Membaca Penerapan WFH Covid-19 dan Isu Wacana WFH 2026

Jakarta, MUI Digital — Pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis akibat perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran akan mewacanakan Work From Home (WFH) 2026.

Ancaman krisis sudah dirasakan beberapa negara seperti India, Pakistan, Thailand, Filipina yang sudah menerapkan efisiensi BBM dan WFH.

Sebenarnya, masyarakat Indonesia tidak asing dengan WFH yang pernah diberlakukan pada covid-19 tahun 2020–2021. Namun, wacana Work From Home (WFH) krisis 2026 ini berbeda, terutama dari akar masalah, akibat sosiologis dan ekonomisnya.

Baca juga: Bukan Perang Salib: Sebuah Analisis Motif di Balik Serangan AS-Israel terhadap Iran

Melalui tulisan ini saya mencoba menyampaikan penjabaran mengenai perbedaan fundamental antara penerapan WFH di era pandemi COVID-19 dengan proyeksi WFH pada krisis energi 2026.

Secara sosiologis dan ekonomi makro, kebijakan WFH bukanlah sekadar pemindahan lokasi kerja, melainkan intervensi negara yang merombak struktur aktivitas manusia.

Pada tahun 2020, WFH digerakkan oleh krisis kesehatan biologis, sedangkan pada 2026 (dalam skenario ini), WFH digerakkan oleh krisis kelangkaan sumber daya absolut.

Menurut kacamata ekonomi makro, kedua krisis ini bermula dari titik atau akar masalah yang berlawanan dan menghasilkan kurva harga energi yang paradoks.

Baca juga: Perang Kawasan Teluk dan Ancaman Ekonomi Syariah–Halal

COVID-19,  pandemi corona, memicu berhentinya mobilitas manusia secara tiba-tiba. Mesin industri mati dan pesawat tidak terbang, menyebabkan kelebihan pasokan energi global. Permintaan minyak anjlok drastis sehingga harga minyak mentah menyentuh titik terendah secara historis. BBM berlimpah dan murah, namun regulasi kesehatan melarang manusia banyak beraktivitas di luar rumah.

Sementara krisis 2026, perang dan blokade jalur distribusi utama menciptakan kelangkaan pasokan fisik (defisit struktural). Permintaan masyarakat tetap tinggi, namun barangnya tidak ada atau harganya meroket di luar jangkauan daya beli. Dalam konteks ini, kebijakan WFH bukan untuk mencegah interaksi fisik, melainkan bentuk penjatahan (rationing) energi secara paksa oleh negara untuk mencegah kebangkrutan fiskal akibat beban subsidi.

Secara sosiologis, lingkungan kerja sangat memengaruhi produktivitas dan psikologi pekerja. Terdapat perbedaan kontras dalam ketersediaan utilitas dasar.

Baca juga: Khutbah Idul Fitri: Membangun Ketahanan Umat Menghadapi Krisis Global

COVID-19 (Kenyamanan Berbasis Kelimpahan): WFH didukung oleh infrastruktur domestik yang optimal. Pasokan listrik, yang sebagian besar disokong oleh batu bara yang murah saat itu, mengalir stabil 24 jam. Masyarakat menengah ke atas dapat bekerja dengan AC dan perangkat elektronik tanpa batas. Rumah bertransformasi menjadi kantor yang utuh.

Krisis 2026 (Adaptasi Berbasis Kelangkaan): WFH menjadi arena bertahan hidup yang mencemaskan. Negara menerapkan “diet energi”, sebab WFH akan diiringi oleh pemadaman bergilir dan bergulir untuk menekan konsumsi pembangkit listrik. Produktivitas pekerja akan terganggu oleh kondisi termal (cuaca panas tanpa AC) dan manajemen daya baterai perangkat. Rumah tidak lagi senyaman kantor, melainkan menjadi posko pertahanan energi keluarga.

Sementara sektor logistik adalah indikator utama pergerakan ekonomi riil. Dan perbedaan biaya energi menciptakan dua ekosistem konsumsi yang berbeda.

COVID-19 (Ledakan Ekonomi Digital): BBM yang murah dan jalanan yang sepi memicu ledakan sektor e-commerce dan gig economy (ojek/kurir daring). Belanja barang nonesensial dan layanan antar makanan menjadi tulang punggung yang menjaga perputaran uang di masyarakat. Logistik bergerak mulus tanpa hambatan biaya.

Krisis 2026 (Inflasi Dorongan Biaya): Sektor logistik komersial akan mengalami kontraksi hebat. Harga BBM yang mungkin meroket membuat biaya pengiriman melonjak, memicu inflasi harga barang-barang pokok. Permintaan terhadap layanan logistik nonesensial (belanja online konsumtif) akan runtuh. Rantai pasok akan diregulasi secara ketat oleh negara hanya untuk memastikan distribusi pangan dan obat-obatan, demi kelangsungan hidup ekonomi.

Demikian ini adalah perbedaan sosiologis yang paling tajam. Krisis membentuk ulang cara manusia memandang sesamanya.

Baca juga: Mendorong Ekonomi Syariah Sebagai Arus Utama Ekonomi Nasional

COVID-19: Fokus utama adalah pembatasan jarak fisik (social distancing). Secara psikologis, manusia lain, bahkan tetangga atau kerabat, dipandang sebagai “ancaman” atau carrier virus mematikan. Krisis ini melahirkan individualisme defensif dan isolasi sosial yang ketat. Berbagi fasilitas fisik sangat dihindari.

Krisis 2026: Fokus utama adalah konservasi energi atau energy distancing dari gaya hidup boros. Musuh bersama bukanlah manusia lain, melainkan inflasi dan kelangkaan BBM. Kondisi kelangkaan ini justru memaksa masyarakat menghidupkan kembali solidaritas mekanis (gotong royong). Dan tindakan komunal seperti carpooling (berbagi tumpangan kendaraan), dapur umum tingkat RT untuk menghemat gas, dan berbagi genset/panel surya menjadi instrumen resiliensi sosial yang mutlak diperlukan.

Berdasarkan pembacaan di atas, WFH di era COVID-19 adalah isolasi biologis di tengah kelimpahan sumber daya yang secara tidak sengaja mempercepat digitalisasi gaya hidup.

Baca juga: Ekonomi Syariah: Dari Tayamum Menuju Arus Utama

Sebaliknya, WFH dalam proyeksi krisis geopolitik 2026 adalah strategi bertahan hidup (survival) ekonomi dan efisiensi di tengah defisit sumber daya yang mungkin parah.

Membaca dan memahami gejala ini, maka harus ada rekayasa sosial untuk kembali pada nilai-nilai kolektivisme dan menuntut efisiensi radikal dari setiap individu. Tidak hanya mengandalkan pemerintah, komunitas-komunitas berbasis masjid, pesantren, atau kelurahan bisa melakukan efisiensi untuk antisipasi energi.