Mengapa Amerika Tunduk pada Israel?

Jakarta, MUI Digital-Satu pertanyaan penting patut diajukan: mengapa negara adidaya seperti AS begitu tunduk pada kepentingan Israel? Mengapa Washington rela memveto puluhan resolusi PBB, mengucurkan miliaran dolar bantuan militer setiap tahun, dan membela kebijakan Israel meskipun sering bertentangan dengan hukum internasional? 

Pertanyaan ini semakin relevan di tengah perang Iran-Israel yang sedang berlangsung, di mana dukungan AS terhadap Israel kembali menjadi sorotan dunia.

Jawabannya tidak sederhana, tetapi dapat ditelusuri melalui beberapa jalur utama: akar sejarah yang mengakar, jaringan lobi yang sangat efektif, faktor strategis yang saling menguatkan, serta komitmen ideologis yang telah berlangsung lebih dari tujuh dekade. 

Berikut ini sejumlah alasan mengapa AS tak berani menolak kepentingan Israel sejak negara zionis ini berdiri: 

Pertama, warisan sejarah

Mengapa Amerika sudah berpihak pada Israel bahkan sebelum negara itu berdiri? Jawabannya terletak pada akar sejarah yang mengikat kedua bangsa jauh sebelum Israel memproklamasikan kemerdekaannya.

Benih hubungan ini sudah tertanam sejak Presiden Woodrow Wilson menyetujui Deklarasi Balfour pada 1917, yang menjanjikan tanah air bagi Yahudi di Palestina. Namun momen krusial terjadi pada 14 Mei 1948, ketika Presiden Harry Truman mengakui kemerdekaan Israel hanya 11 menit setelah proklamasi—mengabaikan peringatan keras Menteri Luar Negeri George Marshall bahwa langkah ini akan mengganggu stabilitas kawasan dan akses Amerika terhadap minyak Arab.

Keputusan Truman menunjukkan pola yang terus berulang, yakni pertimbangan domestik dan simpati ideologis sering mengalahkan perhitungan geopolitik dingin.

Truman, yang menghadapi pemilihan sulit pada 1948, sangat dipengaruhi oleh para penasihat dan donor Yahudi yang mendesaknya untuk mengakui Israel. Faktor elektoral ini menjadi preseden: sejak awal, dukungan pada Israel terkait erat dengan politik domestik Amerika.

Baca juga: MUI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Keterlibatan Indonesia dalam BoP, Ini Alasannya

Kedua, kepentingan strategis

Mengapa hubungan ini bertahan dan bahkan menguat setelah Israel berdiri? Perang Dingin mengubah hubungan ini dari sekadar simpati menjadi keharusan strategis.

Awalnya Amerika memberlakukan embargo senjata ke kawasan, tetapi ketika Uni Soviet mulai mempersenjatai negara-negara Arab, Israel mulai terlihat sebagai aset berharga.

Kemenangan telak Israel dalam Perang Enam Hari 1967—mengalahkan negara-negara yang dipersenjatai Soviet—menegaskan nilainya sebagai sekutu pro-Barat yang mampu menumpulkan pengaruh Moskow di Timur Tengah.

Momen krusial terjadi pada Perang Yom Kippur 1973, ketika Israel hampir kalah dan Presiden Nixon meluncurkan Operation Nickel Grass, operasi udara besar-besaran mengirim persenjataan.

Operasi ini tidak hanya menyelamatkan Israel tetapi juga mengirim pesan jelas ke Moskow: Amerika tidak akan membiarkan sekutunya jatuh.

Perang 1973 mengubah dukungan Amerika menjadi komitmen berisiko tinggi yang terlihat, dan membantu memperkuat hubungan istimewa dalam bentuk yang paling dikenal hingga kini.

Setelah Perang Dingin berakhir, hubungan ini tidak mereda karena ancaman baru muncul: terorisme global pasca-9/11. Israel, yang telah lama hidup dengan ancaman serangan bunuh diri, tiba-tiba menjadi negara dengan pengalaman yang sangat relevan bagi Amerika.

Senator Jesse Helms bahkan menyebut Israel sebagai "kapal induk Amerika di Timur Tengah"—aset militer yang berharga tanpa perlu menempatkan pasukan Amerika secara permanen.

Baca juga: AS-Israel Serang Iran, Majelis Ulama Indonesia Sampaikan 10 Tausiyah

Ketiga, kekuatan lobi Yahudi

Mengapa kebijakan Amerika sering kali lebih mencerminkan kepentingan Israel daripada kepentingan nasional Amerika sendiri? Jawabannya adalah jaringan lobi yang sangat efektif, dengan AIPAC sebagai ujung tombaknya.

Dalam buku mereka The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy (2007), profesor Universitas Chicago John Mearsheimer dan profesor Universitas Harvard Stephen Walt berpendapat tentang kekuatan lobi Yahudi, bahwa mereka berhasil membelokkan kebijakan luar negeri AS sejauh ini dari apa yang seharusnya menjadi kepentingan nasional Amerika, sambil secara simultan meyakinkan warga Amerika bahwa kepentingan AS dan Israel pada dasarnya identik.

American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) adalah ujung tombak lobi ini. Yusuf Jaffar dan Gulzhan Musaeva dalam tulisannya di Middle East Monitor/MEMO (28 Juni 2025) mencatat bahwa melalui sepasang Komite Aksi Politik (PAC), AIPAC mengeluarkan dana besar untuk mendukung atau menentang kandidat.

Dalam siklus pemilu terakhir, AIPAC menggelontorkan 127 juta dolar AS, dengan 55 juta dolar AS berupa donasi langsung. Tahun lalu, 100 juta dolar AS dialokasikan untuk memenangkan hati progresif yang skeptis di Kongres.

Kekuatan AIPAC terletak pada kemampuannya memberi penghargaan kepada legislator yang mendukung agenda Israel dan menghukum mereka yang menentangnya. Hasilnya, dukungan terhadap Israel menjadi semacam "tes lakmus" (ujian sederhana) bagi politisi Amerika—terutama di Partai Republik.

Seperti diakui diplomat senior Amerika, Aaron David Miller, ia sering bertindak sebagai "pengacara Israel" saat menjabat di Departemen Luar Negeri, menggambarkan bagaimana kebijakan AS sering kali lebih mencerminkan kepentingan Israel daripada posisi netral sebagai mediator.

Para pembela lobi berargumen bahwa ini hanyalah bagian normal dari politik Amerika, di mana setiap kelompok kepentingan berhak bersuara. Yang membedakan, menurut mereka, hanyalah efektivitas dan transparansi AIPAC yang luar biasa.

Keempat, bantuan militer tanpa syarat

Mengapa Amerika terus mengucurkan bantuan militer triliunan rupiah setiap tahun tanpa syarat yang berarti? Jawabannya adalah karena bantuan ini telah menjadi instrumen ketundukan, bukan alat tekanan.

Israel adalah penerima bantuan luar negeri AS terbesar sepanjang sejarah—lebih dari 150 miliar dolar AS hingga 2022. Jaffar dan Musaeva mencatat bahwa bantuan militer AS kepada Israel mencapai 3,3–3,8 miliar dolar AS per tahun, dengan tambahan 17,9 miliar dolar AS selama periode konflik Oktober 2023–September 2024. Akumulasi bantuan AS kepada Israel sejak 1949 mencapai 317,9 miliar dolar AS setelah disesuaikan dengan inflasi.

Pada tahun fiskal 2026, Presiden Trump menandatangani anggaran pertahanan yang mengalokasikan lebih dari 4 miliar dolar AS untuk keamanan Israel.

Di luar paket tahunan, Amerika secara teratur menyetujui penjualan militer darurat. Pada Maret 2026, Departemen Luar Negeri menyetujui penjualan 12 ribu bom BLU-110A/B senilai 151,8 juta dolar AS, dengan alasan "keadaan darurat" yang membatalkan proses review Kongres.

Bantuan tanpa syarat ini menciptakan rasa impunitas di pihak Israel. Seperti dikritik banyak pengamat, pendekatan "blank check" selama puluhan tahun telah mendorong kebijakan Israel yang semakin keras terhadap Palestina, karena mereka tahu Amerika akan selalu membela mereka, apa pun yang terjadi.

Baca juga: Gaya Koboi Kebijakan AS yang Berbahaya dan Merugikan

Kelima, perlindungan diplomatik

Mengapa Amerika rela mengorbankan kredibilitas diplomatiknya di PBB demi membela Israel? Jawabannya adalah karena melindungi Israel dari kecaman internasional telah menjadi prioritas yang mengalahkan pertimbangan multilateral.

Sejak 1972, AS telah menggunakan hak vetonya 42 kali untuk memblokir resolusi yang mengkritik Israel—dari total 83 veto sepanjang sejarah. Bahkan resolusi yang hanya mengecam permukiman ilegal di Tepi Barat pun diveto. Ini berarti lebih dari setengah veto Amerika digunakan untuk melindungi Israel.

Hal yang lebih mencolok, pada Maret 2026, Amerika Serikat secara resmi mengajukan "deklarasi intervensi" di Mahkamah Internasional (ICJ) ketika Afrika Selatan mengajukan gugatan genosida terhadap Israel.

Washington dengan tegas menyatakan bahwa tuduhan genosida terhadap Israel tidak berdasar—sebuah langkah yang menegaskan bahwa perlindungan terhadap Israel telah menjadi prioritas kebijakan luar negeri AS, bahkan di ranah hukum internasional.

Di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sikap Amerika bahkan lebih tegas. Ketika Jaksa Penuntut ICC mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Mei 2024, Presiden Biden menyebut langkah itu "keterlaluan." Gedung Putih mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat ICC jika mereka melanjutkan proses hukum terhadap pejabat Israel.

Kritikus menilai bahwa sikap ini merusak kredibilitas Amerika sebagai pendukung supremasi hukum internasional. Namun di Washington, perlindungan terhadap Israel tetap menjadi prioritas bipartisan, kebijakan yang didukung oleh kedua partai besar: Partai Demokrat dan Partai Republik. 

Keenam, pengaruh Evangelis

Mengapa dukungan pada Israel bertahan bahkan ketika argumen strategis mulai melemah? Jawabannya terletak pada faktor ideologis yang mengakar kuat di basis pemilih Amerika, terutama kaum evangelis.

Kaum evangelis Amerika, yang merupakan konstituen penting Partai Republik, memandang dukungan pada Israel sebagai kewajiban teologis.

Baca juga: Menyimak Respons Negara Teluk atas Serangan Iran

Bagi mereka, kembalinya Yahudi ke Tanah Suci adalah penggenapan nubuat Alkitab yang harus didukung sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Keyakinan ini menjelaskan mengapa dukungan pada Israel tetap tinggi di kalangan Republik meskipun opini publik umum mulai berbalik.

Jajak pendapat Fox News (16 Maret 2026) menunjukkan bahwa 69 persen Republik masih mendukung Israel—angka yang sangat kontras dengan hanya 13 persen Demokrat yang masih positif terhadap Israel.

Kesenjangan partisan ini menunjukkan bahwa dukungan pada Israel kini terkait erat dengan identitas politik dan agama, bukan sekadar perhitungan strategis.

Kedelapan, normalisasi Arab

Mengapa Amerika terus mendorong normalisasi Israel dengan negara-negara Arab meskipun mengabaikan hak-hak Palestina? Jawabannya adalah karena pendekatan ini melayani kepentingan strategis AS dan Israel tanpa perlu menyelesaikan konflik Palestina.

Abraham Accords, serangkaian perjanjian normalisasi yang dimediasi pemerintahan Trump pada 2020, berhasil membawa Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel. Pemerintahan Biden kemudian sepenuhnya merangkul warisan kebijakan ini.

Namun kritikus menuduh bahwa Abraham Accords justru mengabaikan hak-hak Palestina. Dengan merangkul Israel tanpa syarat penyelesaian konflik dengan Palestina, negara-negara Arab telah melemahkan posisi tawar Palestina.

Trump juga menjanjikan insentif besar: UEA mendapat akses membeli pesawat tempur F-35 canggih, sementara AS mengakui klaim Maroko atas Sahara Barat.

Bagi Amerika, Abraham Accords adalah kemenangan diplomatik yang menunjukkan pengaruhnya di kawasan. Bagi Israel, ini adalah terobosan yang memecah konsensus Arab. Namun bagi Palestina, ini adalah pengkhianatan yang semakin menjauhkan mereka dari kemerdekaan.

Perang di atas kebohongan

Kesembilan, Trump terjerat Epstein files

Di tengah gencarnya serangan ke Iran, Donald Trump sebenarnya sedang menghadapi masalah lain yang tak kalah pelik: dokumen-dokumen Epstein mulai dibuka.

Pada 30 Januari 2026, Departemen Kehakiman AS merilis jutaan halaman terkait kasus itu. Selain terkait dengan ‘keburukan Trump’ berbentuk kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, di dalamnya juga ada memo FBI yang cukup panas.

Memo itu menyebut Trump ‘dikompromikan oleh Israel’ ('tersandera') melalui menantunya sendiri, Jared Kushner. Kushner disebut sebagai otak di balik kepresidenan Trump dan punya hubungan erat dengan jaringan Yahudi ultra-Ortodoks yang punya agenda kuat di Palestina (India Today, 31/1/2026).

Banyak yang kemudian berspekulasi: jangan-jangan perang Iran ini cuma cara Trump mengalihkan perhatian publik dari skandal yang mulai terkuak? Dokumen-dokumen itu seperti "pedang" yang menggantung di atas kepalanya.

Tekanan untuk melancarkan perang ke Iran bisa jadi adalah "harga" yang harus ia bayar—atau semacam ujian loyalitas—kepada aktor-aktor kuat di balik layar. Kalau sampai menolak, bukan tidak mungkin dokumen yang lebih panas bakal bermunculan dan menghancurkan karier politiknya.

Jadi, perang di Iran ini tidak bisa dilepaskan dari jerat masa lalu Trump. Ada kepentingan asing—khususnya dari Israel dan jaringan finansial yang melingkupi Kushner—yang ikut bermain di belakangnya.

Baca juga: Solidaritas Kita pada Iran

Pergeseran opini publik

Jika hubungan ini begitu kokoh, mengapa mulai muncul pertanyaan tentang ketundukan Amerika? Jawabannya adalah karena opini publik Amerika sedang berubah secara dramatis.

Paul Steinhauser dalam laporannya untuk Fox News (16 Maret 2026) mengutip jajak pendapat NBC News yang menunjukkan hanya 32 persen warga Amerika kini memiliki pandangan positif terhadap Israel—turun drastis dari 47 persen tiga tahun lalu. Perubahan ini paling dramatis di kalangan Demokrat: hanya 13 persen yang masih positif, sementara 57 persen negatif.

Satu yang mencengangkan adalah perpecahan generasional. Hanya 9 persen warga Amerika berusia 18-34 tahun yang menyetujui tindakan militer Israel di Gaza.

Bagi generasi tua, Israel adalah negara kecil yang terus mengalahkan rintangan. Bagi generasi muda yang tumbuh dengan media sosial, Israel terbaca sebagai pihak yang lebih kuat yang melakukan kekerasan tak proporsional terhadap warga sipil Palestina.

Seperti ditulis Ross Barkan, "28 Februari 2026 mungkin akan dikenang sebagai hari Israel akhirnya kehilangan publik Amerika." Pergeseran opini ini berpotensi mengubah kebijakan jangka panjang, meskipun lobi Israel masih kuat di Kongres.

Peluang bagi umat Islam

Jika ketundukan Amerika pada Israel disebabkan oleh kekuatan lobi, mungkinkah umat Islam membangun kekuatan tandingan? Jaffar dan Musaeva menawarkan perspektif optimis tentang hal ini.

Mereka mencatat bahwa meskipun Muslim Amerika telah berusaha mempengaruhi kebijakan melalui organisasi seperti Association of Arab American University Graduates (AAUG) dan American-Arab Anti-Discrimination Committee (ADC), upaya lobi mereka masih terbatas dan terfragmentasi.

"Muslim di Amerika adalah minoritas yang begitu terpecah, hampir defensif terhadap keragaman sektarian dan etnis mereka, sehingga tampak hampir mustahil bagi mereka untuk bekerja sama," tulis mereka.

Namun mereka melihat potensi besar. LaunchGood, situs penggalangan dana yang berfokus pada komunitas Muslim, mengumpulkan lebih dari 100 juta dolar AS untuk Gaza hanya dalam satu tahun (Oktober 2023–Oktober 2024). Ini membuktikan bahwa "Muslim biasa, ketika bersatu dan tergerak, mungkin lebih dari mampu menandingi secara finansial lobi Israel yang kuat."

Baca juga: 8 Dusta Amerika Serikat dalam Perang Iran

Umat Islam perlu membangun infrastruktur politik yang serius: organisasi lobi profesional, think tank kebijakan, dan keterlibatan sistematis dalam proses politik Amerika.

Seperti disimpulkan Jaffar dan Musaeva, "Jika hanya ada satu penyebab yang dapat menyatukan Muslim yang mampu di mana pun, biarlah itu adalah Al-Aqsa. Mari kita kerahkan kekuatan ummah di belakang kekuatan lobi bersatu untuk Palestina di tempat yang benar-benar penting—di jantung lobi Israel, Amerika Serikat."

Saat ini, di tengah opini publik yang berubah, dan tantangan global baru, sudah waktunya bagi AS untuk bersikap adil terhadap dunia, termasuk menekan Israel agar tidak semena-mena terhadap Palestina dan dunia Islam. Dan, umat Islam mengembangkan ‘lobi Islam’ yang tidak hanya untuk kepentingan umat Islam tapi untuk masyarakat dunia yang berkeadilan.