Melalui Hasil Ijtima Ulama VIII, MUI Serukan Penggunaan Produk Dalam Negeri

BANGKA BELITUNG, MUI.OR.ID— Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII menghasilkan berbagak masalah strategis. Salah satunya mengenai komitmen Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Ketua SC Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum yang sangat strategis untuk secara moral mengembalikan martabat bangsa Indonesia dengan mencintai produk dalam negeri.

"Dari hilir, proses, dan hulunya, bahkan mampu bersaing (kompetitif) dalam pasar global (ekspor) demi kesejahteraan bangsa Indonesia seluruhnya," kata Prof Ni'am Kepada MUIDigital, Senin (3/6/2024).

Berdasarkan hal tersebut, Prof Ni'am mengungkapkan, para peserta Ijtima Ulama VIII merekomendasikan, mendesak negara dengan menggunakan instrumen yang berlaku agar segera membangun dan mengembangkan kemandirian ekonomi nasional.

"Dengan cara menggunakan produk-produk nasional yang menggunakan bahan baku dalam negeri, saham perusahaan tidak dimiliki oleh asing secara mayoritas, dan menggunakan tenaga kerja nasional," tuturnya.

Kegiatan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII ini digelar pada 28-31 Mei 2024 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kegiatan yang mengusung tema Fatwa: Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Bangsa ini dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin.

Acara ini diikuti oleh 655 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa ormas Islam tingkat pusat, pimpinan Komisi Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas syariah perguruan tinggi ke-Islaman, perwakilan lembaga fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah seperti Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan Muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti sebagai peninjau.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh untuk memberikan materi pengayaan terkait dengan tema pembahasan Ijtima Ulama VIII antara lain Ketua BAZNAS RI Prof Noor Achmad, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Dirjen Pengelolaan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama RI Prof Hilman Latief, Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Muhsin Syihab, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 KH Jusuf Kalla serta Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid. (Sadam, ed: Nashih)