Kiai Ma'ruf Amin Tekankan Gerakan Kebangsaan Adalah Ruh Perjuangan Ulama
JAKARTA, MUI Digital-- Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin menekankan bahwa gerakan kebangsaan (harakah waṭhaniyyah) bukanlah kompromi politik semata, melainkan bagian integral dan inti dari perjuangan Nahdlatul Ulama (NU).
Nilai cinta Tanah Air (hubbul waṭhan) telah menjadi ruh perjuangan para ulama bahkan jauh sebelum organisasi NU secara resmi berdiri.
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini dalam arahannya pada peluncuran buku "Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdhiyyah dalam Perspektif KH Ma'ruf Amin" yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/8/2026) malam.
Kiai Ma'ruf menjelaskan akar historis keterikatan erat antara gerakan keagamaan dan kebangsaan yang digagas para muassis (pendiri) NU.
Sebelum mendirikan NU pada 1926, para ulama telah terlebih dahulu menginisiasi wadah pergerakan bernama Nahdhatul Wathan (Kebangkitan Visi Kebangsaan).
"Para ulama sejak awal sudah memikirkan tentang kebangsaan. Harakah Nahdhiyyah itu termasuk harakah waṭhaniyyah. Sejak zaman penjajahan pun, NU sudah mengembangkan mars yang sampai sekarang kita nyanyikan, yaitu Yā Lal Waṭhan, Hubbul Waṭhan minal Īmān," ujar Kiai Ma'ruf di hadapan para tokoh keagamaan dan pejabat negara yang hadir.
Menurut ulama berusia 83 tahun tersebut, gerakan kebangsaan harus sejalan dengan harakah diniyyah (gerakan keagamaan) dan harakah iqtiṣādiyyah (gerakan ekonomi).
Kiai Ma'ruf menekankan bahwa komitmen kebangsaan umat Islam harus diwujudkan secara nyata melalui tiga fungsi utama: Himāyah (menjaga), Iṣlāḥ (memperbaiki), dan Taqwiyah (menguatkan) seluruh elemen bangsa.
"Cinta Tanah Air bagi umat Islam bukanlah slogan kosong, melainkan bagian integral dari tanggung jawab keimanan yang harus diwujudkan dalam kontribusi nyata pembangunan nasional," tegasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menambahkan bahwa pembangunan nasional dan kedaulatan bangsa tidak akan kokoh tanpa adanya kemandirian ekonomi.
Oleh karena itu, harakah waṭhaniyyah masa kini juga harus menyentuh penguatan ekonomi rakyat lewat gagasan filantropi seperti Gerakan Koin NU serta penerapannya dalam sistem ekonomi syariah nasional.
Peluncuran buku setebal lebih dari 600 halaman karya Hj. Siti Haniatunnisa dan H. Muhammad Zainal Arifin ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) serta Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar.
Acara ini menjadi momentum penting menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 mendatang.
Hadir pula jajaran tokoh nasional lain, di antaranya Sekjen Kemenag RI Prof Kamaruddin Amin, Wakil Ketua Baznas RI KH Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua DPW PKB Jawa Tengah Gus Yusuf, Wakil Ketua Umum MUI KH Marsudi Syuhud, Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh, Ketua Kopnus Syariah Abdul Kholid Soleh, Wasekjend MUI Bidang Dakwah KH Arif Fahruddin, serta Wasekjend MUI Bidang Infokomdigi Dr Asrori S. Karni.
