Raker LAK-PB MUI: Standardisasi Penanggulangan Bencana Dinilai Penting

 Bogor, MUI Digital — Penguatan koordinasi lintas organisasi serta standardisasi kompetensi dalam penanggulangan bencana dinilai penting.

Hal tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana, KH Mabroer MS, dalam Rapat Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana (LAK-PB MUI) di Bogor, Jumat (1/5/2026).

Penegasan tersebut disampaikan dalam Pleno 1 bertema Organisasi dan Sekretariat Jenderal MUI Pusat yang disampaikan oleh KH Mabroer MS.

Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki fungsi advokasi dan koordinasi, LAK-PB MUI harus mampu menjadi simpul konsolidasi berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam merespons bencana secara lebih terstruktur dan efektif.

“Advokasi itu terkait kebijakan, sementara koordinasi berarti menyatukan langkah banyak pihak. MUI memiliki posisi strategis karena menghimpun puluhan ormas Islam, sehingga perlu ada penyamaan persepsi dan langkah bersama dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Kiai Mabroer menekankan bahwa ke depan, MUI akan memfokuskan penguatan pada aspek evakuasi korban melalui pembentukan sistem yang terintegrasi, salah satunya melalui pengembangan Muslim Disaster Rescue (MDR).

Baca juga: Sekjen MUI Dorong Transformasi Sistem Penanggulangan Bencana Berbasis Profesional dan Teknologi

Dia menjelaskan, MDR akan berperan sebagai tim yang lebih operasional dengan standar kompetensi yang jelas, berbeda dengan peran lembaga yang bersifat koordinatif.

“MDR ini akan kita dorong menjadi tim yang memiliki standar, pelatihan, dan sistem yang terukur. Jadi tidak hanya koordinasi, tapi juga ada kesiapan teknis di lapangan,” jelasnya.

Selain itu, dia menyoroti pentingnya klasterisasi penanganan bencana berdasarkan karakteristik wilayah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang spesifik.

“Di Sumatera dominan banjir dan longsor, di Jawa ada gunung meletus, sementara di wilayah timur memiliki karakteristik tersendiri. Maka pelatihan dan kesiapan relawan juga harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” katanya.

Baca juga: Ketua MUI Dorong Percepatan Realisasi Program Pembangunan Rumah Terdampak Bencana

Kiai Mabroer juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) relawan melalui pelatihan dan sertifikasi yang terstandar.

Hal ini dinilai krusial agar para relawan memiliki legitimasi dan kompetensi yang diakui dalam menjalankan tugas kemanusiaan.

“Selama ini banyak relawan bergerak spontan. Ke depan, kita ingin mereka memiliki standar kompetensi yang jelas, sehingga lebih profesional dan terkoordinasi,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengingatkan pentingnya tata kelola kelembagaan yang tertib, termasuk dalam aspek administrasi, perencanaan program, hingga pelaporan kegiatan.

Menurutnya, setiap program harus disusun secara sistematis dengan kerangka kerja yang jelas, termasuk proposal, rencana anggaran, serta indikator capaian.

“Kerja maksimal harus diikuti dengan laporan yang maksimal. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan program,” kata dia.

Lebih lanjut, dia mendorong agar LAK-PB MUI segera merumuskan program prioritas, termasuk bantuan pendidikan dan penguatan sistem tanggap bencana, serta memperkuat sinergi dengan lembaga internal MUI maupun mitra eksternal.

Dengan momentum meningkatnya bencana di berbagai wilayah, Kiai Mabroer berharap MUI dapat mengambil peran lebih strategis dalam penanggulangan bencana, tidak hanya sebagai koordinator, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam konsolidasi kekuatan umat.

“Ini momentum bagi MUI untuk hadir lebih kuat dalam isu kemanusiaan. Kita ingin semua potensi yang ada bisa disatukan, sehingga penanganan bencana menjadi lebih terarah, cepat, dan tepat sasaran,” tutur dia.