JAKARTA, MUI Digital — Pemimpin partai oposisi Israel Yisrael Beiteinu, Avigdor Liberman, menyatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi menjelang serangan 7 Oktober 2023 dan menyerukan agar Netanyahu meninggalkan jabatannya.

Dikutip MUIDigital dari Middle East Monitor (MEMO) Jumat (18/9/2026), pernyataan tersebut disampaikan Liberman melalui sebuah video yang diunggah di platform X, beberapa pekan menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026.

“Saya menyerukan kepada semua orang untuk mengatakan hal-hal dengan jelas: Netanyahu bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober, dan dia harus pulang,” kata Liberman.

Liberman juga mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang menjadi bagian dari pemerintahan ketika peristiwa tersebut terjadi dan tidak mengambil tanggung jawab atau mendukung pembentukan komisi penyelidikan negara seharusnya tidak menjadi bagian dari pemerintahan berikutnya.

“Tidak ada gunanya mengatakan bahwa tidak ada yang bertanggung jawab di sini, karena pemerintah Netanyahu bertanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober,” ujarnya.

Serangan pada 7 Oktober 2023 dilakukan oleh Hamas dari Jalur Gaza ke wilayah Israel. Serangan tersebut menewaskan warga Israel dan menyebabkan sejumlah orang ditawan.

Hamas menyatakan serangan itu sebagai respons terhadap apa yang disebutnya sebagai tindakan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina dan tempat-tempat suci, termasuk Masjid Al-Aqsa.

Di dalam politik Israel, sejumlah partai oposisi telah menempatkan tanggung jawab atas kegagalan sebelum dan saat serangan tersebut kepada Netanyahu dan pemerintahannya. Netanyahu sendiri menolak tuduhan bahwa dirinya bertanggung jawab atas kegagalan tersebut.

Sorotan terhadap peringatan sebelum 7 Oktober

Perdebatan mengenai tanggung jawab pemerintah kembali mencuat setelah laporan media Israel menyebut Netanyahu menerima peringatan dari Uni Emirat Arab mengenai rencana serangan besar Hamas sebelum 7 Oktober 2023.

Menurut laporan tersebut, Netanyahu disebut tidak meneruskan informasi itu kepada para kepala keamanan Israel. Netanyahu membantah laporan tersebut dan menyebut tuduhan itu sebagai tidak benar.

Netanyahu juga telah lama menghadapi desakan untuk membentuk komisi penyelidikan negara guna menyelidiki kegagalan yang berkaitan dengan serangan 7 Oktober.

Pemerintah kemudian mendorong pembentukan komisi yang ditunjuk pemerintah, tetapi langkah tersebut mendapat kritik dari pihak oposisi.

Pihak oposisi menilai komisi tersebut tidak memiliki independensi dan kewenangan yang cukup untuk menyelidiki kegagalan pemerintah. Mereka juga menuduh Netanyahu berupaya menghindari pertanggungjawaban politik atas peristiwa tersebut.

Netanyahu menghadapi perkara korupsi dan surat perintah ICC

Selain persoalan politik dalam negeri, Netanyahu masih menghadapi persidangan atas sejumlah tuduhan korupsi yang ia bantah. Proses persidangan tersebut telah beberapa kali mengalami penundaan.

Dalam perkara terpisah, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 21 November 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu. 

ICC menyatakan terdapat alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Netanyahu memikul tanggung jawab pidana atas sejumlah dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang, pembunuhan, penganiayaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya.

Surat perintah tersebut merupakan proses hukum ICC dan bukan putusan yang menyatakan Netanyahu bersalah. Dalam keterangannya, ICC menggunakan standar “alasan yang masuk akal untuk meyakini” dalam menetapkan surat perintah penangkapan tersebut.

Pemilihan umum Israel dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober 2026. Pemilu tersebut menjadi salah satu momen penting bagi persaingan politik antara kubu pendukung Netanyahu dan partai-partai oposisi.