Sebanyak 157 Pengelola Pesantren se-Indonesia Ikuti Workshop Ekonomi di Darunnajah
Jakarta, MUI Digital— Sebanyak 157 pengelola pesantren dari berbagai provinsi di Indonesia memadati Aula Al-Ghazali Universitas Darunnajah, Jakarta Selatan, pada Kamis (2/7/2026).
Mereka hadir dalam Workshop Manajemen Ekonomi Pesantren yang digelar seharian penuh, mulai pukul 08.00 hingga sore hari.
Angka 157 ini tergolong fantastis untuk sebuah workshop internal. Panitia mengaku kewalahan menerima pendaftaran yang terus mengalir hingga H-1 acara.
"Awalnya kami targetkan 50 peserta. Tapi peminatnya di luar dugaan. Kami akhirnya membuka kuota tambahan dan memindahkan lokasi ke aula yang lebih besar," ujar Abu Dzar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Peserta datang dari berbagai latar belakang. Ada bendahara pondok, staf keuangan, direktur pendidikan, kepala sekolah, manajer agro, pengasuh santri, hingga ketua yayasan.
Mereka berasal dari 15 provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
Baca juga: Pesantren Memang Sudah Diakui, Namun Anggaran Masih Bersyarat
Yang menarik, sebagian besar peserta, sekitar 70 persen, memegang jabatan strategis di bidang keuangan dan manajemen lembaga.
Ini menunjukkan bahwa pesantren tidak lagi sekadar mengandalkan infak dan donasi, tetapi mulai membangun sistem ekonomi yang terstruktur: koperasi, wakaf produktif, unit usaha, hingga agro bisnis.
Hadir sebagai narasumber utama, KH Muhammad Cholil Nafis (Wakil Ketua Umum MUI), Prof Irfan Syauqi Beik (Dekan FEM IPB), dan Prof KH Sofwan Manaf (Pengasuh Darunnajah). Ketiganya membahas strategi kemandirian ekonomi pesantren dari sudut pandang kebijakan, akademik, dan praktik lapangan.
Kiai Cholil yang juga Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah, Depok Jawa Barat ini, menekankan pentingnya fatwa dan regulasi yang mendukung gerakan ekonomi pesantren.
Baca juga: Tolak Legalisasi ala Barat, Ketum MUI KH Anwar Iskandar: Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT
"Ekonomi pesantren harus berbasis syariah, tapi juga profesional. Tidak boleh ada keraguan bahwa pesantren bisa menjadi penggerak ekonomi umat," tegasnya di hadapan peserta.
Sementara itu, Prof Irfan Syauqi Beik memaparkan data riset yang menunjukkan potensi besar pesantren di sektor wakaf produktif dan rantai pasok halal.
"Pesantren memiliki aset tanah yang luas dan jaringan sosial yang kuat. Ini modal luar biasa yang belum tergarap optimal," paparnya.
Prof Sofwan Manaf, selaku tuan rumah sekaligus pengasuh Darunnajah, mengingatkan bahwa transformasi ekonomi pesantren tidak boleh melupakan akar dakwah.
"Kemandirian ekonomi adalah bagian dari dakwah. Pesantren yang kuat secara finansial bisa mencetak generasi yang lebih mandiri dan berkontribusi bagi umat," ujarnya.
Workshop ini juga menjadi ajang unjuk diri Universitas Darunnajah sebagai kampus pesantren. Berlokasi di Ulujami, Jakarta Selatan tepat di jantung ekosistem metropolitan, Darunnajah tidak hanya menyelenggarakan acara, tapi juga memamerkan program studi unggulannya: Bisnis Digital, Sistem Teknologi Informasi, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Sains Aktuaria. Sebuah sinyal bahwa pesantren siap bersaing di era ekonomi digital.
