Sejumlah Nama Calon Ketum PBNU Masuk Radar Media, Kontestasi Disebut Masih Dinamis
Jakarta, MUI Digital— Bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 NU pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, dinilai masih bergerak sangat dinamis.
Kendati sejumlah figur populer mulai mencuat ke publik, peta kekuatan dan arah dukungan dari para pemilik suara diperkirakan masih bisa bergeser hingga menjelang forum tertinggi organisasi tersebut.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyampaikan bahwa peta persaingan calon Ketua Umum PBNU saat ini belum mengkristal pada figur tertentu.
Menurutnya, pergerakan peta dukungan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) sebagai pemegang hak suara akan menjadi faktor krusial yang menentukan konstelasi akhir.
"Tentu masih dinamis, bahkan sangat mungkin hanya akan mengerucut pada dua nama tergantung dinamika dukungan pemilih suara Muktamar," ujar Adi dalam keterangan yang diterima Ahad, (23/8/2026).
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menambahkan, pergeseran peta dukungan merupakan hal yang lumrah dalam tradisi politik jam'iyah NU.
Baca juga: Kiai Cholil Sebut Muktamar ke-35 Momentum Perkuat Ukhuwah Abad Kedua NU
Menurutnya, semakin mendekati hari pelaksanaan, arah dukungan dari struktur di tingkat wilayah maupun cabang biasanya baru akan terlihat lebih pasti melalui proses konsolidasi yang intensif.
Sejumlah nama besar dari berbagai latar belakang kini mewarnai bursa calon Ketua Umum PBNU yang masuk radar media nasional.
Selain petahana KH Yahya Cholil Staquf, beberapa tokoh pesantren dan pengurus wilayah turut mengemuka, di antaranya Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon KH Imam Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Tegalrejo KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchuwah KH Marsudi Syuhud , dan Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah KH M Cholil Nafis.
Kemudian, Ketua PWNU Jawa Tengah KH Abdul Ghaffar Rozin, Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2005–2007 Hery Haryanto Azumi (Gus Hery), Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, KH Abdussalam Shohib (Gus Salam), dan Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar.
Baca juga: Kiai Sepuh Berkumpul di PBNU Sampaikan 7 Seruan, Ajak Wujudkan Muktamar Bermartabat
Adi Prayitno menilai, banyaknya nama yang bermunculan menunjukkan bahwa ruang kompetisi masih sangat terbuka bagi seluruh kader terbaik NU. Sementara itu, Intelektual muda NU, M Wildan, menilai para kandidat yang muncul memiliki modal politik-organisasi, jaringan, serta karakteristik kepemimpinan yang bervariasi.
"Mereka masing-masing memiliki basis dukungan, pengalaman, jaringan dan karakter kepemimpinan berbeda. Modal politik-organisasi sekaligus tangangan yang berbeda," ujarnya.
Dinamika ini juga sejalan dengan data Survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi yang memberikan gambaran mengenai pandangan warga NU terhadap arah organisasi.
Sebanyak 76,1 persen responden setuju dan sangat setuju jika NU fokus mengurus agama dan umat atau kembali kepada khittah. Sementara 20,1 persen menyatakan tidak setuju.
Baca juga: Ratusan Personel Kokam Muhammadiyah Dipastikan akan Bantu Amankan Muktamar ke-35 NU
Sebanyak 65,8 persen warga NU juga setuju dan sangat setuju jika NU menjauhkan diri dari urusan politik praktis. Namun, 29 persen tidak setuju dengan sikap tersebut.
Di sisi lain, ketika ditanyakan mengenai keterlibatan NU dalam politik praktis sekaligus mengurus umat, sebanyak 48,7 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Sebanyak 35,6 persen menyatakan tidak setuju.
Temuan itu menjadi konteks penting bagi pertarungan kepemimpinan PBNU. Sebab, figur Ketua Umum PBNU yang terpilih nantinya tidak hanya ditentukan oleh kekuatan jaringan dan dukungan politik-organisasi, tetapi juga akan menghadapi ekspektasi warga NU mengenai arah organisasi dalam isu keumatan, politik, dan kebangsaan.
