MUI Puji Komitmen Prabowo Jalankan Ekonomi Kerakyatan Pasal 33 UUD 1945
Jakarta, MUI Digital— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menerapkan ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum MUI, KH M Anwar Iskandar, dalam pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
"Atas nama MUI, kami menyampaikan rasa syukur dan penghargaan atas sikap pemerintah yang sangat jelas keinginannya untuk melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, yaitu tentang ekonomi kerakyatan. Sejak negara Indonesia berdiri, baru kali ini kita memiliki Presiden yang sangat jelas sikapnya melaksanakan Pasal 33 ini sebagai wujud kemandirian bangsa," kata Kiai Anwar.
Baca juga: Kiai Cholil: MUI Bakal Serahkan RUU Pemidanaan LGBT ke DPR dan Presiden Usai KUII VIII
MUI berharap agar komitmen tersebut diimbangi dengan regulasi yang kuat serta tata kelola yang bersih dari praktik korupsi dan manipulasi agar cita-cita mulia mewujudkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai tanpa hambatan.
Selain menyoroti ekonomi kerakyatan, Kiai Anwar menekankan pentingnya penguatan ekonomi syariah di Indonesia.
Meski menjadi negara berpenduduk muslim terbesar, pelaksanaan ekonomi syariah dinilai belum optimal. MUI mendorong lahirnya penguatan ekosistem syariah yang terkoordinasi demi mengangkat harkat dan martabat ekonomi umat di Indonesia.
Baca juga: Di KUII VIII, Pegiat Pemilu Rekomendasikan Sejumlah Perbaikan untuk Penguatan Demokrasi
MUI juga menyoroti pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi, digitalisasi, hingga kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai sarana dakwah Islamiah yang bermartabat.
"Penggunaan alat komunikasi dan digitalisasi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Manfaatnya besar, tetapi mudaratnya juga tidak kecil. Kita ingin digitalisasi dan AI ini diisi sebesar-besarnya dengan dakwah untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah," ujarnya.
Dalam forum nasional tersebut, MUI secara tegas menyuarakan penolakan terhadap praktik LGBT di Indonesia karena dinilai merendahkan harkat dan martabat manusia serta bertentangan dengan hukum agama.
Baca juga: Ketum MUI Dorong KUII VIII Keluarkan Rekomendasi Tegas Tolak Praktik LGBT
MUI mengapresiasi langkah pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memasukkan isu LGBT sebagai bagian dari ancaman ketahanan nasional.
Ulama kharismatik asal Kediri, Jawa Timur ini mengingatkan bahwa kemajuan teknologi dan kecerdasan bangsa tidak akan ada artinya jika mengabaikan rasa takut kepada Allah SWT dan moralitas.
"Akan hancur bangsa ini, betapapun hebat teknologi dan kecerdasan kita, kalau tidak ada kepedulian terhadap pentingnya takut kepada Allah SWT. Akibatnya narkoba dan korupsi merajalela. Mari kita kawal bangsa ini melalui kerja sama ulama dan umara menuju Indonesia maju dan modern yang tetap berlandaskan akhlakul karimah," tambahnya.
KUII VIII mengusung tema "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat" dan dijadwalkan berlangsung pada 24–26 Juli 2026. Pembukaan konferensi ini dihadiri oleh 12 sidang pleno yang melibatkan pejabat kementerian, tokoh nasional, pimpinan lembaga tinggi negara, serta utusan diplomatik negara-negara sahabat.
Berdasarkan pantauan MUI Digital di lokasi, tampak hadir Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.
Baca juga: KUII VIII Siapkan Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah dan Pembangunan Bangsa
Selain itu, hadir pula Kepala BRIN Prof Arief Satria, Ketua LPS Anggito Abimanyu, Wakil Ketua Badan Legislasi Nasional (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Ketua Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, serta Ketua Baznas Sodik Mudjahid.
Dari jajaran ulama dan pimpinan MUI, terlihat Sekretaris Wantim MUI KH Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, dan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis.
Pembukaan ini juga dihormati dan dihadiri oleh jajaran Duta Besar negara sahabat, seperti Dubes Yaman Salem Ahmad Abdulrahman Balfakeeh, Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah H Amodi, Dubes Iran Mohammad Boroujerdi, Dubes Palestina Abdulfattah A K Al-Sattari, Dubes Malaysia Dato Syed Mohammad Hasrin Tengku Hussin, hingga Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.
