Kemenangan BJP Perkuat Modi, Tapi Picu Kekhawatiran Demokrasi India

New Delhi, MUI Digital - Kemenangan besar Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam pemilihan negara bagian semakin memperkuat dominasi politiknya di India. 

Namun demikian, hasil pemilu tersebut juga memunculkan pertanyaan serius mengenai arah demokrasi di negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia itu.

Dikutup MUI Digital dari Aljazeera pada Senin (11/5/2026), untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, BJP berhasil merebut kekuasaan di negara bagian strategis Benggala Barat. 

Kemenangan ini dinilai sebagai salah satu pencapaian politik paling penting bagi Modi sejak pertama kali berkuasa pada 2014.

Selain Benggala Barat, pemilihan legislatif juga digelar di Tamil Nadu, Assam, Kerala, dan wilayah federal Puducherry. 

BJP berhasil mempertahankan kekuasaan di Assam untuk periode ketiga berturut-turut, sementara koalisi yang didukung partai itu tetap berkuasa di Puducherry.

Sementara itu, Tamil Nadu menghadirkan kejutan politik setelah aktor populer Joseph Vijay melalui partai barunya mampu mengguncang dominasi dua partai lama di negara bagian tersebut. 

Di sisi lain, Kerala kembali mengalami pergantian kekuasaan setelah aliansi yang dipimpin Partai Kongres mengalahkan pemerintahan komunis.

Adapun kemenangan BJP di Benggala Barat memiliki arti penting karena wilayah itu selama ini dikenal memiliki sejarah politik yang kuat dan berbeda dari banyak negara bagian lain di India. 

Baca juga: Update Perang AS VS Iran: Trump Pertahankan Blokade Iran, Teheran Ancam Tindakan Praktis

Dalam hasil pemilu terbaru, BJP memenangkan 207 kursi dari total 294 kursi parlemen negara bagian, sedangkan Partai Trinamool Congress (TMC) pimpinan Mamata Banerjee yang sebelumnya berkuasa hanya memperoleh 80 kursi.

Menanggapi hasil tersebut, Modi menyebut kemenangan di Benggala Barat sebagai momen bersejarah dan berjanji membawa pemerintahan yang baik bagi masyarakat setempat. 

Namun sebaliknya, Banerjee menuduh Komisi Pemilihan India berpihak kepada BJP dan menyatakan lebih dari 100 kursi telah “dirampas”.

Di tengah kemenangan besar itu, Komisi Pemilihan India juga kembali menjadi sorotan. 

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga tersebut menghadapi kritik dari oposisi dan kelompok pemantau demokrasi yang menuduh adanya manipulasi daftar pemilih, penghapusan suara, serta ketidaknetralan dalam penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: AS Resmi Hentikan Operasi Ofensif di Iran, Fokus ke Pertahanan dan Jalur Diplomasi

Sebuah analisis lembaga independen SABAR Institute menyebut sekitar 2,7 juta pemilih di Benggala Barat kehilangan hak pilih, dengan komunitas Muslim disebut terkena dampak secara tidak proporsional. 

Pengamat politik Yogendra Yadav menilai jumlah tersebut sangat signifikan karena setara 4,3 persen dari total suara, sementara selisih kemenangan BJP atas TMC sekitar 5 persen.

Selain itu, kemenangan BJP juga memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya polarisasi agama di Benggala Barat. Selama kampanye, sejumlah pemimpin BJP menuding umat Muslim sebagai “penyusup Bangladesh” dan menyerukan konsolidasi suara Hindu.

Pola politik seperti itu dinilai telah terlihat lebih dulu di negara bagian Assam, tempat BJP berkuasa sejak 2016. 

Pemerintah setempat dituduh melakukan penggusuran terhadap komunitas Muslim, penghancuran rumah, serta kebijakan yang memperlemah pengaruh politik kelompok minoritas.

Padahal, Benggala Barat dihuni hampir 100 juta penduduk dengan sekitar 27 persen beragama Islam. Karena itu, banyak pihak mempertanyakan apakah tradisi harmoni sosial dan keberagaman yang selama ini dikenal di wilayah tersebut dapat tetap terjaga di bawah pemerintahan BJP.

Secara nasional, kemenangan terbaru ini membuat BJP kini memerintah atau menjadi bagian dari koalisi pemerintahan di 21 dari 28 negara bagian India. Wilayah-wilayah tersebut mencakup hampir 80 persen dari total 1,4 miliar penduduk India.

Dominasi tersebut mengingatkan pada masa kejayaan Partai Kongres pada dekade 1960-an ketika satu partai mendominasi politik nasional India. 

Di sisi lain, BJP juga dikenal memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Menurut lembaga pemantau pemilu, pendapatan partai itu mencapai sekitar 712 juta dolar AS pada 2025, jauh melampaui Partai Kongres yang hanya sekitar 96 juta dolar AS.

Dengan demikian, kemenangan ini tidak hanya memperkokoh posisi Modi dalam masa jabatan ketiganya sebagai perdana menteri, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan demokrasi India. 

Sejumlah kalangan kini mempertanyakan apakah India sedang bergerak menuju dominasi satu partai, dan apakah pemilu di negara demokrasi terbesar di dunia itu masih berlangsung secara bebas dan adil.