Ketum MUI Tegaskan Bermitra dengan Pemerintah Harus Berdasar Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar

JAKARTA, MUI Digital-- Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar mengatakan MUI akan bermitra dengan pemerintah sebagaimana peran MUI sebagai shodiqul hukumah (mitra pemerintah). 

Namun, Kiai Anwar menegaskan prinsip MUI dalam bermitra dengan pemerintah berlandaskan pada  amar ma'ruf nahi mungkar. Kiai Anwar menjelaskan bentuk amar ma'ruf nahi munkar tersebut, salah satunya, saling menasehati dan mengingatkan. 

"Artinya kita akan terus mengatakan dan bersikap kalau yang benar kita dukung. Kalau tidak benar, kita harus mengatakan tidak benar," kata Kiai Anwar saat menerima silaturahim Jenderal Dudung ke Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026) melalui Zoom. 

Kiai Anwar menegaskan, dalam hal menolak kemungkaran, MUI memiliki prinsip untuk tidak menimbulkan kemungkaran baru. 

"Karena ingin memperbaiki sesuatu yang tidak baik, tapi malah menimbulkan ketidakbaikan baru. Artinya, dalam kata-kata, ucapan, tulis dan lainnya harus beretika," tegasnya. 

Pengasuh Pondok Pesantren Al Amien, Kediri, Jawa Timur ini menegaskan bahwa  nahi mungkar yang dilakukan MUI akan menyingkirkan sesuatu yang tidak baik demi menarik kebaikan yang baru. 

Kiai Anwar menyoroti sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang menunjukkan sikap yang sangat tegas dalam menghadapi koruptor dan mafia. Menurutnya, sikap ini bagian dari nahi mungkar secara nyata. 

Kiai Anwar menerangkan, dalam Hadist Nabi menyerukan ketika melihat kemungkaran, hendaknya diubah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, maka diubah dengan lisannya. Jika tidak mampu lagi, makq menggunakan hatinya. 

"Apa yang dilakukan Presiden dalam memberantas korupsi dengan tindakan tegas, bagian dari nahi mungkar dengan kekuasaan," ujarnya. 

Sementara jika dengan mulut, Ketua Umum MUI mengingatkan agar dilakukan dengan akhlakul karimah. Tidak boleh ada kecaman, maupun fitnah. 

Kiai Anwar menekankan bahwa kritik sangat dibutuhkan dalam kehidupan, sehingga orang yang dikritik bisa berhati-hati.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, mengucapkan selamat atas dilantiknya Jenderal Dudung sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 

Kiai Anwar memuji sosok Jenderal Dudung sebagai seorang 'santri jenderal' dan 'jenderal santri'. 

Menurutnya, dilantiknya Jenderal Dudung sebagai Kepala Staf Kepresidenan mempunyai makna penting dalam rangka menuju Indonesia yang stabil, maju dan sukses. 

Dalam kesempatan ini, Kiai Anwar menekankan dua peran MUI sebagai himayatul ummah (melindungi umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah). 

Sebagai himayatul ummah, Kiai Anwar mengatakan MUI berupaya untuk melindungi umat dari paham menyimpang keagamaan maupun paham yang bertentangan dengan dasar-dasar bernegara. 

"MUI melindungi umat ini dari segala yang haram seperti dalam makanan minuman, kosmetik, maupun obat-obatan. MUI juga membimbing umat menjadi masyarakat yang bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah insaniyah," kata Kiai Anwar.

Sementara shodiqul hukumah, Kiai Anwar mengatakan MUI akan membersamai pemerintah di dalam membangun bangsa ini. 

"Menjadi bangsa yang keamanan dan stabilitas terjaga, menjadi bangsa yang kemakmuran dan kesejahteraan tercapai, serta menuju bangsa yang beriman, berketuhanan, beribadah kepada Allah," sambungnya. 

Kiai Anwar menegaskan, dua peran ini menjadi hakikat MUI dan tidak bisa hanya salah satunya. 

"Dipundak kita ada amanah untuk memberikan pengayoman kepada umat. Ada tugas membersamai pemerintah di dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat, makmur dan sejahtera," tegasnya.

Kehadiran Jenderal Dudung disambut oleh Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis dan KH Marsudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, Ketua MUI Bidang Infokomdigi KH Masduki Baidlowi, Ketua MUI Bidang Ekonomi M Azrul Tanjung. 

Selain itu, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Abdul Manan Ghani, Ketua MUI Bidang Fatwa Metodelogi Buya Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Prof Sudarnoto Abdul Hakim, dan Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah KH Sholahudin Al Aiyub.