SURABAYA, MUI Jatim — Badan Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme (BPTE) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur terus mengambil langkah proaktif dalam menjaga kondusivitas masyarakat. Pada Rabu (23/9/2026), jajaran pengurus menggelar pertemuan strategis dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Timur di Surabaya.

Kunjungan silaturahmi ini dipimpin langsung oleh Ketua BPTE MUI Jatim, Dr. H. Syarif Thayib, S.Ag., M.Si. Turut mendampingi jajaran pimpinan lainnya, yaitu Wakil Ketua AKBP (Purn.) H. Bahrun Nasikin, S.Ag., M.A., M.H., Wakil Ketua Dr. Muh. Sholihuddin, M.H.I., Sekretaris Dr. dr. H. Sukma Sahadewa, M.Kes., S.H., M.H., S.Sos., M.Sos., M.M(ARS)., Wakil Sekretaris Dr. H. Yusuf Amrozi, M.MT., beserta anggota pengurus Dr. Hepi Ikmal, M.Pd. dan Drs. Ec. Abd. Halim Af., M.E.

Kehadiran rombongan disambut baik oleh Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Jatim, Kombes Pol. Darman, S.I.K., M.Pd. Pertemuan ini menitikberatkan pada penyamaan persepsi guna menghadapi ancaman radikalisme serta ekstremisme kekerasan yang terus berkembang dinamis di tengah masyarakat.

Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa penegakan hukum semata tidaklah cukup. Dibutuhkan pendekatan preventif yang komprehensif, berupa edukasi dan penguatan moderasi beragama dengan melibatkan peran keluarga, tokoh agama, hingga institusi pendidikan.

Untuk menunjang hal tersebut, pemetaan wilayah dan pengelolaan data yang akurat dinilai sangat krusial. Data yang baik akan menjadi fondasi penyusunan program agar langkah pencegahan maupun pembinaan tidak salah sasaran dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di masing-masing daerah.

Tantangan di ruang siber dan kalangan generasi milenial turut menjadi bahasan utama. Mengingat arus informasi di media sosial mengalir begitu cepat, peningkatan literasi digital dan penguatan wawasan kebangsaan menjadi tameng yang sangat dibutuhkan agar masyarakat mampu menyaring narasi-narasi provokatif.

BPTE MUI dan Ditbinmas juga menyoroti pentingnya langkah rehabilitasi sosial bagi individu maupun keluarga yang terindikasi terpapar paham ekstrem. Pendekatan kemanusiaan ini dinilai efektif agar mereka mendapat pendampingan yang layak dan tidak merasa dikucilkan.

Sinergi lintas lembaga ini dinilai sangat ideal. Kepolisian dengan jejaring kewilayahannya yang merata hingga ke tingkat desa akan berpadu dengan kekuatan jaringan MUI yang berbasis pada para ulama, takmir masjid, dan pondok pesantren.

Ke depannya, berbagai program aksi kolaboratif akan segera dirumuskan secara lebih terukur, mulai dari edukasi publik, deteksi dini, perlindungan generasi muda, hingga pendampingan berkelanjutan demi mewujudkan Jawa Timur yang aman, rukun, dan damai.