berbelok arah.

Walaupun negara-negara Teluk mulai ragu-ragu dengan AS, tapi di sisi lain mereka juga mengeluarkan pernyataan bersama dengan AS terkait “ancaman” Iran.

Dalam pernyataan bersama antara AS dengan negara-negara GCC atau Dewan Kerja Sama Teluk (Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab), mereka secara eksplisit menyatakan bahwa perdamaian regional yang abadi hanya bisa tercapai jika spektrum penuh ancaman Iran ditangani, termasuk rudal balistik, drone, dan dukungannya terhadap proxy di kawasan (Euronews, 26 Juni 2026).

Fakta bahwa Iran diizinkan mempertahankan persenjataan rudalnya dalam kesepakatan dengan AS menjadi titik gesekan utama. Mereka khawatir kesepakatan yang ada saat ini hanyalah “jeda” sebelum putaran konflik berikutnya dan tidak secara fundamental mengubah perilaku regional Iran.

Problem lain bagi negara-negara Teluk adalah soal Selat Hormuz yang digunakan Iran sebagai “senjata” untuk mengendalikan ekonomi global dan politik regional. Iran secara terbuka mengklaim kedaulatan dan kontrol atas selat tersebut, dan memperingatkan kapal agar tidak melintas tanpa izin mereka.

Bagi negara-negara Teluk, Selat Hormuz adalah jalur air internasional yang bebas dan menolak segala upaya Iran untuk memungut biaya atau mengendalikannya.

Baca juga: Israel Menuju Negara yang Terisolasi

Menuju Tatanan Multipolar dan Mandiri

Terlepas dari “paradoks” di atas, kita melihat bahwa fakta erosi kepercayaan terhadap AS di Timur Tengah telah terjadi ketika penyusutan kepercayaan sebagai penjaga keamanan.

Maka, sangat wajar jika ada gagasan saat ini, bahwa telah terjadi pergeseran kekuasaan dari tatanan keamanan yang berpusat pada AS menuju tatanan yang lebih multipolar dan mandiri. Dalam hal ini, “tatanan dunia baru” pasca-AS sangat mungkin terwujud jika negara-negara Timur Tengah bersepakat untuk itu.

Yang jelas, erosi kepercayaan terhadap AS adalah keniscayaan karena AS tidak benar-benar bisa mengamankan negara-negara Teluk dari serangan Iran. Begitu juga “peace plan” yang direncanakan Trump saat ini tidak benar-benar efektif untuk menciptakan stabilitas di kawasan. Sebab kawasan tersebut masih dihinggapi instabilitas, kekhawatiran, dan perang yang sewaktu-waktu bisa muncul, apakah antara AS-Israel versus Iran dan proksinya, atau bahkan dengan negara-negara Teluk tersebut.