Kepala Bappenas Usul ke Sri Mulyani Ada Dirjen Keuangan Syariah

JAKARTA, MUI.OR.ID – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar membangun ekonomi syariah dari struktur yang dikembangkan dalam sistem ketaranegaraan. Usulan itu ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Leaders Insight pada Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Indonesia di Jakarta, Rabu (13/8/2025).

"Kalau gitu nanti Dirjen Keuangan Syariah sudah ada Bu (Sri Mulyani)? Belum ada. Jadi, apapun namanya yang penting ekonomi syariah ada di lahir dan

batin kita," ujar Rachmat Pambudy.

Sehingga, lanjut Rachmat, saat 100 tahun Indonesia merdeka, tidak hanya melahirkan Indonesia yang berkeadilan, tetapi juga yang memberikan berkah bagi ekonomi dunia.

Rachmat menilai ekonomi syariah bukan hanya sektor pendukung seperti fesyen halal, farmasi halal, atau wisata halal, tetapi harus menjadi dasar pembangunan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa prinsip ekonomi syariah membawa bukan hanya keadilan, tetapi juga keberkahan. 

Rahcmat juga mengusulkan agar pengembangan ekonomi syariah juga masuk dalam struktur Pendidikan. "Dan kembali lagi bagaimana kita membangun ekonomi syariah dari struktur yang kita kembangkan di dalam sistem ketatanegaraan kita di pendidikan kita. Saya mencontoh saja di tempat kuliah kami dulu program studi syariah dulu hanya kelompok kecil saja yang belajar syariah. Meningkat dari program studi menjadi departemen. Meningkat lagi ketua departemennya jadi dekan," kata Rachmat.

Ia menambahkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 sudah mengarah pada pengembangan ekonomi syariah. Targetnya, Indonesia dapat mencapai pendapatan per kapita setara negara maju pada 2045, menghapus kemiskinan ekstrem, meningkatkan daya saing global, dan membangun kecerdasan berbasis nilai agama dan budaya.

Rachmat juga mendorong peningkatan indikator ekonomi Islam global, termasuk peran zakat, infak, sedekah, dan wakaf terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, penguatan kelembagaan seperti Dirjen Keuangan Syariah akan mempercepat pencapaian tersebut.

“Seratus tahun Indonesia merdeka, kita ingin melahirkan negara yang tidak hanya berkeadilan, tetapi juga membawa berkah bagi ekonomi dunia,” ujarnya.

(ed: Muhammad Fakhruddin)