Ketum Muhammadiyah: Kemerdekaan Bukan Semata Seremonial, Melainkan Juga Mandat Sejarah

JAKARTA, MUI.OR.ID—Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir menyebutkan, kemerdekaan Indonesia bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan mandat sejarah yang harus terus diperjuangkan.

Hal itu mengingat para pendiri bangsa memiliki tujuan luhur yang hendak dicapai dari sebuah kemerdekaan. Menurutnya, tugas generasi saat ini adalah memperjuangkan terwujudnya tujuan tersebut.

“(Ini) mandat sejarah yang harus terus diperjuangkan agar tujuan luhur pendiri bangsa dapat terwujud,” katanya dalam Pidato Kebangsaan memperingati Kemerdekaan Indonesia ke-80 yang diterima MUIDigital di Jakarta, pada Ahad (17/8/2025)

Di usia kemerdekaan Indonesia yang ke-80, Prof Haedar menyebut banyak kemajuan pada sejumlah aspek kehidupan. Pencapaian terjadi pada aspek pendidikan, kesehatan, sSosial, politik, ekonomi, dan kehidupan beragama.

Ia pun mengingatkan, generasi muda menjadi harapan bangsa untuk membawa estafet perjuangan Indonesia. Menurutnya, era baru kehidupan postmodern abad ke-20 semakin sarat dengan kompleksitas.

“Alhamdulillah dalam perjalanan 80 tahun Indonesia merdeka, terdapat banyak kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Pendidikan, kesehatan, sosial, politik, ekonomi, kehidupan beragama, dan dimensi kehidupan lainnya memberi banyak harapan bagi masa depan Indonesia,” ujarnya.

Di sisi lain, Haedar juga mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya berani melakukan perubahan mendasar menuju pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan bebas korupsi.

Menurut Haedar, kebijakan politik Presiden terus berfokus pada pengembangan sumber daya manusia. Di sisi yang lain juga terus mendorong optimaslisasi ekonomi kerakyatan dimana aktivitas perekonomian terus memihak kepada rakyat kecil.

“Patut diapresiasi political will Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas, mendorong para pengusaha besar agar peduli bangsa, memihak sepenuhnya rakyat kecil, menegakkan kedaulatan bangsa, serta terobosan kebijakan lainnya berbasis Asta Cita,” kata Haedar.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini berharap langkah Presiden membawa angin segar bagi bangsa. Arah kebijakan tersebut harus diwujudkan demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, dan sejahtera.

Dengan itu, dia pun menekankan, keberanian politik presiden tidak boleh berhenti di tataran wacana, melainkan harus diikuti sepenuhnya oleh kementerian dan institusi pemerintahan terkait.

“Yang terpenting, seluruh kementerian dan institusi pemerintahan hingga ke daerah mengikuti satu irama, sehingga memberi jalan dan harapan baru bagi masa depan Indonesia yang lebih berkemajuan setelah 80 tahun merdeka,” harapnya.

Tak luput dari perhatiannya, pidato kebangsaan yang disampaikan juga menekankan menyoroti pentingnya kesadaran kolektif bahwa kemerdekaan Indonesia lahir melalui perjuangan panjang dan penuh pengorbanan.

Haedar mengingatkan agar para elite politik menjadikan amanat konstitusi sebagai pedoman utama. Mandat rakyat, menurutnya, bukanlah sarana untuk memperkaya diri, tetapi untuk mengabdi.

“Khusus bagi para petinggi negeri di seluruh struktur pemerintahan, jadikan Indonesia merdeka sebagai mandat untuk mengabdi sepenuh hati dalam menjalankan perintah Konstitusi. Lindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan sepenuh tanggungjawab untuk memberi dan bukan meminta,” tuturnya.

Di tengah tantangan global yang kian kompleks, Haedar menegaskan bahwa komitmen politik yang berorientasi pada rakyat kecil dan pembangunan sumberdaya manusia menjadi kunci.

Dia mengajak untuk menjadikan kemerdekaan bukan hanya simbol, melainkan gerak nyata menuju Indonesia maju.

“Mari wujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, dan Indonesia maju sebagaimana tema hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 tahun ini,” tandasnya. (Rozi, ed: Nashih)