Indonesia Bersama Tujuh Negara Arab-Muslim Tolak Pemindahan Paksa Warga Palestina dari Gaza

Jakarta, MUI Digital—  Menteri Luar Negeri Pakistan, Mesir, Indonesia, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Uni Emirat Arab (UEA) mengecam keras pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz terkait pemindahan warga Palestina dari Jalur Gaza.

Dalam pernyataan bersama pada Ahad (6/9/2026), para menteri luar negeri delapan negara Arab dan Muslim tersebut menolak usulan maupun rencana yang bertujuan memindahkan warga Palestina secara paksa dari tanah mereka.

Mereka mengatakan bahwa pernyataan dan usulan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, sekaligus ancaman langsung terhadap hak-hak sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina.

“Para Menteri menegaskan kembali penolakan dan kecaman mereka yang tegas terhadap segala upaya atau rencana yang bertujuan memindahkan rakyat Palestina, baik di dalam maupun di luar Wilayah Pendudukan Palestina, dengan alasan atau dalih apa pun,” demikian bunyi pernyataan bersama yang disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, dikutip dari The Nation, Selasa (8/9/2026).

Para menteri memperingatkan konsekuensi serius apabila seruan untuk melakukan pemindahan paksa tersebut dijadikan sebagai kebijakan resmi atau diwujudkan dalam langkah-langkah konkret yang bertujuan mencabut rakyat Palestina dari tanah mereka.

Mereka juga menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan tantangan langsung terhadap berbagai upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian, terutama rencana komprehensif Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza, yang secara tegas menolak pemindahan paksa. Menurut mereka, tindakan tersebut juga berisiko besar menghambat prospek terciptanya stabilitas di kawasan.

Para menteri luar negeri tersebut menegaskan bahwa Jalur Gaza merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Wilayah Pendudukan Palestina. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan wilayah Palestina, baik di Jalur Gaza maupun Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.

Baca juga: Prancis Bantah Tuduhan Niger Soal Dalang Pemberontakan Militer

“Para Menteri menegaskan kembali bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan adalah melalui penerapan solusi dua negara dengan pembentukan Negara Palestina yang merdeka berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi-resolusi terkait yang diakui dalam hukum internasional,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Para menteri juga menyerukan kepada masyarakat internasional, khususnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menjalankan tanggung jawabnya dan secara tegas menentang setiap upaya menciptakan realitas demografis atau geografis baru di Wilayah Pendudukan Palestina.

Mereka mendesak masyarakat internasional memastikan penghormatan terhadap ketentuan hukum internasional serta menegaskan kembali dukungan penuh dan berkelanjutan terhadap keteguhan rakyat Palestina untuk tetap bertahan di tanah mereka.

Para menteri kembali menegaskan penolakan terhadap segala upaya yang bertujuan menghapus persoalan Palestina atau melemahkan hak-hak sah rakyat Palestina.  

Sebelumnya, dalam sebuah perbedaan sikap yang jarang terjadi secara terbuka dengan Israel, Amerika Serikat menolak seruan sejumlah pejabat tinggi Israel agar penduduk Palestina di Jalur Gaza dipindahkan dari wilayah tersebut.

Ketika ditanya mengenai seruan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina sebagai satu-satunya “solusi” atas krisis di wilayah itu, Departemen Luar Negeri AS kembali menegaskan komitmen Washington terhadap rencana perdamaian 20 poin Presiden Donald Trump yang menjadi dasar gencatan senjata tahun lalu.

“Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Poin 12 rencana Presiden: ‘Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan kepada Aljazeera, Jumat (4/9/2026). 

Dia menegaskan, mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan memberi mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik,

“Amerika Serikat tidak mendukung rencana atau proposal apa pun yang bertujuan melakukan pemindahan paksa, pengusiran, atau pemindahan wajib terhadap penduduk Gaza,” tegas juru bicara tersebut.

Baca juga:Sertifikasi Halal: Mengapa Menjadi Penting?

Sebelumnya, Katz mengatakan Trump hanya “membekukan”, bukan membatalkan, dukungannya terhadap gagasan memindahkan warga Palestina dari Gaza. Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menilai gagasan tersebut berpotensi menjadi pembersihan etnis.

“Pada akhirnya, tidak ada solusi nyata untuk Gaza tanpa migrasi ini,” kata Katz pada Rabu.

Pejabat-pejabat Israel menggunakan istilah “migrasi” sebagai eufemisme untuk menggambarkan pengosongan Gaza dari penduduk Palestina.

Katz bahkan mengatakan pemerintah Israel siap mengeluarkan warga Palestina dari Gaza “melalui laut, udara, dan cara apa pun untuk melakukannya”. Menurutnya, gagasan tersebut masih “terus dibahas”.

Pernyataan senada datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.

“Daripada berilusi tentang perdamaian sekarang, kita membutuhkan tindakan untuk melakukan emigrasi sekarang,” kata Ben-Gvir. “Daripada [warga Palestina] menggali terowongan, sekarang waktunya mengemasi koper.”

Sejumlah negara Arab, termasuk beberapa negara yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, dengan tegas menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.

Baca juga:BPJPH Tolak Wacana Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Oktober 2026

Sementara itu, Gedung Putih mengarahkan Al Jazeera pada unggahan Trump di media sosial pada Agustus lalu yang merayakan tercapainya kesepakatan untuk melucuti senjata Hamas.

Kesepakatan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap dan penghentian serangan mematikan yang hampir setiap hari terjadi di wilayah tersebut.

Namun, Israel menolak proposal tersebut dan menyatakan tidak akan memberikan konsesi apa pun sampai Gaza sepenuhnya didemiliterisasi.

Tahun lalu, Trump memicu kecaman internasional ketika pertama kali mengusulkan pengosongan etnis Gaza—wilayah yang dihuni sekitar dua juta orang—dan mengubah daerah tersebut menjadi apa yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah”.

Trump kemudian tampaknya meninggalkan gagasan tersebut pada 2025 ketika mengajukan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik.

Hamas dan Israel sama-sama menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan Trump pada Oktober tahun lalu. Namun, Israel tetap melanjutkan bombardir terhadap wilayah Palestina tersebut.

Baca juga:LPPOM Buka Opsi Sertifikasi Halal Bertahap untuk Restoran Berjaringan Besar

Utusan AS Jared Kushner, yang juga merupakan menantu Trump, bertemu dengan pejabat Hamas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bulan lalu dalam upaya membantu menyelesaikan krisis tersebut.

Namun, Kushner tampaknya mengambil posisi yang sejalan dengan pemerintah Israel. Ia mengatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan dilakukan sebelum Hamas dilucuti.

Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan “membatasi hak Israel untuk membela diri” di tengah serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza.

Meski Hamas telah menyatakan kesediaannya menyerahkan senjata, hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan rencana “gencatan senjata” Trump.

Desakan para pejabat Israel untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza berpotensi semakin memperumit perundingan.

Baca juga:LPPOM Buka Opsi Sertifikasi Halal Bertahap untuk Restoran Berjaringan Besar

“Setiap perpindahan harus benar-benar dilakukan secara sukarela. Fokus kami tetap pada demiliterisasi, stabilisasi, dan pembangunan kembali Gaza demi kepentingan penduduknya,” kata Departemen Luar Negeri AS kepada Aljazeera.

“Selain itu, Poin 20 berkomitmen agar Amerika Serikat membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati arah politik menuju kehidupan bersama yang damai dan sejahtera.”

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023, Amerika Serikat telah memberikan bantuan lebih dari 25 miliar dolar AS kepada Israel.

Yousef Munayyer, Kepala Program Palestina/Israel di Arab Center Washington, DC, mengatakan tidak adanya kemajuan menuju perdamaian disebabkan oleh munculnya kesimpulan di kalangan warga Israel bahwa tidak mungkin ada kehidupan bersama dengan warga Palestina.

Ia memperingatkan bahwa dorongan untuk melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina tidak hanya menyasar Gaza, tetapi juga Tepi Barat dan warga Palestina yang merupakan warga negara Israel.

“Mereka tidak ingin hidup bersama dengan warga Palestina dalam bentuk apa pun,” kata Munayyer kepada Aljazeera.

Menurutnya, pihak Israel tidak mampu membayangkan solusi atas persoalan mendasar yang mereka hadapi, yakni konflik dengan seluruh penduduk asli Palestina akibat keberadaan Israel di wilayah tersebut.

“Mereka tidak bisa memahami adanya solusi apa pun terhadap masalah mendasar yang mereka hadapi—yakni bahwa mereka telah memusuhi seluruh penduduk asli dengan memaksakan keberadaan mereka di tengah masyarakat tersebut—selain dengan menghilangkan penduduk itu,” ujar Munayyer