Selain Imbau Masyarakat Tertib Sosial, PGI juga Dorong Pemerintah Kembalikan Kepercayaan Publik

JAKARTA, MUI.OR.ID— Kepercayaan publik terhadap pemerintah kian tergerus. Terbukti dengan kemarahan publik yang mudah tersulut dalam merespons persoalan belakangan ini.

Menurut Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, hal itu disebabkan karena tabungan kepercayaan publik terhadap negara kian tergerus dari waktu ke waktu. Sangat tampak kekecewaan masyarakat yang menumpuk yang dirasakan sebagai bentuk penderitaan.

"Refleksi kita hari ini ada pada satu pertanyaan, mengapa akar rumput begitu gampang terbakar. Mengapa rakyat kecil begitu tersukut menjadi amuk," ungkapnya dalam Silaturahim Majelis Agama-Agama di Gedung MUI Pusat, Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Atas dasar itu, dia mendorong pemerintah untuk segera melakukan refleksi dan mengembalikan kepercayaan publik sebagai modal pembangunan pemerintah ke depan.

"Kami meminta juga supaya presiden (Prabowo Subianto) mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tabungan kepercayaan raya semakin menipis dari waktu ke waktu," lanjutnya.

PGI pun melihat fenomena ini sebagai akumulasi kemarahan rakyat terhadap kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, seperti halnya kenaikan pajak dan perilaku pejabat di ruang publik.

Dia menilai, terdapat kepongahan pejabat dalam narasi dan perilakunya. Hal itu, menurut Pendeta Jacklevyn, hanya menjadikan pemerintah berjarak dengan rakyatnya.

Kerusuhan kemarin, lanjutnya, menjadi momentum bagi rakyat untuk meluapkan akumulasi kekecewaan yang telah dipendam sedari lama.

"Perilaku pejabat dan elit di ruang publik, kepongahan di dalam narasi di dalam sikap, pamer, flaxing itu membuat berjarak dengan rakyat dan mengakumulasi kemarahan rakyat di bawah," ujarnya.

Selain itu, Pendeta Jacklevyn pun meminta masyarakat untuk mengembalikan tertib sosial. Dia mendukung segala bentuk kritisisme terhadap pemerintah, sepanjang tidak mengarah pada anarkisme dan kerusuhan.

Menurutnya, nalar kritis menjadi hak konstitusional yang sudah dijamin oleh negara. Tetapi dalam praktiknya, hal itu juga harus dibarengi dengan tertib sosial.

"Demokrasi adalah hak konstitusi bagi warga negara, dan kami mendukung itu. Sikap kritis disampaikan kepada penyelenggara negara, tetapi tidak berkembang menjadi amuk kerusuhan dan anarkis seperti yang kita lihat saat ini," ucapnya.

Hadir dalam kegiatan silaturahim di antaranya, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Perwakilan Keuskupan Agung Jakarta Romo Antonius Suyadi Pr, dan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty.

Selain itu, hadir juga Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Philip K Widjaja, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Xs Budi S. Tanuwibowo, serta Perwakilan dari Kepemimpinan Spritual Eko Sriyanto Galgendu. (Rozi, ed: Nashih)