Relevankah Prinsip Modern Menjadi Sekadar Alat, Bukan Cara Berpikir?

Jakarta, MUI Digital — Di sela acara Multaqo Ruasa Al-Ma’ahid di Kediri, Kamis (11/6/2026), kami berbincang dengan seorang alumni pesantren. Sebut saja Rizal, bukan nama sebenarnya.

Ia bercerita panjang lebar tentang almamaternya. Pesantren itu modern. Ada lab komputer, program bahasa asing, kurikulum yang memadukan ilmu umum dan agama. Tapi di ujung obrolan, Rizal melontarkan satu kalimat yang membuat saya menulis artikel ini.

“Tapi anehnya, Kang,” katanya sambil menyeruput kopi yang mulai dingin, “pesantren kami itu sebenarnya konservatif. Masukan dari luar susah masuk. Dianggap angin lalu. Kayak sudah punya resep sendiri yang paling benar.”

Kalimat itu merangkum fenomena yang sudah lama terasa, tapi belum pernah terumuskan sepadat itu.

Modern di Permukaan

Label “pesantren modern” sudah menjadi kebanggaan tersendiri. Banyak lembaga berlomba menyandangnya. Tanda-tandanya kasatmata: gedung bertingkat, ruang kelas ber-AC, pengumuman lewat layar digital, bahkan kanal YouTube sendiri.

Tidak ada yang salah dengan semua itu. Modernitas alat adalah keniscayaan. Pesantren tidak boleh ketinggalan zaman dalam urusan sarana.

Tapi satu pertanyaan terus menggelitik: Apakah modernitas itu merembes sampai ke cara berpikir? Ataukah ia hanya berhenti di permukaan?

Pengalaman Rizal seolah menjawab dengan jujur, ternyata tidak semudah itu.

Baca juga: Menemukan “Mengapa” Pesantren Bertahan di Tengah Perubahan

Tertutup di Kedalaman

Apa yang diceritakan Rizal bukanlah soal keras kepala. Hal itu lebih mencerminkan gambaran kultur organisasi yang menolak masukan dari luar secara sistematis.

Alumni pulang dari studi lanjut membawa ide baru, disambut senyum, lalu idenya masuk laci.

Peneliti dari kampus luar datang menawarkan kerja sama, diterima dengan teh hangat, lalu proposalnya tak pernah dibalas.

Dalam studi organisasi, gejala ini punya nama “not-invented-here syndrome”. Kecenderungan sebuah lembaga menolak ide yang tidak lahir dari rahimnya sendiri. Sindrom ini menjangkiti banyak organisasi, tak terkecuali lembaga pendidikan Islam yang merasa sudah lengkap, sudah punya sanad, sudah cukup dengan pengalamannya sendiri.

Yang lebih rumit, sikap tersebut sering dibungkus dengan bahasa keagamaan. Sehingga dikatakanlah, misalnya, “Kami sudah punya tradisi sendiri.” “Ilmu dari luar belum tentu cocok dengan nilai Islam.” Padahal, sejak dulu pesantren justru tumbuh dari tradisi keterbukaan.

Para kiai pendahulu menimba ilmu dari banyak guru, dari banyak negeri, tanpa kehilangan identitas keislamannya. Lalu dari mana datangnya keyakinan bahwa sekarang kita sudah cukup?

Ketika Modernitas Bertemu Konservatisme

Inilah modernitas setengah hati. Modern di alat, tapi konservatif di cara berpikir.

Kami bukan sedang menyerang pesantren. Justru karena menjadi bagian dari ekosistem ini, ada keinginan tulus untuk menyampaikan, bahwa menjadi modern bukan cuma soal mengganti papan tulis dengan proyektor. Menjadi modern adalah kesiapan untuk dikritik, untuk mendengar, untuk berubah.

Pesantren modern yang menolak masukan, sejatinya sedang menyia-nyiakan kemodernannya sendiri. Ciri paling mendasar dari modernitas bukanlah teknologi. Melainkan keterbukaan terhadap ide.

Baca juga: Menjawab Tekanan Ekonomi Lewat Kekuatan Pesantren

Ini Bukan Vonis

Tulisan ini rasanya mudah dibaca sebagai “vonis”. Padahal bukan. Ia lebih merupakan ajakan untuk refleksi diri.

Apakah pesantren kita dan lembaga pendidikan Islam lainnya, sudah siap menjadi tempat di mana ide-ide baru diterima dengan rendah hati? Ataukah kita hanya ingin tampil modern di luar, tapi tetap kokoh mempertahankan kebiasaan lama yang menolak perubahan?

Pertanyaan ini bukan hanya untuk para kiai dan pengasuh. Ia juga untuk siapa saja yang mengaku mencintai pendidikan Islam.

Jika kita hanya modern di alat, maka kemajuan yang dibanggakan tidak lebih dari kamuflase. Mahal. Menyilaukan. Tapi kosong di dalam.