Evaluasi Haji 2026, Ini Beberapa Catatan Penting Terkait Kesiapan Petugas

Makkah, MUI Digital — Seluruh petugas haji pada penyelenggaraan ibadah haji 2027 wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di barak sebelum diberangkatkan ke Arab Saudi.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026, terutama terkait layanan pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, evaluasi menunjukkan adanya perbedaan kualitas pelayanan antara petugas yang telah mengikuti pelatihan dengan petugas yang direkrut melalui mekanisme daerah dan belum mendapatkan pembekalan yang setara.

"Kami sadar betul masih ada sisi-sisi pelayanan yang harus diperbaiki, terutama di Armuzna. Karena itu ke depan kami pastikan semua petugas harus mengikuti pelatihan," ujar Dahnil usai menyampaikan pernyataan bersama PPIH Arab Saudi di Makkah, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan kewajiban mengikuti pelatihan akan berlaku bagi seluruh unsur petugas haji tanpa terkecuali, mulai dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Petugas Haji Daerah (PHD), petugas kloter, hingga petugas embarkasi.

Baca juga: Musyrif Diny: Ukuran Haji Mabrur Itu Terlihat dari Perubahan Perilaku Sosial Keseharian

Menurutnya, kesiapan petugas sebelum bertugas sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diterima jamaah di lapangan, khususnya pada fase puncak ibadah haji yang melibatkan pergerakan jutaan jamaah dari berbagai negara.

Selain memperkuat pelatihan petugas, Kementerian Haji dan Umrah juga berencana membentuk Daerah Kerja Armuzna (Daker Armuzna) khusus pada penyelenggaraan haji 2027.

"Daker Armuzna akan bertugas secara khusus menangani seluruh operasional di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina sehingga petugas dapat fokus memberikan pelayanan kepada jamaah," kata Dahnil.

Dengan pembentukan unit khusus tersebut, petugas yang ditempatkan di Armuzna tidak lagi dibebani tugas tambahan di sektor lain dan dapat berkonsentrasi penuh pada pelayanan selama fase puncak haji.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan sejumlah aspek pelayanan di Armuzna menjadi perhatian utama dalam evaluasi haji 2026. Beberapa di antaranya meliputi tata kelola pergerakan jamaah, layanan di tenda, serta koordinasi petugas di lapangan.

Dahnil menegaskan seluruh masukan dan catatan selama musim haji tahun ini akan menjadi dasar perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia pada penyelenggaraan haji tahun mendatang.

Menurutnya, persiapan yang dilakukan lebih awal menjadi kunci untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih tertib, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan jamaah.