Di Silatnas LPBKI, Waketum MUI Tegaskan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Nasional

JAKARTA, MUI.OR.ID— Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI MUI) menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) bertajuk Workshop Peran Ulama dalam Perjuangan Kebangsaan di Aula Buya Hamka, Gedung MUI, Kamis (5/12/2024). 

Acara ini menyoroti pentingnya kontribusi ulama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui nilai-nilai keislaman.

Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, mengatakan ulama memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal persatuan bangsa. Menurutnya, Pancasila adalah bagian dari nilai-nilai Alquran dan Negara Kesaturan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang berdasarkan musyawarah. 

“Negara yang sudah disepakati oleh para kiai zaman dulu ayo kita jaga. Kita bersyukur bisa berdakwah di sini, harus menjaga keutuhan NKRI di negara yang bermusyawarah, dan negara yang memiliki kesepakatan,” katanya saat memberikan pidato kunci.

Kiai Marsudi menyatakan ulama harus memahami adab dalam kepemimpinan serta peran strategis dalam menjaga nilai musyawarah yang menjadi dasar negara ini. 

Dia menekankan pentingnya sinergi antara ulama, santri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Di samping itu, kritik yang konstruktif diperlukan untuk memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai agama. “Majelis Ulama Indonesia juga di sini untuk melihat dan mengawasi tentang nizom (pemerintahan),” kata dia. 

Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI, Prof Utang Ranuwijaya, mengingatkan bahwa MUI punya peran sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukumah) dan pelayan umat (khadimul ummah). MUI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif kepada umat. Saat ini, MUI punya lembaga khusus untuk melayani mualaf. 

Terkait LPBKI, Prof Utang berharap lembaga pentashih buku tersebut bisa bekerjasama dengan pihak-pihak terkait—Kemenag dan pesantren- untuk mengembangkan literasi Islam. Ke depan, LPBKI akan memberikan ruang bagi para dai untuk terus berkembang di dunia media sosial.

Plt Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemanag, Ahmad Zayadi, yang menjadi narasumber dalam acara ini menyoroti kontribusi syariah dalam mendukung kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, syariah adalah nilai universal yang tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga kesejahteraan nasional.

Zayadi juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis syariah, seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi dia, implementasi kebijakan berbasis syariah harus didukung dengan regulasi yang kuat, seperti sertifikasi halal dan pengawasan produk halal.

Dia menambahkan, Kementerian Agama telah meluncurkan Perpustakaan Islam Digital yang menyediakan berbagai literatur keislaman, seperti buku, naskah khutbah Jumat, hingga layanan berbasis digital lainnya. Platform ini bertujuan memberikan akses pengetahuan Islam yang lebih luas kepada masyarakat.

Narasumber lainnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Husein Muhammad, menggarisbawahi peran metodologi modern dalam memahami teks-teks keagamaan klasik. Teks agama sudah selesai, sedangkan realitas baru terus bermunculan. “Saya berharap Majelis Ulama Indonesia dapat mengembangkan metodologinya,” ujarnya.

Sementara Pengasuh Pesantren Nurul Iman Parung Bogor, Umi Waheeda, menjelaskan bahwa pesantrennya menggratiskan 15 ribu santri dan membangun kemandirian melalui 65 unit usaha. Dikatakan, pesantrennya berkomitmen membentuk karakter individu dan memperkuat identitas kebangsaan santri.

 “Mengajarkan hidup berdampingan, menghormati perbedaan, dan pembangunan kedamaian. Pesantren Nurul Iman sebagai pusat pendidikan moral dan sosial yang mempromosikan kebangsaan,” jelasnya. (Ahmad Mukhlison, ed: Nashih)