Pendidikan Islam Hadapi Disrupsi AI, Akademisi Malaysia: Teknologi Harus Dipandu Etika
Jakarta, MUI Digital – Gelombang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, dan transformasi digital telah mengubah cara manusia belajar, bekerja, berinteraksi, bahkan beragama.
Di tengah perubahan yang berlangsung sangat cepat itu, lembaga pendidikan Islam menghadapi tantangan besar: bagaimana tetap relevan tanpa kehilangan jati diri.
Direktur Centre for Islamic Development Management Studies (ISDEV), Universiti Sains Malaysia (USM), Prof Shahir Akram Hassan, menyatakan transformasi digital tidak boleh menggeser nilai-nilai dasar Islam.
Sebaliknya, teknologi harus menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan umat yang berlandaskan etika dan tujuan syariah.
“Tantangan kita hari ini bukan mengganti atau meninggalkan tradisi Islam, tetapi menerjemahkan nilai-nilai Islam menjadi praktik pembangunan modern yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Prof Shahir dalam Seminar Internasional yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas), Seminar Internasional, Forum Group Discussion (FGD), dan Kaderisasi Ulama Non-Degree Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) Majelis Ulama Indonesia (MUI), di Jakarta, Ahad (12/7/2026).
Dalam presentasi bertajuk From Tradition to Transformation: Islamic Development Management in a Digital World, Prof Shahir mengingatkan revolusi digital telah memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, tata kelola pemerintahan, struktur sosial, hingga praktik keagamaan.
Baca juga: Prof Armai Arief: Tantangan Pendidikan Agama dan Kaderisasi Ulama Jadi Sorotan Utama KPK MUI
Menurutnya, perubahan tersebut menghadirkan peluang besar sekaligus risiko yang tidak ringan. Perkembangan AI, maraknya disinformasi, persoalan etika digital, perlindungan data pribadi, hingga meningkatnya fragmentasi sosial menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi dunia pendidikan Islam.
“Tradisi Islam memiliki fondasi etika yang kuat dan tetap relevan sepanjang masa untuk membangun manusia dan masyarakat secara utuh. Karena itu, teknologi harus dipandu oleh nilai, bukan sebaliknya,” kata dia menegaskan.
Prof Shahir menilai masih terdapat kesenjangan antara kajian keislaman klasik dengan kebutuhan pembangunan dan manajemen modern.
Di satu sisi, banyak lulusan yang memiliki pemahaman agama yang baik, namun kurang menguasai teknologi dan tata kelola modern.
Di sisi lain, terdapat kelompok yang unggul dalam teknologi tetapi minim landasan etika dan nilai keislaman. Kesenjangan tersebut, menurutnya, harus segera dijembatani agar umat Islam mampu beradaptasi sekaligus berkontribusi dalam peradaban digital.
Sebagai solusi, ia menawarkan pendekatan Islamic Development Management (IDM), yaitu model pembangunan yang mengintegrasikan pandangan hidup Islam, maqashid syariah, tata kelola digital, literasi kecerdasan buatan, serta inovasi sosial dalam pengembangan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, teknologi tidak dipandang sekadar alat untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga sarana untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
Prof Shahir menegaskan bahwa lembaga-lembaga Islam tidak lagi cukup mengandalkan metode konvensional dalam menghadapi perubahan global yang bergerak sangat cepat.
Baca juga: Rakernas KPK MUI Soroti Tantangan Pendidikan Islam di Era Digital
Ia mengingatkan, lembaga Islam tidak bisa hanya menjadi penonton dalam revolusi digital. “Kita membutuhkan tata kelola yang beretika, berbasis bukti, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab untuk kepentingan umat,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya menyiapkan generasi baru yang memiliki kompetensi lintas disiplin. Menurutnya, lulusan masa depan tidak cukup hanya memahami ilmu agama atau menguasai teknologi secara terpisah, melainkan harus mampu mengintegrasikan keduanya.
“Kita memerlukan pemimpin masa depan yang memiliki landasan etika Islam yang kuat, menguasai teknologi digital, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Seminar internasional tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dari berbagai negara untuk berbagi pengalaman dan gagasan mengenai pengembangan pendidikan Islam di era digital.
Selain Prof Shahir Akram Hassan dari Universiti Sains Malaysia, hadir pula Prof Anwar Rajamoda, Direktur Mindanao State University Shariah Center, Filipina, serta Prof Tulus Suryanto, Direktur Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.
Melalui forum tersebut, KPK MUI berupaya memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan pendidikan Islam yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa kehilangan fondasi nilai-nilai keislaman.
Menutup paparannya, Prof Shahir menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital umat Islam pada akhirnya sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan.
“Transformasi tidak dimulai dari teknologi, tetapi dari pendidikan. Dari sanalah lahir generasi yang mampu memimpin perubahan tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi fondasinya,” katanya.
