Lewati ke konten utama
Jumat, 28 Agustus 2026 / 15 Rabiul Awal 1448 H
Jadwal memuat...
Berita

Muktamar ke-35 NU, Gus Wahib Ungkap Doktrin Mbah Wahab: Islam dan Negara Tidak Bisa Dipisahkan

3 menit baca 72 dibaca
a97aa3a9-0ccd-4824-b55c-cb3b4fa8380f
Bagikan:

Jombang, MUI Digital--Pembukaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, berlangsung khidmat dan penuh sejarah. Pembukaan forum tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka,   beserta jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para ulama sepuh, dan tokoh nasional.

​Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, KH Hasib Wahab Chasbullah (Gus Wahib), menegaskan keistimewaan Muktamar ke-35 NU kali ini. Menurutnya, kehadiran para pemimpin bangsa di Tambakberas memperkuat kembali akar doktrin perjuangan pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah, tentang integrasi keagamaan dan kebangsaan.

Gus Wahib mengingatkan kembali doktrin fundamental KH Abdul Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) yang ditanamkan kepada putra-putri serta seluruh warga Nahdliyin. Doktrin tersebut menegaskan bahwa agama (Islam) dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Baca juga: Gus Ipul: Muktamar Ke-35 NU Manfaatkan Teknologi CIP dan AI Olahan Santri

​"Doktrin Mbah Wahab kepada putra-putri dan seluruh warga NU adalah bahwa negara dan Islam tidak bisa dipisahkan. Bagaikan dua sisi mata uang logam yang menyatu dan saling melengkapi," kata Gus Wahib, Kamis (27/8/2026). 

Gus Wahib menjelaskan bahwa sikap kecintaan warga NU terhadap Tanah Air (hubbul wathan minal iman) serta komitmen untuk selalu mendukung pemerintah yang sah merupakan ajaran konsisten sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto saat ini. Dukungan tersebut berlandaskan tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kedamaian dan keutuhan bangsa.

Lebih lanjut, Gus Wahib mengutip hadis nabi mengenai pentingnya peran dua golongan kunci dalam menentukan nasib sebuah bangsa. Keberadaan ulama (pemimpin agama) dan umara (pemimpin pemerintahan) yang bersatu menjadi syarat mutlak terwujudnya kemakmuran dan kemaslahatan rakyat.

Baca juga: Waketum MUI Kiai Marsudi Dorong Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Pesan Prabowo di Muktamar NU

​"Ada hadis nabi yang menjadi doktrin Kiai Wahab, yaitu tentang dua golongan. Apabila dua golongan ini baik, maka baiklah rakyatnya. Begitu pula sebaliknya. Dua golongan itu adalah ulama dan umara. Maka dari itu, ulama dan umara harus bersatu," jelasnya.

Pembukaan Muktamar ke-35 NU ini menjadi momentum bersejarah karena mempertemukan berbagai unsur kepemimpinan nasional. Berdasarkan pantauan MUI Digital di lokasi, sejumlah tokoh penting hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Di antaranya adalah Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, serta jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, dan Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh.

Turut hadir pula jajaran menteri dan pejabat negara, antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Muhaimin Iskandar, Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri PPPA Arifah Fauzi.

Kemudiaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu'ti, Menkomdigi Meutya Hafid, Mensesneg Prasetyo Hady, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Melalui perhelatan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang ini, pesan persatuan antara ulama dan umara diharapkan terus menjadi pilar utama dalam menjaga kedaulatan, ketenteraman, dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.