Pakta Pertahanan Makkah dan Dilema Regional

Jakarta, MUI Digital — Pada Jumat, 7 Agustus 2026, dunia dikejutkan oleh penandatanganan perjanjian pertahanan trilateral di Makkah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, yang kemudian disebut sebagai “Mecca Joint Defense Agreement” atau Kesepakatan Pertahanan Bersama Makkah. Pakta ini menetapkan klausul yang sangat tegas, yakni serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Pertemuan puncaknya dihadiri langsung oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Kesepakatan ini dibangun di atas fondasi perjanjian strategis bilateral antara Saudi dan Pakistan yang telah ditandatangani pada tahun 2025, dan kini diperluas dengan masuknya Turki ke dalam kerangka kerja sama pertahanan kolektif.

Pakta tersebut lahir di tengah eskalasi konflik yang melibatkan AS dan Iran, ketegangan di Selat Hormuz, serta serangan berkelanjutan dari kelompok Houthi di Yaman terhadap wilayah Saudi.

Dari segi kapabilitas, ketiga negara ini menghadirkan kombinasi kekuatan militer yang saling melengkapi. Arab Saudi menyumbang kekuatan udara terbesar di dunia muslim, dilengkapi dengan armada pesawat tempur generasi 4.5 yang canggih serta sistem komando, kendali, dan pertahanan udara yang mutakhir. Turki membawa pengalaman sebagai negara dengan angkatan darat terbesar kedua di NATO, industri pertahanan yang berkembang pesat, serta kekuatan angkatan laut yang substansial. Pakistan, di sisi lain, memiliki angkatan bersenjata terbesar di dunia muslim dan—yang paling krusial—satu-satunya negara muslim yang memiliki senjata nuklir.

Menyangkut hal ini, Wakil Presiden Turki Cevdet Yilmaz bersikeras bahwa pakta tersebut tidak ditujukan untuk melawan Iran atau negara lain mana pun.

Sementara, analis kebijakan luar negeri Saudi di Universitas Birmingham, Inggris, Umar Karim, menilai bahwa aliansi ini jelas berorientasi pada Iran dan dimaksudkan untuk mengatasi pendekatan strategis baru Iran yang diarahkan pada dominasi wilayah Teluk yang lebih luas. Maksudnya, Pakta Pertahanan Makkah sengaja dibentuk, dirancang, dan dikondisikan untuk menghadapi ancaman dari Iran—baik dari segi kekuatan militer, proksi regional, maupun pengaruh geopolitiknya.

Pakta Makkah ini mendapat respons beragam dari Iran; para pejabatnya meragukan jaminan keamanan yang ditawarkan. Sementara otoritas Palestina justru menyambutnya sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem keamanan kolektif dunia Islam.

Baca juga: Perang Kawasan Teluk dan Ancaman Ekonomi Syariah–Halal

Terlepas dari semua  itu, ada tiga hal penting yang dapat kita cermati terkait implikasi pakta ini terhadap peta geopolitik Timur Tengah dan dunia.

Pertama, Pakta Makkah adalah deklarasi berakhirnya “ketergantungan strategis” Arab Saudi pada Amerika Serikat.

Nawaf Obaid, Senior Fellow at the Department of War Studies at King’s College London dalam tulisannya di Al Jazeera “The post-American Middle East is beginning to take shape” (8/8/2026), mengatakan, “Selama bertahun-tahun, kesabaran strategis Arab Saudi disalahartikan sebagai ketergantungan strategis. Riyadh menahan provokasi, menghindari perang yang tidak perlu, mempertahankan hubungannya dengan Amerika Serikat, dan berkonsentrasi pada transformasi serta pembangunan internal. Pengekangan diri itu tidak pernah berarti penerimaan bahwa tatanan keamanan regional yang dirancang oleh Amerika akan bertahan tanpa batas waktu.”

Serangan balasan Iran mengekspos kerentanan pangkalan militer AS di Teluk dan memaksa repositioning pasukan Amerika. Pada masa jabatan kedua Trump, sekutunya harus menjaga diri mereka sendiri alias Amerika tidak bisa maksimal melindungi mereka.

Pakta Makkah adalah jawaban Riyadh atas pertanyaan yang selama ini menghantuinya: Apakah AS masih bisa diandalkan sebagai payung keamanan? Jawabannya tampaknya tidak. Ini bukan sekadar perjanjian pertahanan, melainkan pernyataan politik bahwa negara-negara Teluk kini bersiap memasuki era pasca-Amerika di Timur Tengah.

Kedua, Pakta Makkah ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan regional secara fundamental.

Bergabungnya Turki ke dalam sistem kerja sama strategis Saudi-Pakistan merupakan tahap penting dalam mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Dengan kekuatan nuklir Pakistan, kekuatan udara Saudi, dan kekuatan darat serta industri pertahanan Turki, terbentuklah sebuah poros yang secara militer mampu menandingi—atau setidaknya memberi efek gentar—terhadap Iran dan sekutu-sekutunya. Fakta bahwa Turki dan Pakistan berbatasan langsung dengan Iran berarti mereka dapat menggunakan “pengaruh” yang berbeda terhadap Teheran.

Baca juga: Pergeseran Geopolitik Timur Tengah

Lebih jauh lagi, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan bahwa Mesir, yang ia sebut sebagai “mitra alami”, diperkirakan akan bergabung pada tahap berikutnya.

Jika Mesir masuk, poros ini akan membentang dari Afrika Utara hingga Asia Selatan, menciptakan blok kekuatan Sunni yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Ini bukan sekadar aliansi. Ini adalah arsitektur keamanan regional baru yang sedang dibangun.

Ketiga, Pakta Makkah ini menghadirkan dilema antara retorika pertahanan dan realitas provokasi.

Di satu sisi, ketiga negara secara konsisten menyatakan bahwa pakta ini bersifat defensif, tidak menargetkan negara mana pun, dan terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung demi perdamaian dan stabilitas. Erdogan bahkan menegaskan bahwa kesepakatan ini didasarkan pada prinsip pencegahan kolektif dan akan memperkuat perang melawan terorisme.

Namun di sisi lain, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa pakta ini lahir di tengah perang yang melibatkan Iran, atau jelas berorientasi pada Iran, dan bahwa respons Iran sendiri menunjukkan kecurigaan yang mendalam. Dalam politik internasional, persepsi sering kali lebih penting daripada niat.

Baca juga: Erosi Kepercayaan terhadap Peran AS di Timur Tengah

Meskipun para pemimpin di Riyadh, Ankara, dan Islamabad bersikeras bahwa ini bukan aliansi anti-Iran, Teheran dan sekutunya pasti akan membaca pakta ini sebagai upaya pengepungan. Risiko terbesar dari pakta ini justru terletak pada kemampuannya untuk memicu eskalasi yang tidak diinginkan—di mana langkah yang dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas malah memperdalam ketegangan dan meningkatkan risiko konflik terbuka.

Pakta Pertahanan Makkah, terlepas dari dinamika regional yang masih tidak stabil, bisa kita lihat sebagai tonggak sejarah sebagai titik balik dalam dinamika keamanan Timur Tengah.

Pakta ini lahir dari krisis kepercayaan terhadap AS, dibangun di atas fondasi kepentingan strategis yang saling melengkapi, dan berpotensi mengubah peta kekuatan regional secara permanen. Kita berharap pakta tersebut betul-betul menjelma dan berdampak pada terciptanya keamanan regional Timur Tengah dan dunia pada umumnya.