Sarasehan Nasional Eksyar MUI dan BI: Indonesia Targetkan Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia pada 2029

JAKARTA, MUI.OR.ID — Indonesia menargetkan menjadi pusat ekonomi syariah dunia pada 2029. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024/2025, Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga dan diharapkan mampu menduduki posisi pertama. Kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) syariah ditargetkan meningkat dari 46,72% pada 2023 menjadi 56,11% pada 2029.

Target tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Ekonomi dan keuangan syariah kini menjadi fokus prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, serta visi besar AstaCita menuju Indonesia Maju. Hal ini mengemuka dalam Leaders’ Insight Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah: Refleksi Kemerdekaan RI Tahun 2025 bertema “Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia” di Jakarta, Selasa (13/8/2025).

Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan MUI memiliki komitmen yang teguh dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional, dukungan ini tidak hanya sekedar memberikan fatwa tetapi juga aktif terlibat dalam berbagai program strategis.

"Ekonomi syariah bukan sekedar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai keislaman universal. Yakni keadilan, kemaslahatan dan keberkahan," kata Buya Anwar Abbas.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan komitmennya untuk menjadikan Indonesia pusat ekonomi syariah dunia pada 2029 melalui tiga strategi, yakni pengembangan Halal Value Chain (HVC) yang terintegrasi, optimalisasi pembiayaan syariah yang inklusif, serta peningkatan literasi dan inklusi ekonomi-keuangan syariah.

Ketiga strategi ini diimplementasikan dalam enam inisiatif strategis nasional, yakni Gerbang Santri (Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal), JAWARA Ekspor (Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor), GEMA Halal (Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal), SAPA Syariah (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah), KANAL ZISWAF (Kolaborasi Nasional Pengembangan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf), serta LENTERA EMAS (Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah menuju Indonesia Emas). "Mari kita berjamaah mengembangkan ekonomi keuangan syariah," ujar Perry.

Sejalan dengan itu, Tokoh Ekonomi Syariah yang juga Wakil Presiden RI 2019-2024 KH Ma'ruf Amin mengusulkan kepada pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang ekonomi syariah agar menjadi payung yang meliputi aspek ekonomi syariah. "DPR akan menginiasi, di sini ada Menteri Keuangan, Gubernur BI, Kepala Bappenas, jadi tinggal ketok," ujar Kiai Ma'ruf.

Kedua, lanjut Kiai Ma'ruf, mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah supaya pangsa pasarnya dan terus berkembang. 

Ketiga, lanjut Kiai Ma'ruf, yakni membuat Badan Ekonomi Syariah. "Pa Prabowo bilang kepada saya 'Saya masih punya utang ke Pa Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah ini'," ujar Kiai Ma'ruf.

Menurut Kiai Ma'ruf, Badan Ekonomi Syariah ini yang akan menavigasi jalan pengembangan ekonomi syariah. "Institusinya sudah ada, bahkan sukuk sudah di urutan ketiga, kalau kita ke nomor 1 sudah dekat," pungkas Kiai Ma'ruf.

Ketua MUI Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahudin Al Aiyub menegaskan, penguatan kelembagaan, percepatan integrasi program, dan penyelarasan strategi lintas sektor menjadi kunci pengarusutamaan ekonomi syariah. Sarasehan ini menyepakati tiga strategi utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi melalui sektor eksyar yang memberi kesempatan setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedua, penguatan stabilitas dan inklusi keuangan syariah dengan memperluas akses pembiayaan dan intermediasi keuangan. Ketiga, peningkatan literasi serta pembentukan preferensi masyarakat yang mendukung pertumbuhan eksyar berkelanjutan.

Sarahsehan Nasional Ekonomi Syariah ini digelar MUI bekerja sama dengan Bank Indonesia, lembaga di bawah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta mitra strategis eksyar nasional. Forum ini menjadi ajang refleksi dan proyeksi strategi ekonomi syariah nasional, sekaligus menegaskan kembali komitmen gerakan nasional eksyar sebagai bagian dari transformasi ekonomi bangsa yang berkelanjutan.

(Dea Oktaviana ed: Muhammad Fakhruddin)