MUI dan BI Gelar Sarasehan Nasional Eksyar, Perkuat Sinergi Menuju Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

JAKARTA, MUI.OR.ID — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahudin Al Aiyub menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak untuk mewujudkan target Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada 2029. Hal itu disampaikannya dalam menyongsong Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah (Eksyar): Refleksi Kemerdekaan RI 2025 yang akan digelar di Kantor Bank Indonesia, Rabu (13/8/2025).

Acara yang akan dihadiri Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, tokoh ekonomi syariah nasional KH Ma’ruf Amin, serta pimpinan lembaga dan ormas nasional itu membahas langkah strategis penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Kiai Aiyub menjelaskan, MUI dan BI telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kerja sama, koordinasi, dan sinergi dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk penguatan ekonomi keumatan, penyelenggaraan jaminan produk halal, digitalisasi keuangan syariah, penyusunan fatwa, serta peningkatan literasi dan kompetensi SDM.

“Ekonomi syariah bukan hanya sektor finansial, tetapi gerakan bersama yang mencakup industri halal, UMKM, ekspor halal, keuangan syariah, hingga pemanfaatan dana sosial umat. Semua ini bagian dari target RPJMN 2025–2029,” ujar Kiai Aiyub dalam siaran persnya, Selasa (12/8/2025).

Dalam RPJMN, pemerintah menargetkan kontribusi PDB syariah naik dari 46,72% pada 2023 menjadi 56,11% pada 2029, serta posisi Indonesia di Global Islamic Economy Indicator (GIEI) meningkat dari peringkat 3 menjadi peringkat 1 dunia.

Kiai Aiyub menekankan, percepatan pencapaian target membutuhkan keterlibatan aktif kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, ormas, dan masyarakat. MUI sebagai otoritas moral akan terus mendorong implementasi kebijakan prioritas nasional ekonomi syariah agar manfaatnya segera dirasakan umat.

“Dengan kolaborasi yang kuat, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi syariah global, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.

Sejumlah tokoh nasional di bidang ekonomi, keuangan, dan keagamaan akan menjadi narasumber dalam Sarasehan Refleksi Kemerdekaan RI: Menjadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia, yang digelar Rabu (13/8/2025) secara hybrid di Function Room Kantor Bank Indonesia.

Wakil Ketua I Panitia Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah 2025, Dr. KH. Rofiqul Umam, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk membahas inisiatif strategis pengembangan ekonomi syariah nasional merujuk pada RPJMN 2025–2029, sekaligus memperkuat sinergi lintas pihak dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing global.

"Sarasehan akan dibuka dengan Leader’s Insight dari sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan tokoh ekonomi syariah nasional KH. Ma’ruf Amin. Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar juga akan menyampaikan sambutan pembukaan," kata Kiai Rofiq.

Kiai Rofiq menjelaskan, kegiatan ini dibagi ke dalam tiga topik Utama, yakni:

1. Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain (HVC), yang menghadirkan narasumber seperti Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, KH. Zar’anuddin dari PP As Salafiyah, dan Kepala Badan Pengembangan Ekonomi Syariah KADIN Titi Khoiriah.

2. Pengembangan Keuangan Syariah, yang diisi oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto, Dirut Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo, serta Sekjen Kemenag RI Kamarudin Amin.

3.Peningkatan Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah, yang menghadirkan Pimpinan Dewan Syariah Nasional MUI Adimarwan A. Karim, anggota Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari, dan Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK RI Warsito.

Selain membahas kebijakan strategis dan peluang industri halal, para narasumber juga akan memaparkan program penguatan literasi, pemanfaatan dana sosial umat (ZISWAF), inovasi pembiayaan syariah, hingga optimalisasi peran pesantren dalam ekosistem halal nasional.

Kegiatan ini diikuti secara luring oleh pejabat kementerian/lembaga, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan perwakilan organisasi, serta secara daring oleh peserta dari 31 Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), 46 Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri, MUI provinsi, DPW HEBITREN, dan sejumlah asosiasi ekonomi syariah. "Sarasehan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan rencana aksi bersama untuk mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah dunia," ujar Kiai Rofiq.

(ed: Muhammad Fakhruddin)