KUII VIII Siapkan Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah dan Pembangunan Bangsa

Jakarta, MUI Digital -- Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII akan menghasilkan rekomendasi strategis sebagai masukan bagi pemerintah dalam memperkuat pembangunan nasional, menyelesaikan persoalan keumatan, serta menjawab berbagai tantangan kebangsaan dan global.

Ketua Steering Committee (SC) KUII VIII sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, KH. Marsudi Syuhud, mengatakan salah satu tujuan utama kongres adalah memperkokoh peran seluruh elemen umat Islam dalam melaksanakan agenda keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang konstruktif, kritis, aplikatif, serta solutif.

"Memperkokoh peran seluruh elemen umat Islam dalam melaksanakan agenda-agenda keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang konstruktif, tetapi tetap kritis, yang aplikatif, tetapi juga solutif, dalam rangka mengatasi masalah-masalah keumatan, kebangsaan, dan kenegaraan," ujar Kiai Marsudi Syuhud dalam  laporan panitia pada pembukaan KUII VIII di Bidakara Hotel Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Baca juga: Jusuf Kalla Hingga Dudung Abdurrahman Hadiri Pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia 2026

Ia menjelaskan, KUII VIII juga akan membahas dan merumuskan strategi optimalisasi peran umat Islam sebagai subjek pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, media, teknologi, politik, hukum, hingga ketahanan nasional, geopolitik, dan tatanan dunia baru.

"Membahas dan merumuskan strategi dan agenda optimalisasi peran umat Islam sebagai subjek, tidak sekadar objek, dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya ketahanan dan pertahanan nasional, geopolitik, dan tatanan dunia baru," katanya.

Selain itu, kongres akan menyusun rekomendasi strategis bagi organisasi, negara, dan pemerintah dalam menjalankan tugas konstitusional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Di KUII VIII, Wantim MUI Serukan Empat Agenda Strategis Umat Menuju Indonesia Emas 2045

"Membahas dan merumuskan rekomendasi strategis dan agenda optimalisasi organisasi, negara, dan pemerintahan dalam arti luas dalam menunaikan tugas konstitusionalnya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tuturnya.

Menurut Kiai Marsudi, seluruh rekomendasi tersebut akan dibahas secara mendalam melalui sidang pleno dan sidang komisi yang melibatkan ulama, cendekiawan, akademisi, praktisi, organisasi kemasyarakatan Islam, serta unsur pemerintah.

"Yang semua ini akan dibahas melalui sidang-sidang pleno dan komisi," ujarnya.