WASHINGTON, MUI Digital - Rusia dan China memveto resolusi yang didukung Amerika Serikat (AS) di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang akan memberikan kewenangan kepada para pakar PBB untuk melanjutkan pemantauan terhadap sanksi yang diberlakukan kepada Iran.

Menurut laporan Aljazeera yang dilansir MUI Digital pada Sabtu (19/9/2026) menyebutkan, resolusi yang ditolak pada Kamis tersebut sedianya memperpanjang mandat pemantauan independen terhadap sanksi yang diberlakukan kembali tahun lalu. 

Sanksi tersebut dipulihkan setelah negara-negara Barat menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir 2015. Namun, Teheran membantah tuduhan bahwa pihaknya berupaya mengembangkan senjata nuklir maupun melanggar kesepakatan tersebut.

“Kami sangat mendesak rekan-rekan dari negara-negara Barat untuk menghentikan tindakan mereka yang sangat berbahaya terkait Iran, yang mengancam semakin mempersulit upaya penyelesaian krisis di kawasan Teluk Persia,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia kepada Dewan Keamanan setelah pemungutan suara.

Pada 2025, Dewan Keamanan kembali membentuk panel independen yang terdiri dari para pakar untuk memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran sanksi oleh Iran, termasuk memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah lebih lanjut.

Namun, para pakar tersebut tidak pernah ditunjuk akibat perbedaan pendapat di antara negara-negara anggota. Kondisi tersebut membuat konsensus di antara 15 anggota Dewan Keamanan tidak tercapai.

Dalam pemungutan suara pada Kamis, sebanyak 11 anggota mendukung perpanjangan mandat pemantauan sanksi oleh Dewan Keamanan, sedangkan Pakistan dan Somalia memilih abstain.

Misi Iran untuk PBB menyampaikan apresiasi kepada Rusia dan China karena menentang rancangan resolusi AS yang disebutnya “bermotif politik”.

“Iran sangat menghargai Rusia dan China atas sikap mereka yang konsisten dan berprinsip, serta tindakan tegas yang mereka ambil hari ini,” demikian pernyataan misi Iran dalam unggahan di X. 

Iran menambahkan bahwa kedua negara tersebut mencegah upaya sinis lainnya dari Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyalahgunakan Dewan Keamanan demi kepentingan politik mereka.

Sanksi PBB terhadap Iran secara resmi diberlakukan kembali pada September 2025, ketika Prancis, Jerman, dan Inggris mengaktifkan mekanisme “snapback”. 

Mekanisme tersebut memberlakukan kembali enam resolusi Dewan Keamanan sebelumnya yang menjatuhkan sanksi terhadap program nuklir dan militer Iran.

 Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jennifer Locetta, kepada Dewan Keamanan, mengatakan tanpa panel independen yang terdiri dari para pakar, dewan ini kehilangan sumber utama pelaporan yang tidak memihak dan berbasis bukti mengenai pelanggaran sanksi.

"Hal ini menciptakan celah dalam pemantauan yang hanya menguntungkan rezim Iran dan pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari upaya menghindari sanksi tersebut,” kata dia setelah pemungutan suara.

Awal pekan ini, AS melarang kepala program nuklir Iran, Mohammad Eslami, menghadiri konferensi tahunan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina setelah Dewan Keamanan menolak pengesampingan larangan perjalanan terhadapnya.

Larangan tersebut merupakan bagian dari paket sanksi “snapback” yang menargetkan para pejabat Iran yang terkait dengan program nuklir dan rudal balistik negara tersebut.

Eslami dan delegasinya kemudian membatalkan perjalanan mereka ke konferensi yang berlangsung selama lima hari tersebut setelah Austria mencabut visanya, demikian dilaporkan media pemerintah Iran.