Babak Baru Konflik Berdarah Mali, Ancaman Separatisme dan Radikalisme Bersenjata

Jakarta, MUI Digital — Mali, negara di kawasan Afrika Barat yang dalam beberapa tahun terakhir dilanda konflik politik dan keamanan, kembali menghadapi krisis serius setelah serangkaian serangan terkoordinasi oleh kelompok bersenjata mengguncang sejumlah wilayah negara tersebut.

Dikutip MUI Digital dari Aljazeera pada Sabtu (9/5/2026), hampir sepekan setelah serangan itu terjadi, pemerintah militer Mali mulai melakukan restrukturisasi pemerintahan sekaligus memperketat langkah keamanan di tengah meningkatnya ancaman konflik.

Dalam perkembangan terbaru, pemimpin junta militer Mali, Assimi Goïta, resmi mengambil alih jabatan menteri pertahanan setelah pejabat sebelumnya, Sadio Camara, yang dilaporkan tewas dalam serangan pekan lalu.

Sebelumnya, kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda, Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap sejumlah fasilitas militer pada 25 April, termasuk di ibu kota Bamako. 

Kelompok itu juga menyatakan berhasil merebut kota Kidal di wilayah utara bersama Front Pembebasan Azawad (FLA), kelompok separatis Tuareg.

Baca juga: Update Perang AS VS Iran: Trump Pertahankan Blokade Iran, Teheran Ancam Tindakan Praktis

Akibatnya, rangkaian serangan tersebut disebut sebagai salah satu krisis keamanan terbesar yang dihadapi Mali sejak 2012, ketika pemberontakan dan konflik bersenjata mulai meluas di negara itu.

Di tengah eskalasi konflik, sedikitnya 23 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan antara kelompok bersenjata dan pasukan pemerintah yang didukung pejuang Rusia. UNICEF menyebut warga sipil, termasuk anak-anak, turut menjadi korban tewas maupun luka-luka.

Selain itu, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) melaporkan adanya dugaan pembunuhan di luar proses hukum serta penculikan yang terjadi setelah serangan 25–26 April.

Bahkan, OHCHR menyoroti penculikan pengacara dan politisi Mountaga Tall dari kediamannya pada 2 Mei oleh pria bertopeng. Tiga kerabat politisi oposisi Oumar Mariko juga dilaporkan hilang sehari sebelumnya.

Tidak hanya konflik bersenjata, situasi kemanusiaan juga memburuk. Desa Diafarabe di wilayah Mopti dilaporkan kehabisan makanan akibat blokade yang dilakukan JNIM.

Karena itu, PBB memperingatkan bahwa blokade tersebut dapat memicu kelaparan massal jika tidak segera dihentikan.

Sementara itu, setelah hubungan Mali dengan Prancis memburuk, pemerintah militer menjalin kerja sama erat dengan Rusia. Sejak 2021, kelompok Wagner diundang membantu memerangi pemberontak sebelum kemudian digantikan Korps Afrika, kelompok paramiliter baru yang didukung Kremlin.

Baca juga: AS Resmi Hentikan Operasi Ofensif di Iran, Fokus ke Pertahanan dan Jalur Diplomasi

Saat ini, diperkirakan sekitar 2.000 pejuang paramiliter Rusia masih berada di Mali dan disebut terlibat langsung dalam operasi melawan JNIM serta kelompok separatis.

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya tengah berkumpul kembali dan siap menggagalkan serangan lanjutan.

Pada 4 Mei, rekaman yang diperoleh media internasional menunjukkan puluhan tentara Mali ditawan kelompok separatis Tuareg di wilayah utara.

Menurut laporan yang beredar, sekitar 130 tentara ditahan di Kidal setelah pasukan pemerintah dan sekutunya mundur dari wilayah tersebut.

Kini, para tawanan disebut telah dilucuti dan dijadikan tahanan perang. Situasi ini diperkirakan akan menjadi faktor penting dalam kemungkinan negosiasi damai ke depan.

Secara keseluruhan, Mali saat ini menghadapi kombinasi ancaman serius berupa serangan kelompok bersenjata, ketidakstabilan politik, tuduhan pelanggaran HAM, serta krisis pangan.

Dengan situasi yang terus memanas, masa depan keamanan negara di kawasan Sahel itu masih dipenuhi ketidakpastian .