Ketua Baznas RI: Sistem Kapitalis Gagal, Dunia Menanti Sistem Ekonomi Syariah

Jakarta, MUI Digital— Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Sodik Mudjahid, menegaskan bahwa dunia saat ini sedang berada di titik jenuh dan mempertanyakan eksistensi sistem ekonomi liberalis-kapitalis.

Sistem tersebut dinilai telah gagal total dalam menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi umat manusia.

Hal tersebut disampaikan Sodik dalam sambutannya pada acara Silaturahim Nasional dan Baznas Award 2026 yang mengusung tema “Anugerah Kepatuhan Zakat yang Berdampak” di Hotel Discovery, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (7/7/2026).

"Dunia sekarang sedang mempertanyakan keberadaan sistem ekonomi sekarang. Sistem ekonomi liberalis-kapitalis itu, baik di level dunia maupun di negara-negara penganutnya, terbukti tidak bisa memberikan keadilan dan kesejahteraan," ujar Sodik.

Baca juga: Cegah Double-Tax, DSN MUI Perjuangkan Zakat Perusahaan Bisa Langsung Jadi Pembayar Pajak

Ia mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh dunia seperti Hillary Clinton, Paus Fransiskus, hingga mantan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, kini turut mengkritik tajam teori ekonomi trickle-down effect (efek menetes ke bawah) yang selama ini diagung-agungkan kapitalisme.

Teori tersebut terbukti gagal memakmurkan masyarakat bawah, dan justru memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Sodik menyebut bahwa situasi global saat ini sedang menanti lahirnya sebuah sistem baru yang mampu mengawinkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial.

"Dunia sedang menanti sistem ekonomi mana yang bisa memberikan pertumbuhan dan keadilan. Karena itu, ketika kita hari ini berkumpul membicarakan ekonomi syariah, ini adalah hal yang luar biasa. Allah menjamin sistem ini untuk membangun kesejahteraan umat manusia," tegasnya.

Sodik memaparkan data prihatin mengenai kondisi ekonomi domestik dalam 8 tahun terakhir. Meski pertumbuhan ekonomi nasional mampu bertahan di level 5 persen, angka kemiskinan justru dilaporkan meningkat, termasuk munculnya fenomena kemiskinan ekstrem di 88 kota dan kabupaten.

Bahkan, kelas menengah yang menjadi motor penggerak ekonomi yang mayoritas dihuni umat Islam ini justru mengalami penurunan tren.

Baca juga: Adopsi Sistem 'Core Tax' Pajak, Baznas RI Ingin Zakat Punya Sistem yang Mengikat

Hal ini diperparah oleh rasio gini yang memprihatinkan, di mana ribuan triliun uang di perbankan dikabarkan hanya berputar di segelintir pengusaha.

"Di tengah kemunduran ekonomi akibat situasi perang belakangan ini, ada 30 sampai 50 keluarga yang kekayaannya justru naik 100 hingga 150 persen. Mengapa ini terjadi? Karena sistem ekonominya, sistem trickle-down effect itu tidak terbukti," kata Sodik.

Menurutnya, Indonesia yang memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) melimpah namun masih didera kemiskinan ekstrem, merupakan akibat dari belum diturunkannya nilai keimanan dan takwa menjadi sebuah sistem ekonomi yang konkret.

Lebih lanjut, Sodik meluruskan pola pikir masyarakat bahwa ekonomi syariah tidak melulu soal zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Zakat sejatinya hanya mencakup seperempat dari kerangka besar ekonomi syariah yang juga meliputi perbankan, asuransi, pegadaian, pasar produk halal, pariwisata ramah muslim, hingga tata kelola harta waris.

Baca juga: Selain Danantara Syariah, DSN-MUI Juga Usulkan Zakat Pengurang Pajak secara Penuh

Meski menjadi salah satu bagian, instrumen ZIS dinilai memiliki daya dobrak luar biasa jika dikelola maksimal. Berdasarkan hitungan Kementerian Agama serta riset internal Baznas bersama lembaga survei Indikator, potensi zakat dan dana sosial keagamaan di Indonesia diproyeksikan mampu mencapai Rp1.000 triliun per tahun yang setara sepertiga APBN nasional

. "Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, orang yang cerdas soal angka-angka. Beliau hafal bahwa sekarang potensi zakat, infak, sedekah baru terhimpun 8 persen. Karena itu, kumpulnya kita sekarang adalah untuk merapatkan barisan membangun ekonomi syariah sebagai alternatif ekonomi liberalis-kapitalis. Minimal kita bisa kumpulkan Rp 500 triliun untuk mengentaskan saudara-saudara kita dari kemiskinan," kata dia.