Lewati ke konten utama
Rabu, 19 Agustus 2026 / 6 Rabiul Awal 1448 H
Jadwal memuat...
Opini

Kemerdekaan Tanpa Empati

5 menit baca 34 dibaca
Dr Paryadi Abdul Ghofar, M.S.I

Oleh: Dr Paryadi Abdul Ghofar, M.S.I

Anggota Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI/Dosen STIS Hidayatullah

Diunggah: Admin Admin Editor: Admin
Kemerdekaan Tanpa Empati
Ilustrasi seorang perempuan lansia menjahit bendera Merah Putih sebagai tanda cintanya kepada Indonesia, meski sering kali dikecewakan oleh kebijakan pemerintah. Foto: AI Modified/ChatGPT
Bagikan:

Jakarta, MUI Digital — Di balik semarak seremonial kemerdekaan, sebuah tragedi kemanusiaan menyeruak dari layar ponsel: pasien berjuang melawan maut dirundung oknum nakes berpendidikan tinggi. Bukti nyata betapa pendidikan mahal kita sering kali berhasil mencetak teknisi cerdas, tapi gagal melahirkan manusia beradab.

Pekik “Merdeka!” baru saja memantul di sudut-sudut desa dan kota. Bendera Merah Putih masih berkibar, umbul-umbul belum dilipat di sepanjang jalan. Namun, di balik hiruk-pikuk seremonial saban Agustus itu, sebuah drama memilukan di media sosial mendadak menampar wajah kebangsaan kita.

Bangsa ini memang sudah delapan dekade merdeka secara politik, tetapi jiwa masyarakatnya, bahkan kelas terpelajarnya, tampak masih terjajah oleh keangkuhan dan krisis empati yang akut.

Yurizal Tri Chaerawan, seorang pasien yang tengah menyampaikan kondisinya, telah 8 jam belum mendapatkan ruangan di akun media sosialnya. Sebuah jeritan minta tolong yang wajar dari warga biasa di tengah ketidakberdayaan, padahal tanpa menyebut nama rumah sakitnya.

Namun, apa balasan yang diterimanya? Alih-alih direspons dengan empati atau penjelasan profesional, ruang digital justru disandera oleh sinisme kolektif. Ejekan, olokan, hingga perundungan (bullying) dilontarkan secara terbuka oleh mereka yang seharusnya menjadi benteng pertahanan terakhir kemanusiaan: para tenaga kesehatan dan oknum dokter.

Tak lama setelah badai perundungan digital itu, kabar duka itu datang: Yurizal Tri Chaerawan, sang pasien, dipanggil Sang Pencipta. Ia wafat.

Baca juga: Kemerdekaan: Antara Perayaan, Pengorbanan, dan Introspeksi Bangsa

Paradoks Kaum Terpelajar

Tragedi ini mencoreng wajah dunia kesehatan dan sistem pendidikan nasional kita secara telak. Musababnya jelas: para pelaku cyberbullying ini bukanlah orang-orang yang tak tersentuh bangku sekolah. Mereka adalah kaum intelektual yang menempuh pendidikan bertahun-tahun, menyedot biaya ratusan juta rupiah, dan mengucapkan sumpah profesi.

Di sinilah letak kegagalan sistemik itu. Lembaga pendidikan tinggi bisa mentransformasi peserta didik menjadi teknisi handal, lihai memegang pisau bedah, mahir menghafal resep Latin, atau presisi membaca data laboratorium. Namun, sistem yang sama mendadak gagap ketika harus mengajarkan adab paling mendasar: empati.

Ada pameo klasik yang menemukan kebenarannya hari ini: pendidikan tanpa adab hanya akan menghasilkan penjahat yang berijazah.

Ketika rasa superioritas intelektual dan status sosial berpadu dengan jemari yang gatal di ruang digital, lahirlah monster-monster nirempati yang tega menjadikan penderitaan orang lain sebagai bahan tertawaan.

Baca juga: Menjaga Ketulusan Dakwah

Drama Permintaan Maaf dan Ilusi Digital

Hukum aksi-reaksi di panggung digital bergerak secepat kilat. Publik yang murka berbalik arah: membongkar jejak digital, menguliti identitas pelaku, dan menyerang balik tanpa ampun. Kontrol sosial dari para netizen yang mewakili masyarakat masih berani bersuara keras untuk mengoreksi kesalahan yang membahayakan kehidupan masyarakat, terutama kebanyakan rakyat kecil yang merupakan pengguna BPJS.

Sontak, narasi berubah 180 derajat. Sosok-sosok yang tadinya jemawa di balik layar ponsel mendadak menjelma menjadi figur-figur memelas. Video klise beredar: menunduk, memasang wajah penyesalan, dan membaca teks permintaan maaf.

Namun, masyarakat patut bertanya secara kritis: Apakah air mata dan permintaan maaf itu lahir dari penyesalan yang tulus atas wafatnya sang pasien, atau sekadar jurus taktis demi menyelamatkan karier, izin praktik, dan profesi yang terancam melayang?

Sanksi sosial di dunia memang kejam. Reputasi hancur dalam hitungan jam, ancaman pemecatan menanti, dan jejak digital akan terus mengutak-atik masa depan mereka. Atau mungkin mereka selamat dari sanksi tersebut karena koneksi, orang tua. Namun, di atas semua sanksi publik itu, ada kalkulasi yang jauh lebih menakutkan yang sering dilupakan masyarakat modern: perhitungan di akhirat kelak.

Baca juga: Refleksi “War-rujza Fahjur” di Era Digital

Jejak Kata yang Tak Pernah Lenyap

Media sosial kerap membuai penggunanya dengan ilusi bahwa tulisan atau unggahan bisa begitu saja menguap begitu tombol “delete” ditekan. Padahal, Alquran telah mematahkan ilusi teknologi ini sejak empat belas abad silam. Allah berfirman:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

“Tidak ada suatu kata pun yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat.” (QS. Qaf: 18)

Diksi “yalfidhu” menggambarkan segala sesuatu yang dilontarkan dari mulut. Di era siber, ucapan tersebut mengalami transformasi menjadi tulisan, tangkapan layar (screenshot), hingga rekaman video. Peringatan langit ini menegaskan bahwa kata-kata tidak pernah benar-benar lenyap. Ia tersimpan abadi dalam peladen (server) digital manusia, sekaligus terekam sempurna dalam catatan Malaikat Rakib dan Atid.

Alquran juga mengingatkan bahwa argumen yang merasa “paling benar” tetap tidak sah secara etis jika disampaikan dengan cara yang ugal-ugalan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar dan tepat.” (QS. Al-Ahzab: 70)

Perkataan yang “sadid” berarti lurus, tepat sasaran, dan membawa perbaikan. Dalam etika komunikasi modern, kebenaran medis atau tanggapan profesional tidak boleh disampaikan dengan nada keangkuhan, satir berlebihan, atau niat mempermalukan.

Baca juga: Menyucikan “Pakaian” dan Niat

Mengembalikan Etika Komunikasi

Rasulullah SAW telah meletakkan fondasi komunikasi yang sangat ringkas, namun teramat berat dipraktikkan oleh netizen era kini yang senantiasa haus akan validasi. Dalam sebuah hadis disebutkan:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam.” (HR Muttafaq ‘alaih)

Ulama besar Imam an-Nawawi menguraikan kaidah ini secara jernih: seseorang mestinya baru bersuara apabila kemaslahatan ucapannya sudah terang benderang. Jika manfaatnya masih samar, apalagi berpotensi melukai perasaan orang lain, maka menahan diri adalah keputusan terbaik.

Di era riuh di mana semua orang merasa wajib berkomentar atas segala hal, diam kerap disalahartikan sebagai tanda kelemahan. Padahal, dalam tatanan moral dan keimanan, diam di ruang publik adalah puncak pengendalian diri, kecerdasan emosional yang matang, dan cermin kedalaman iman.

Baca juga: Ketika “Personal Branding” Menggeser “Wa Rabbaka Fakabbir”

Merdeka dari Keangkuhan Moral

Kemerdekaan sejati sebuah bangsa tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur atau tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan dari keberadaban masyarakatnya.

Tragedi perundungan pasien oleh oknum tenaga medis terpelajar ini harus menjadi lonceng pengingat yang menyengat bagi kita semua. Sudah saatnya sistem pendidikan dan kehidupan bermasyarakat kita meletakkan adab di atas ilmu. Sebab, tanpa adab, kepintaran hanya akan melahirkan kesombongan, dan gelar akademis yang mahal hanyalah topeng bagi jiwa-jiwa yang kerdil.

Sebelum jemari kita mengetik respons berikutnya di layar kaca, ingatlah: ada hati yang bisa remuk, ada nyawa yang sedang berjuang, dan ada catatan malaikat yang tak pernah tertidur.

Isi artikel tidak merepresentasikan suara redaksi serta merupakan opini sekaligus tanggungjawab penulis sepenuhnya.