Ketua MPR RI Ahmad Muzani: Ulama Itu Denyut Nadi Umat dan Rakyat

JAKARTA, MUI.OR.ID—Ketua MPR RI H Ahmad Muzani menegaskan kembali bahwa ulama merupakan “denyut nadi umat dan rakyat”, sosok yang sejak dahulu menjadi pusat gerak perjuangan bangsa.

Muzni menekankan bahwa peran ulama tidak hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai penggerak semangat keadilan, anti-penjajahan, dan pembentuk kesadaran kebangsaan.

“Ulama adalah kekuatan yang menggerakkan bagaimana keadilan dan anti-penjajah itu,” ujar Muzani dalam sambutannya pada pembukaan Munas XI MUI di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis (20/11/2025).

Menurut Muzani, di masa penjajahan, para ulama menyebarkan keyakinan agama dan menyatakan bahwa kezaliman para penjajah bertentangan dengan prinsip agama Islam. 

“Itulah yang kemudian mengobarkan semangat heroisme terhadap para penjajah,” tambahnya.

Muzani menuturkan, keterlibatan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan merupakan salah satu faktor penggerak utama nasionalisme. Ketika negara belum terbentuk bahkan ketika hanya ada kerajaan-kerajaan kecil para ulama sudah menggalang persatuan melawan penjajah.

“Ulama menjadi perekat bagi perjalanan anti-penjajah ketika itu ada di mana-mana,” katanya. Bagi Muzani, sejak kelahiran Republik Indonesia, ulama tak pernah lepas dari sejarah bangsa.

Muzani mencontohkan momen penting tahun 1945 ketika dasar negara diperdebatkan. 

Setelah perdebatan panjang antara tokoh nasionalis dan Islam, disepakati bahwa Pancasila menjadi dasar negara. 

Dalam proses itu, peran ulama seperti KH Abdul Wahid Hasyim dan Kyai Bagus Hadikusumo sangat menonjol.

“Perdebatan yang panjang antara Islam yang ingin diperjuangkan menjadi dasar negara dan kekuatan bersama akhirnya menyatu dalam Ketuhanan yang Maha Esa,” katanya.

Dalam penjelasannya, Ahmad Muzani menegaskan bahwa para tokoh Islam menunjukkan sikap besar hati dalam proses perumusan dasar negara.

 “Umat Islam tidak mengotot prinsip keyakinannya dijadikan sebagai landasan formal perbangsa dan pernegara,” ujarnya.

Muzani menambahkan bahwa nilai inti agama tetap dapat menjadi panduan moral bersama tanpa harus diformalkan dalam struktur kenegaraan.

“Kita meyakini inti sari agama kita bisa menjadi landasan kita bersama dalam perbangsa,” lanjutnya menegaskan peran kompromi ulama dalam menjaga persatuan bangsa.

Menurut Muzani, ulama tidak hanya ambil bagian dalam perumusan dasar negara, tetapi juga dalam menjaga kohesi nasional. 

Muzani menyebut kisah KH Abdul Wahab Hasbubah, yang bahkan memberi gelar amirul mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman) pada Bung Karno dengan penuh tanggung jawab historis.

“Menjadi tanggung jawab kami para ulama. ini bukan negara Islam; ini negara Pancasila. Maka kami sebagai para ulama merasa bertanggung jawab. Semua hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, secara hukum, harus dilandaskan pada kepentingan agama,” kata Muzani menirukan Hasbubah.

Muzani mempertegas bahwa peran ulama dalam ruang publik tidak pernah bergantung pada undangan formal atau legitimasi struktural, melainkan pada panggilan moral yang telah lama mengakar.

“Tanpa diminta dimanapun ulama untuk kepentingan negara, pasti turun dengan caranya sendiri,” katanya.

Muzani menjelaskan bahwa para ulama saat itu hidup sederhana. Mereka tidak mencari harta, melainkan memperjuangkan pendidikan, pesantren, atau rumah tahfiz. 

“Bagi ulama, yang dipikirkan adalah umat, rakyat, bangsa,” ujar Muzani.

Muzani menambahkan bahwa ulama adalah denyut kehidupan Masyarakat

“Ketika ekonomi baik, tanya ulama; ketika susah, tanya ulama,” sambungnya.

Hadir sejumlah tokoh nasional dalam pembukaan Munas. Antara lain Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12,  Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma'ruf Amin, Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najmudin, dan Wakil Menteri Agama Romo R Muhammad Syafi'i.

Hadir pula, Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Simanjunak, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN  Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra, Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriono, dan Founder and Chairman CT Choirul Tanjung.