Provokasi Berantai Israel Mengancam Dunia

Jakarta, MUI Digital — Dalam hitungan hari yang sama, dunia disuguhi dua kabar buruk dari Timur Tengah yang saling terkait.

Pertama, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara sengaja mempermalukan para peserta flotila kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 yang menuju Gaza.

Pada 18-19 Mei 2026, Angkatan Laut Israel mencegat lebih dari 50 kapal di perairan internasional sebelah barat Siprus, sekitar 250 mil laut dari pantai Gaza. Sebanyak 430 aktivis dan relawan dari sekitar 40 negara, termasuk 9 warga negara Indonesia (WNI), ditahan dan dibawa ke Pelabuhan Ashdod.

Ben-Gvir kemudian mengunggah video yang memperlihatkan dirinya melambaikan bendera Israel besar di samping puluhan aktivis yang berlutut dengan tangan terborgol, sambil berkata dalam bahasa Ibrani: “Selamat datang di Israel. Kami adalah tuan.”

Ia juga menyemangati petugas keamanan saat menekan seorang aktivis perempuan yang berteriak “Palestina merdeka.” Tindakan keji ini menuai kecaman luas. Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutnya tindakan tidak manusiawi dan pelanggaran hukum internasional.

Baca juga: Perang Iran, Antara Narasi Armageddon dan Tanda Akhir Zaman

Delapan menteri luar negeri dari Arab Saudi, Yordania, UAE, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki dalam pernyataan terpisah mengecamnya sebagai serangan memalukan terhadap martabat manusia.” Bahkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terpaksa menegur Ben-Gvir secara terbuka, mengatakan tindakan itu: “Tidak sejalan dengan nilai-nilai Israel.”

Duta Besar AS untuk Israel, Mike Huckabee, menyebutnya menjijikkan, sementara Kanada, Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol memanggil duta besar Israel untuk meminta penjelasan.

Kedua, hampir bersamaan, Middle East Eye melaporkan bahwa AS dan Israel secara aktif bekerja untuk mencopot hak perawatan (custodianship) Kerajaan Yordania atas Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci Kristen di Yerusalem. Padahal, Washington selama ini secara resmi mengakui peran Yordania.

Mustafa Abu Sway, anggota Dewan Waqf Islam di Yerusalem, dalam tulisannya di Middle East Eye (28/5/2026) memperingatkan bahwa mengutak-atik status quo Hashemite akan membenturkan kawasan dan dunia pada jalur tabrakan.

Rencana ini didorong oleh kelompok Zionis Kristen di AS, termasuk Duta Besar Mike Huckabee—orang yang sama yang mengutuk Ben-Gvir namun justru mendukung pencopotan hak perawatan Yordania.

Huckabee sebelumnya pernah mengatakan tidak keberatan dengan Israel memperluas wilayahnya dari Sungai Nil hingga Efrat. Abu Sway mengingatkan bahwa apa yang dianggap baik oleh Zionis Kristen belum tentu baik bagi Yahudi atau Israel sendiri.

Baca juga: Mengapa Amerika Tunduk pada Israel?

Hak perawatan Hashemite memiliki akar sejarah yang dalam dan panjang. Sejak 637 M, Pakta Umar melindungi tempat-tempat suci Kristen; keluarga kerajaan Yordania, keturunan Nabi Muhammad, telah merawat Al-Aqsa dan Gereja Makam Kudus selama puluhan tahun, dengan pendanaan restorasi langsung dari Raja Abdullah II dan Departemen Waqf Islam Yordania yang menjadi pemberi kerja terbesar di Yerusalem Timur.

Perjanjian damai 1994 dengan Israel dan perjanjian bilateral dengan Palestina (2013) secara eksplisit mengakui peran ini tanpa tanggal berakhir.

Dua peristiwa ini—penghinaan terhadap aktivis Flotilla dan ancaman pencopotan hak perawatan Al-Aqsa—bukanlah kebetulan. Keduanya adalah dua wajah dari provokasi yang sama, yaitu upaya terkoordinasi untuk memperkuat kendali Israel atas Yerusalem, menghancurkan simbol-simbol perlawanan damai, dan mengeliminasi peran negara-negara Arab moderat seperti Yordania.

Ben-Gvir, dengan dukungan diam-diam Netanyahu, menggunakan momen penangkapan aktivis Flotilla untuk memamerkan kekuasaan brutalnya di depan kamera. Ia ingin membangun citra sebagai pembela Israel yang tak kenal kompromi menjelang pemilu legislatif Israel yang akan datang. Namun, ia lupa bahwa tindakannya justru memicu kemarahan global—bahkan dari sekutu terdekat Israel sekalipun.

Baca juga: 8 Dusta Amerika Serikat dalam Perang Iran

Sementara itu, rencana pencopotan hak perawatan Yordania atas Al-Aqsa adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengubah status quo Yerusalem.

Jika berhasil, Israel akan memiliki kendali penuh atas kompleks Al-Aqsa, yang akan menghilangkan satu-satunya “katup pengaman” yang selama ini menjaga ketenangan relatif di kota suci itu. Seperti dikatakan Uskup Agung Anglikan Hosam Naoum, hak perawatan Hashemite adalah “katup pengaman.” Jika katup itu dilepas, ledakan tidak terhindarkan.

Sangat menarik untuk mencermati ironi dalam reaksi global. Di satu sisi, Duta Besar AS Mike Huckabee mengutuk tindakan Ben-Gvir sebagai tindakan yang menjijikkan.

Namun di sisi lain, Huckabee adalah salah satu pendorong utama pencopotan hak perawatan Yordania atas Al-Aqsa—sebuah tindakan yang sama menjijikkannya karena akan menghancurkan toleransi antaragama yang telah bertahan selama 1.400 tahun.

Ini menunjukkan bahwa Barat, terutama AS, hanya peduli pada martabat manusia ketika kameranya menyala, tetapi mengabaikan pelanggaran struktural yang lebih besar.

Delapan menteri luar negeri yang mengecam Ben-Gvir juga harus konsisten: mereka tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan. Mereka harus mendorong tindakan nyata, seperti sanksi individual terhadap Ben-Gvir di Dewan HAM PBB dan Mahkamah Pidana Internasional.

Sementara itu, rakyat Palestina dan para aktivis kemanusiaan terus membayar harga mahal. Flotilla itu sendiri membawa makanan, susu formula bayi, dan bantuan medis untuk 2,1 juta warga Gaza yang sebagian besar mengungsi.

Dengan hanya 86% bantuan yang diizinkan masuk pada April lalu, Gaza tetap dalam keadaan kelaparan dan kekurangan air bersih. Menahan dan mempermalukan para relawan adalah kebrutalan yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan keamanan apa pun.

Baca juga: Gaya Koboi Kebijakan AS yang Berbahaya dan Merugikan

Dunia tentu saja tidak boleh tinggal diam. Tekanan diplomatik dari Indonesia, Turki, Pakistan, dan negara-negara Arab akan terus meningkat, apalagi jika Israel betul-betul mencopot hak perawatan (custodianship) Kerajaan Yordania atas Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci Kristen di Yerusalem.

Namun, tanpa konsekuensi nyata dari Barat—khususnya AS yang sedang sibuk dengan perang Iran dan pemilu paruh waktu—Ben-Gvir dan sekutunya tidak akan jera, dan terus melakukan provokasi.

Atas kesalahannya, tampaknya Ben-Gvir tidak akan dihukum secara berarti; ia malah akan menggunakan provokasi ini untuk meraih suara lebih banyak dalam pemilu. Yang lebih mengkhawatirkan, upaya pencopotan hak perawatan Yordania atas Al-Aqsa akan terus berlanjut di balik layar dengan dukungan pro-Zionis di pemerintahan AS berikutnya.

Jika itu terjadi, maka bukan hanya Palestina yang akan terbakar—seluruh dunia Islam akan bangkit. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang lahir dari serangan terhadap Al-Aqsa pada 1969 dan berbagai komunitas internasional juga harus terus bersuara, tidak hanya mengecam, tetapi juga bertindak proaktif untuk melawan arogansi Israel tersebut.