Jakarta, MUI Digital— Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) di Filipina pada Senin (14/9/2026) menggelar pemilu parlemen pertamanya sejak wilayah tersebut dibentuk pada 2018. 

Pemungutan suara ini secara resmi menandai berakhirnya masa transisi di bawah Bangsamoro Transition Authority (BTA), pemerintahan daerah sementara yang ditunjuk pada 2019.

Pemilu tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan perjuangan Bangsamoro. Pemilu ini merupakan salah satu hasil dari konflik bersenjata dan perundingan yang berlangsung selama beberapa dekade antara Moro Islamic Liberation Front (MILF) dan pemerintah Filipina.

Dalam laporan yang dikutip MUI Digital dari Aljazeera pada Ahad (14/9/2026), pemungutan suara tersebut sekaligus akan menguji komitmen pemerintah Filipina terhadap proses perdamaian, serta komitmen MILF dalam menjalankan proses demokrasi.

BARMM terletak di Mindanao, pulau terbesar kedua di Kepulauan Filipina, dan mencakup wilayah yang sebagian besar dihuni masyarakat Moro, kelompok penduduk asli yang mayoritas beragama Islam.

Selama berabad-abad, masyarakat Moro menikmati pemerintahan sendiri di sejumlah negara yang merdeka dan melakukan perlawanan terhadap kolonialisme Spanyol. 

Setelah Filipina meraih kemerdekaan pada 1946, perjuangan masyarakat Moro untuk menentukan nasib sendiri terus berlanjut.

Pada 1989, Manila membentuk Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) untuk memberikan sejumlah kewenangan kepada masyarakat Moro. 

Namun, ARMM pada akhirnya gagal mengatasi berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat setempat karena lemahnya kewenangan struktural yang dimiliki.

Wilayah tersebut memang memperoleh otonomi terbatas dalam pengambilan keputusan politik dan fiskal, tetapi tidak mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. MILF pun melanjutkan perjuangan bersenjatanya.

Pada 2012, Presiden Benigno Aquino III mengakui ARMM sebagai sebuah “eksperimen yang gagal”. Di bawah pemerintahannya, Framework Agreement on the Bangsamoro ditandatangani antara pemerintah dan MILF yang kemudian membuka jalan bagi pembentukan entitas politik baru.

Enam tahun kemudian, di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Roa Duterte, Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao disahkan. 

Undang-undang tersebut memberikan wilayah ini kewenangan fiskal yang lebih besar, pemerintahan daerah, parlemen, serta sistem peradilan.

Selanjutnya, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro disepakati untuk mengatur mekanisme transisi dari ARMM menuju BARMM sekaligus membentuk BTA yang didominasi MILF untuk memimpin proses tersebut.

Seluruh rangkaian proses tersebut kini bermuara pada pemilu parlemen yang akan menentukan komposisi lembaga legislatif pertama di wilayah Bangsamoro.

Pemilu di tengah perpecahan internal 

Pemilu berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di BARMM dan perpecahan internal di dalam tubuh MILF. Dua kubu muncul dalam gerakan tersebut, yakni kelompok yang loyal kepada Ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim dan kelompok yang mendukung Chief Minister Abdulraof Macacua.

Bulan lalu, Macacua bergabung dengan Bangsamoro Federalist Party (BFP) yang baru dibentuk. Partai tersebut akan bersaing dalam pemilu melawan sayap politik MILF, United Bangsamoro Justice Party (UBJP).

Tak lama setelah itu, konvoinya diserang. Namun, Macacua selamat tanpa mengalami luka.

Pada awal September, Macacua dan 40 komandan lainnya diberhentikan dari sayap militer MILF karena diduga melakukan pembangkangan.

Ketegangan tersebut memicu kekhawatiran publik mengenai kemungkinan terjadinya kerusuhan setelah pemilu. Sejumlah faktor lain juga berpotensi membayangi pelaksanaan pemungutan suara.

Dalam pemilu-pemilu sebelumnya, praktik politik uang berlangsung secara luas, kekerasan terkait pemilu marak terjadi, sementara kecurangan dan manipulasi pemilu juga terjadi di berbagai tempat.

Jika praktik-praktik tersebut kembali terjadi dalam skala besar, hasil pemilu belum tentu dapat menjadi ukuran yang jelas mengenai kehendak masyarakat Bangsamoro. 

Hasil tersebut juga belum tentu mencerminkan secara akurat apakah masyarakat merasa puas atau tidak terhadap pemerintahan transisi.

MILF menempatkan dirinya sebagai gerakan yang memperjuangkan pemerintahan yang bermoral. Jika ingin mempertahankan citra tersebut, MILF seharusnya tidak terlibat dalam praktik politik uang dan manipulasi pemilu yang meluas. 

MILF juga tidak seharusnya membiarkan persaingan internal berkembang menjadi kekerasan.

Namun, sejumlah tanda yang mengkhawatirkan telah muncul. Sejumlah tokoh penting MILF menyampaikan bahwa jika UBJP, sayap politik kelompok tersebut, melihat adanya manipulasi dan kecurangan, para anggotanya siap untuk melawan.

Mereka juga mengisyaratkan bahwa karena MILF memimpin proses transisi, kelompok tersebut seharusnya tetap berkuasa. Di media sosial, sejumlah warga mengecam ancaman dari kubu MILF tersebut dan menyebut taktik semacam itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Menjelang pemungutan suara, Manila telah mengerahkan pasukan militer di sejumlah wilayah penting. Langkah tersebut semakin meningkatkan kekhawatiran masyarakat bahwa bentrokan dengan MILF dapat kembali terjadi.

Situasi yang tegang ini juga berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Dalam kondisi tersebut, masa depan Bangsamoro masih dipenuhi ketidakpastian.

Apa pun yang terjadi dalam pemilu, masa depan BARMM merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah Filipina dan partai-partai politik Bangsamoro berkewajiban menghormati kesepakatan perdamaian.

Selain itu, masyarakat harus menggunakan hak dan menjalankan tanggung jawab kewarganegaraan mereka untuk membantu mempertahankan perdamaian yang telah dicapai setelah konflik bersenjata yang panjang dan penuh penderitaan, serta bergerak menuju Bangsamoro yang makmur.