Kemerdekaan tanpa Empati
Oleh: Dr Paryadi Abdul Ghofar, M.S.I
Anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI/Dosen STIS Hidayatullah
Editor: Admin
Jakarta, MUI Digital — Di balik semarak seremonial kemerdekaan, sebuah tragedi kemanusiaan menyeruak dari layar ponsel: pasien berjuang melawan maut dirundung oknum nakes berpendidikan tinggi. Bukti nyata betapa pendidikan mahal kita sering kali berhasil mencetak teknisi cerdas, tapi gagal melahirkan manusia beradab.
Pekik “Merdeka!”
baru saja memantul di sudut-sudut desa dan kota. Bendera Merah Putih masih
berkibar, umbul-umbul belum dilipat di sepanjang jalan. Namun, di balik hiruk-pikuk
seremonial saban Agustus itu, sebuah drama memilukan di media sosial mendadak
menampar wajah kebangsaan kita.
Bangsa ini memang
sudah delapan dekade merdeka secara politik, tetapi jiwa masyarakatnya, bahkan
kelas terpelajarnya, tampak masih terjajah oleh keangkuhan dan krisis empati
yang akut.
Yurizal Tri
Chaerawan, seorang pasien yang tengah menyampaikan kondisinya, telah 8 jam belum
mendapatkan ruangan di akun media sosialnya. Sebuah jeritan minta tolong yang
wajar dari warga biasa di tengah ketidakberdayaan, padahal tanpa menyebut nama
rumah sakitnya.
Namun, apa
balasan yang diterimanya? Alih-alih direspons dengan empati atau penjelasan
profesional, ruang digital justru disandera oleh sinisme kolektif. Ejekan,
olokan, hingga perundungan (bullying) dilontarkan secara terbuka oleh
mereka yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir kemanusiaan: para
tenaga kesehatan dan oknum dokter.
Tak lama setelah badai perundungan digital itu, kabar duka itu datang: Yurizal Tri Chaerawan, sang pasien, dipanggil Sang Pencipta. Ia wafat.
Baca juga: Kemerdekaan: Antara Perayaan, Pengorbanan, dan Introspeksi Bangsa
Paradoks Kaum
Terpelajar
Tragedi ini
mencoreng wajah dunia kesehatan dan sistem pendidikan nasional kita secara
telak. Musababnya jelas: para pelaku cyberbullying ini bukanlah
orang-orang yang tak tersentuh bangku sekolah. Mereka adalah kaum intelektual
yang menempuh pendidikan bertahun-tahun, menyedot biaya ratusan juta rupiah,
dan mengucapkan sumpah profesi.
Di sinilah letak
kegagalan sistemik itu. Lembaga pendidikan tinggi bisa mentransformasi peserta
didik menjadi teknisi handal, lihai memegang pisau bedah, mahir menghafal resep
Latin, atau presisi membaca data laboratorium. Namun, sistem yang sama mendadak
gagap ketika harus mengajarkan adab paling mendasar: empati.
Ada pameo klasik
yang menemukan kebenarannya hari ini: pendidikan tanpa adab hanya akan
menghasilkan penjahat yang berijazah.
Ketika rasa superioritas intelektual dan status sosial berpadu dengan jemari yang gatal di ruang digital, lahirlah monster-monster nirempati yang tega menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan tertawaan.
Baca juga: Menjaga Ketulusan Dakwah
Drama
Permintaan Maaf dan Ilusi Digital
Hukum aksi-reaksi
di panggung digital bergerak secepat kilat. Publik yang murka berbalik arah:
membongkar jejak digital, menguliti identitas pelaku, dan menyerang balik tanpa
ampun. Kontrol sosial dari para netizen yang mewakili masyarakat masih berani bersuara keras untuk mengoreksi kesalahan yang membahayakan kehidupan masyarakat, terutama kebanyakan rakyat kecil yang merupakan pengguna BPJS.
Sontak, narasi
berubah 180 derajat. Sosok-sosok yang tadinya jemawa di balik layar ponsel
mendadak menjelma menjadi figur-figur memelas. Video klise beredar: menunduk,
memasang wajah penyesalan, dan membaca teks permintaan maaf.
Namun, masyarakat
patut bertanya secara kritis: Apakah air mata dan permintaan maaf itu lahir
dari penyesalan yang tulus atas wafatnya sang pasien, atau sekadar jurus taktis
demi menyelamatkan karier, izin praktik, dan profesi yang terancam melayang?
Sanksi sosial di dunia memang kejam. Reputasi hancur dalam hitungan jam, ancaman pemecatan menanti, dan jejak digital akan terus mengutak-atik masa depan mereka. Atau mungkin mereka selamat dari sanksi tersebut karena koneksi, orang tua. Namun, di atas semua sanksi publik itu, ada kalkulasi yang jauh lebih menakutkan yang sering dilupakan masyarakat modern: perhitungan di akhirat kelak.
Baca juga: Refleksi “War-rujza Fahjur” di Era Digital
Jejak Kata
yang Tak Pernah Lenyap
Media sosial
kerap membuai penggunanya dengan ilusi bahwa tulisan atau unggahan bisa begitu
saja menguap begitu tombol “delete” ditekan. Padahal, Alquran telah
mematahkan ilusi teknologi ini sejak empat belas abad silam. Allah berfirman:
مَا يَلْفِظُ مِنْ
قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
“Tidak ada
suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas
yang selalu siap mencatat.” (QS. Qaf: 18)
Diksi “yalfidhu”
menggambarkan segala sesuatu yang dilontarkan dari mulut. Di era siber, ucapan
tersebut mengalami transformasi menjadi tulisan, tangkapan layar (screenshot),
hingga rekaman video. Peringatan langit ini menegaskan bahwa kata-kata tidak
pernah benar-benar lenyap. Ia tersimpan abadi dalam peladen (server)
digital manusia, sekaligus terekam sempurna dalam catatan Malaikat Rakib dan
Atid.
Alquran juga
mengingatkan bahwa argumen yang merasa “paling benar” tetap tidak sah secara
etis jika disampaikan dengan cara yang ugal-ugalan:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
“Wahai
orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan
yang benar dan tepat.”
(QS. Al-Ahzab: 70)
Perkataan yang “sadid” berarti lurus, tepat sasaran, dan membawa perbaikan. Dalam etika komunikasi modern, kebenaran medis atau tanggapan profesional tidak boleh disampaikan dengan nada keangkuhan, satir berlebihan, atau niat mempermalukan.
Baca juga: Menyucikan “Pakaian” dan Niat
Mengembalikan
Etika Komunikasi
Rasulullah SAW
telah meletakkan fondasi komunikasi yang sangat ringkas, namun teramat berat
dipraktikkan oleh netizen era kini yang senantiasa haus akan validasi. Dalam sebuah
hadis disebutkan:
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ
“Barang siapa
beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR Muttafaq ‘alaih)
Ulama besar Imam
an-Nawawi menguraikan kaidah ini secara jernih: seseorang mestinya baru
bersuara apabila kemaslahatan ucapannya sudah terang benderang. Jika manfaatnya
masih samar, apalagi berpotensi melukai perasaan orang lain, maka menahan diri
adalah keputusan terbaik.
Di era riuh di mana semua orang merasa wajib berkomentar atas segala hal, diam kerap disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Padahal, dalam tatanan moral dan keimanan, diam di ruang publik adalah puncak pengendalian diri, kecerdasan emosional yang matang, dan cermin kedalaman iman.
Baca juga: Ketika “Personal Branding” Menggeser “Wa Rabbaka Fakabbir”
Merdeka dari
Keangkuhan Moral
Kemerdekaan
sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau
tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari keberadaban masyarakatnya.
Tragedi
perundungan pasien oleh oknum tenaga medis terpelajar ini harus menjadi lonceng
pengingat yang menyengat bagi kita semua. Sudah saatnya sistem pendidikan dan
kehidupan bermasyarakat kita meletakkan adab di atas ilmu. Sebab, tanpa adab,
kepintaran hanya akan melahirkan kesombongan, dan gelar akademis yang mahal
hanyalah topeng bagi jiwa-jiwa yang kerdil.
Sebelum jemari kita mengetik respons berikutnya di layar kaca, ingatlah: ada hati yang bisa remuk, ada nyawa yang sedang berjuang, dan ada catatan malaikat yang tak pernah tertidur.