Foto: MUIDIgital/ Junaidi 

JAKARTA, MUI.OR.ID –Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan pentingnya menjaga konsensus kebangsaan dalam menghadapi ancaman radikalisme.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH M Anwar Iskandar, menegaskan bahwa NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan UUD 1945 adalah konsensus final yang tak bisa ditawar atau diperdebatkan lagi.

“Bagaimana pemahaman tentang negara bangsa, tentang NKRI, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Pancasila, tentang Undang-Undang Dasar 1945 yang kita sepakati bersama antara MUI dan BNPT bahwa ini sudah final,” ujar Kiai Anwar dalam pertemuan strategis MUI bersama Kepala BNPT, Komjen Pol Eddy Hartono, SIK, MH, bersama jajaran pejabat tinggi dari kedua lembaga, Sabtu (15/2/2025)

Kiai Anwar menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara bangsa lahir dari perjuangan para pendiri dengan beragam latar belakang baik Islam, nasionalis, dan agama lain yang bersepakat menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi utama.

“Ini adalah jasa the founding fathers kita, jasa para pendiri bangsa kita, termasuk di dalamnya tokoh-tokoh umat Islam. Di sana ada tokoh NU, BWK Dasyim, di sana ada tokoh Muhammadiyah, di sana ada tokoh Kristen, di sana ada tokoh nasionalis seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain. Dalam panitia persiapan kemerdekaan yang membidani lahirnya Indonesia ini, itu sudah final dan menjadi jariyah dari beliau-beliau,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kiai Anwar menyoroti kelompok-kelompok yang masih menggugat konsep negara bangsa dengan mendorong sistem negara agama atau menolak Pancasila. Dia menegaskan bahwa pemahaman keliru semacam ini harus diluruskan melalui edukasi yang tepat dan pemahaman yang mendalam.

“Misalnya ada paham-paham yang masih menjadi gangguan dari empat hal tadi itu, seperti menganggap negara bangsa mesti harus diubah dengan negara agama, Pancasila harus diganti dengan Alquran, atau yang lainnya. Bahkan ada yang menganggap Pancasila sebagai thaghut dan sebagainya,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal ini, MUI bertekad menggandeng seluruh organisasi Islam di bawah naungannya serta berbagai lembaga keagamaan guna menguatkan edukasi bagi umat.

“Seluruh ormas Islam, 87 ormas Islam yang ada di MUI, seluruh lembaga-lembaga dan bagian-bagian yang ada di MUI akan kita ajak bersama-sama untuk meng-guidance umat, untuk mengedukasi umat agar memahami tentang sebuah negara bangsa yang benar dan memahami ajaran Islam yang benar,” tegasnya.

Kiai Anwar menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah mencerminkan kejayaan bangsa sekaligus umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, dia menyerukan persatuan dan harmoni sebagai kunci masa depan yang lebih baik.

“Kita ingin menuju Indonesia yang bersatu, menuju Indonesia yang rukun, menjadi qudwah (teladan) dunia yang baik sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang maju. Keberhasilan pemerintah Indonesia adalah keberhasilan bangsa Indonesia, dan keberhasilan bangsa Indonesia artinya juga menjadi keberhasilan bagi umat Islam,” kata dia.

Pertemuan strategis dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga diwarnai kehadiran sejumlah pejabat penting, mencerminkan urgensi agenda yang dibahas. Di antara tokoh yang hadir adalah Jajaran deputi dan direktur turut serta dalam diskusi.

Termasuk Plt Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi, Irjen Pol Imam Margono, serta Direktur Penindakan Brigjen Pol M Rosidi, yang mewakili Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan.

Dari sektor kerja sama internasional, hadir Direktur Perangkat Hukum Internasional, Laksamana Pertama TNI Imam Subekti. Sementara itu, strategi pencegahan diperkuat dengan kehadiran Direktur Pencegahan, Prof Irfan Idris.

Tak hanya BNPT, pertemuan ini juga melibatkan Dewan Pimpinan Harian MUI, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menanggulangi radikalisme serta membangun strategi pencegahan yang lebih efektif. (Latifahtul Jannah, ed: Nashih)