Wamenko Polkam Kritik Peran PBB dalam Konflik Palestina Masih Belum Optimal
Jakarta, MUI Digital – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, menilai peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina masih belum optimal.
Menurutnya, situasi geopolitik yang semakin kompleks membutuhkan peran yang lebih efektif dari komunitas internasional untuk mewujudkan perdamaian.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan peserta dalam Pleno VI bertajuk "Politik dan Keamanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Internasional" pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).
Baca juga: Marak "Ustaz AI", Waketum MUI KH M Cholil Nafis Dorong Jihad Digital di KUII VIII
Lodewijk mengatakan, jika melihat dua konflik besar yang tengah berlangsung, yakni perang Rusia-Ukraina serta konflik di Timur Tengah yang melibatkan Israel, Palestina, Iran, dan negara-negara di sekitarnya, peran PBB dinilai belum mampu menghasilkan penyelesaian yang signifikan.
"Memang kalau kita lihat ada dua konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, kemudian Israel dengan Palestina, juga Iran. Memang yang Pak Kiai sampaikan benar, peran PBB ini sangat kurang," ujarnya.
Meski demikian, dia menjelaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif.
Baca juga: Buka KUII VIII, Ketua MPR Ahmad Muzani Serukan Kebersamaan Demi Indonesia Kuat
Dalam konteks penyelesaian konflik, Indonesia lebih memilih berkontribusi melalui misi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dibandingkan terlibat dalam operasi tempur (peacemaking).
"Indonesia bebas aktif, kita tidak bisa masuk kepada peacemaking karena harus bertempur. Kita masuk untuk peacekeeping. Mereka sudah damai, kita menangani," jelasnya.
Lodewijk juga mengungkapkan bahwa Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina melalui berbagai forum internasional.
Salah satunya dengan bergabung dalam forum Board of Peace (BOP) yang turut membahas upaya penyelesaian konflik Palestina.
Baca juga: Di KUII VIII, Pegiat Pemilu Rekomendasikan Sejumlah Perbaikan untuk Penguatan Demokrasi
"Indonesia masuk bukan sekadar hadir. Dari 20 poin yang dibahas, ada satu poin yang berbicara tentang Palestina. Itulah kepedulian Presiden kita. Kita masih menunggu perkembangannya," katanya.
Menurutnya, pemerintah terus mencermati perkembangan situasi global secara komprehensif sebelum mengambil langkah strategis.
Sikap tersebut bukan berarti menunjukkan rasa takut, melainkan bentuk kehati-hatian dalam menjaga kepentingan nasional sekaligus mendukung terciptanya perdamaian dunia.
"Tentunya kita harus melihat perkembangan situasi global ini secara lebih komprehensif, lebih utuh," kata dia menegaskan.
