MUI: Sinergi Pemerintah dan Umat Islam Perkuat Ketahanan Nasional
Jakarta, MUI Digital — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai paparan Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) RI, Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus, dalam sesi pleno hari kedua Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII telah mengulas berbagai persoalan strategis secara komprehensif.
Namun, Prof Sudarnoto menegaskan bahwa tantangan terbesar berikutnya adalah memastikan seluruh gagasan tersebut benar-benar diimplementasikan.
Menurutnya, materi yang dipaparkan Wamenko Polkam tidak hanya kaya substansi, tetapi juga memiliki banyak kesamaan dengan hasil kajian yang selama ini dilakukan MUI.
Baca juga: Pentingnya Akselerasi Ekonomi Hijau untuk Masa Depan Indonesia Menguat di KUII VIII
"Paparan Pak Agung maupun Pak Wamen itu bagus. Dari sisi substansi, menurut saya, paparannya sudah komprehensif. Banyak hal yang sebenarnya bersinggungan dengan apa yang selama ini dipikirkan dan menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia," Ujar Prof Sudarnoto kepada MUI Digital dalam KUII VIII hari ke-2 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7/2026).
Prof Sudarnoto mencontohkan isu multipolarisme, dinamika situasi global, hingga krisis internasional sebagai pembahasan yang selama ini juga menjadi perhatian MUI melalui berbagai forum diskusi.
"Isu multipolarisme beserta berbagai dampaknya sudah menjadi salah satu isu penting dalam FGD-FGD yang saya lakukan. Pembahasan itu sejalan dengan gambaran situasi global dan krisis dunia yang selama ini juga menjadi perhatian umat Islam dan para ulama," katanya.
Baca juga: Wamenko Polkam Kritik Peran PBB dalam Konflik Palestina Masih Belum Optimal
Prof Sudarnoto menilai salah satu poin penting dari paparan kedua narasumber adalah dorongan agar umat Islam memainkan peran yang lebih maksimal dalam menghadapi tantangan global maupun dampaknya terhadap Indonesia.
Menurutnya, menjaga stabilitas nasional sejatinya juga berarti menjaga persatuan umat agar tidak mudah terpecah oleh berbagai kepentingan.
"Peran umat Islam harus lebih dimaksimalkan dalam menghadapi situasi global dan dampaknya terhadap Indonesia. Menjaga stabilitas nasional berarti menjaga umat agar tidak tercerai-berai. Karena itu, kepemimpinan umat Islam harus tetap kukuh," tuturnya.
Baca juga: Wamenko Polkam Ajak Umat Islam Perkuat Nasionalisme di Tengah Gejolak Geopolitik Global
Prof Sudarnoto juga menyoroti pembahasan mengenai korupsi yang disebut sebagai salah satu persoalan internal bangsa. Menurutnya, isu tersebut sejalan dengan langkah MUI yang tengah memperkuat fatwa terkait korupsi.
"Korupsi disebut sebagai salah satu persoalan internal yang dihadapi Indonesia. MUI juga baru saja menyusun penguatan fatwa terkait korupsi. Artinya, tantangan internal kita masih banyak dan harus diselesaikan bersama," katanya.
Selain itu, Prof Sudarnoto melihat adanya semangat yang sama antara pemerintah dan MUI untuk memperkuat kemitraan dalam membangun bangsa.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan MUI perlu dibangun secara lebih terbuka agar mampu menghadapi berbagai tantangan nasional secara bersama-sama.
"Hubungan antara umat Islam yang diwakili Majelis Ulama Indonesia dengan pemerintah harus semakin kuat. Semangat untuk membangun kerja sama itu harus terus dikembangkan," ujarnya.
Prof Sudarnoto menambahkan, penguatan kapasitas Indonesia di dalam negeri juga penting agar bangsa ini mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap keamanan dan perdamaian dunia, termasuk dalam memperjuangkan Palestina berdasarkan prinsip hukum internasional.
Baca juga: Di KUII 2026, Wamenko Polkam: Politik adalah Ibadah Bukan Jalan Kekayaan
Meski mengapresiasi materi yang disampaikan, Prof. Sudarnoto mengingatkan bahwa keberhasilan tidak cukup diukur dari kualitas paparan, melainkan dari pelaksanaannya di lapangan.
"Penjelasannya sudah cukup. Namun, yang terpenting sekarang adalah implementasinya," tegasnya.
Prof Sudarnoto menilai implementasi tersebut harus diwujudkan melalui keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat, termasuk MUI.
"Engagement, kerja sama, dan keterbukaan antara pemerintah, masyarakat, dan Majelis Ulama Indonesia harus terus dibangun. MUI jangan menutup diri, begitu juga pemerintah. Keduanya harus saling terbuka," kata dia.
