Lima Dekade MUI: Menjaga Khidmah Ulama Merawat Bangsa

Oleh: KH. Anwar Iskandar, Ketua Umum MUI*

Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Swt. karena diberi kesempatan menghadiri Milad ke-50 Majelis Ulama Indonesia (MUI). Malam tasyakur ini bukan sekadar perayaan simbolis, melainkan momen refleksi setengah abad perjalanan MUI dalam mengemban amanat umat sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah.

Saya menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkontribusi dan bekerja sama sehingga MUI tetap mampu berkiprah hingga hari ini. Tadi kita sama-sama menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dengan berbagai mitra: Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Gizi Nasional, Rektor Institut Pertanian Bogor, hingga Kadin. Ini menunjukkan komitmen MUI untuk terus menghadirkan langkah konkret, tidak berhenti pada tanda tangan di atas kertas.

Mata Rantai Kepemimpinan Ulama

Sejak berdiri pada 1975, MUI dipimpin oleh tokoh-tokoh ulama besar: Prof. Hamka, Kiai Syukri Ghozali, Kiai Hasan Basri, Prof. Ali Yafie, KH. Sahal Mahfudz, Prof. Din Syamsuddin, Prof. KH. Ma’ruf Amin, KH. Miftachul Akhyar, dan kini kami meneruskan estafet itu. Mereka semua adalah bagian dari mata rantai panjang ulama Indonesia yang istiqamah mengabdikan diri, memberikan khidmah terbaik bagi umat, sekaligus membersamai pemerintah dalam membangun bangsa.

Kita berkewajiban mendoakan mereka. Apa yang mereka tanam menjadi amal jariyah yang terus hidup. Ada pepatah Arab yang indah: “Qod gorosu lanal ulama faakalna, wal naghris liya’kula man ba’dana”. Ulama terdahulu menanam, dan kita kini menikmati hasilnya. Maka giliran kita menanam untuk generasi mendatang.

Jejak Ulama dalam Perjuangan Bangsa

Sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dari peran ulama. Jauh sebelum republik ini berdiri, ulama telah berjuang di garda terdepan memperjuangkan tegaknya Islam sekaligus membebaskan negeri dari penjajah. Nama-nama besar seperti Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, hingga para pejuang di Aceh, Sumatera, Jawa, Banten, Makassar, semuanya adalah ulama. Bahkan ada ulama perempuan seperti Cut Nyak Dien yang turun langsung mengangkat senjata.

Kini peran perempuan tetap strategis. Jika dulu para ulama perempuan berjuang di medan perang, kini mereka berjuang melalui pendidikan, pemberdayaan keluarga, dan peran sosial. Karena itu MUI pun memiliki bidang khusus pemberdayaan perempuan dan keluarga.

Lahirnya MUI dan Tanggung Jawab Masa Depan

Pada 1975, lahir keputusan bersejarah melalui Kongres Umat Islam Indonesia: mendirikan Majelis Ulama Indonesia. MUI menjadi wadah silaturahmi antar ormas Islam yang beragam di nusantara, tempat bermusyawarah, sekaligus sarana memikul tanggung jawab ulama terhadap umat dan bangsa. Sejak saat itu, MUI berdiri di dua pilar utama: khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

Kedua peran ini akan terus kita pegang, kita perkuat, dan kita wariskan ke depan.

Sinergi dengan Pemerintah

Kita mendengar langsung paparan Wapres ke-13 KH. Ma’ruf Amin serta Menteri Perumahan yang menyampaikan arah kebijakan pemerintah. Ada program perumahan rakyat, pendidikan gratis, pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, hingga energi. Semua ini sejalan dengan prinsip keislaman. Karena itu, tidak ada alasan bagi ulama untuk tidak mendukung kebijakan yang jelas-jelas berpihak pada rakyat dan membawa kemaslahatan.

Sikap tegas Presiden Prabowo terhadap korupsi juga perlu kita garis bawahi. Keberpihakan pada rakyat, penegasan melawan koruptor, itu adalah sikap yang islami. Maka, MUI akan terus membersamai pemerintah dalam perjuangan ini.

Kepedulian Global: Palestina

Tak kalah penting, MUI juga tidak pernah berhenti menyuarakan solidaritas untuk Palestina. Dukungan itu hadir dalam berbagai bentuk: doa, bantuan makanan, penggalangan filantropi, kerjasama dengan Kadin, dan jaringan lainnya.

Hari ini kita menghadapi kenyataan yang memilukan: kebijakan blokade yang menyebabkan rakyat Gaza kelaparan. Ini kezaliman nyata yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu dan para pendukungnya. Namun kita juga melihat secercah harapan, ketika negara-negara Eropa mulai berubah sikap— Perancis, Kanada, Belgia, bahkan Inggris —yang perlahan mendukung kemerdekaan Palestina. Semoga segera ada pengakuan resmi di PBB.

Bagi kita, dukungan ini bukan sekadar politik, tapi panggilan kemanusiaan. Jika tidak sesama agama, setidaknya sesama manusia. Bukankah tujuan kemerdekaan Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi?

Doa dan Harapan

Akhirnya, saya mengajak seluruh umat untuk terus berkontribusi menjaga stabilitas bangsa, menciptakan keamanan, kedamaian, dan suasana yang kondusif agar pemerintah dan masyarakat bisa berbuat lebih baik. Mari kita jadikan momentum Milad ke-50 ini sebagai pengingat bahwa MUI hadir untuk mengabdi, membersamai, dan merawat bangsa.

*) Disarikan dari Pidato Ketum MUI pada Milad Emas MUI di Jakarta, 26 Juli 2025