Perkuat Kolaborasi dan Fundraising, MUI Buka Peluang Kerja Sama Penanggulangan Bencana

Bogor, MUI Digital — Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka peluang seluas-luasnya untuk kerja sama lintas lembaga dalam memperkuat pendanaan dan pelaksanaan program penanggulangan bencana.

Hal tersebut disampaikan Bendahara Umum MUI, KH Misbahul Ulum, saat sesi tanya jawab Rapat Kerja Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana (LAK-PB MUI) di Bogor, Jumat (1/5/2026).

Sesi ini membahas strategi pendanaan, tata kelola keuangan, serta penguatan kerja sama lintas lembaga dalam penanggulangan bencana.

Dia menyampaikan bahwa kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun mitra lainnya, merupakan langkah strategis untuk memperluas dampak program kemanusiaan MUI, khususnya dalam merespons kebutuhan korban bencana.

“Kerja sama itu sangat terbuka, selama mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Prinsipnya, kita apresiasi setiap peluang kolaborasi yang bisa memperkuat program kemanusiaan,” ujarnya.

Menurutnya, mekanisme kerja sama dilakukan secara berjenjang, dimulai dari kesepakatan di tingkat pimpinan, dilanjutkan dengan proses legalitas melalui komisi terkait, hingga implementasi teknis yang dijalankan oleh lembaga pelaksana, dalam hal ini Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana (LAK-PB MUI).

Baca juga: Gelar Raker, LAK PB MUI Susun Strategi Penanggulangan Bencana

Dia menjelaskan dalam pelaksanaan teknis, seluruh aspek program dan keuangan dikelola secara profesional oleh lembaga terkait dengan tetap mengacu pada sistem tata kelola MUI yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, Kiai Misbah, begitu akrab disapa, menyoroti pentingnya inovasi dalam penggalangan dana (fundraising), mengingat kebutuhan penanganan bencana yang bersifat dinamis dan berkelanjutan.

“Kita perlu memikirkan skema penggalangan dana yang lebih luas dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi juga membuka peluang inovasi, termasuk kolaborasi dengan berbagai platform dan lembaga keuangan,” jelasnya.

Dia mencontohkan, MUI sebelumnya telah berhasil menjalin kerja sama dengan sektor swasta dalam program sosial, termasuk penggalangan dana yang mencapai miliaran rupiah dalam waktu singkat dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti bantuan pendidikan dan pembangunan fasilitas.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa seluruh dana yang dihimpun tetap dikelola sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

“Semua harus terdokumentasi dengan baik, mulai dari pengajuan, pelaksanaan kegiatan, hingga laporan. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Dengan pendekatan kolaboratif dan inovatif ini, MUI berharap dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan bencana sekaligus memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.