Apresiasi Kepengurusan MUI 2020-2025, Ini Sejumlah Harapan PBNU

JAKARTA, MUI.OR.ID— Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berharap estafet kepemimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat berlangsung secara teduh, bermartabat, dan mencerminkan akhlak para ulama. 

Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa menjelaskan akhlak para ulama senantiasa mengedepankan musyawarah, ketenangan serta memiliki pandangan yang jauh ke depan. 

Kiai Zulfa menyampaikan PBNU menaruh harapan besar agar Muyawarah Nasional (Munas) XI MUI yang akan berlangsung pada 20-23 November 2025 ini menjadi momentum dirasakan kepemimpinan yang semakin mempersatukan umat dan mampu menjawab tantangan zaman dengan kearifan ulama. 

"Kami juga berharap struktur kepengurusan MUI periode 2025-2030 semakin inklusif dan mencerminkan keberagaman pemikiran serta tradisi keilmuan Islam di Indonesia," kata Kiai Zulfa kepada MUIDigital, Senin (17/11/2025) melalui pesan WhatsApp. 

Kiai Zulfa menyampaikan kepemimpinan yang lahir pada Munas XI semoga mampu memperkuat MUI sebagai payung umat, memperdalam kualitas fatwa, meningkatkan transparansi lembaga, dan responsif terhadap isu-isu kontemporer tanpa kehilangan kebijaksanaan khas ulama nusantara. 

PBNU mendoakan semoga Allah SWT meridai seluruh proses Munas XI, meneguhkan hati para peserta agar menghasilkan keputusan yang membawa kemaslahatan bagi umat, bangsa dan negara. 

"Semoga MUI di bawah kepemimpinan baru periode 2025-2030 mampu menjadi perekat, penyejuk, dan penuntun umat serta terus menjadi mitra strategis bagi pemerintah dan seluruh masyarakat dalam merawat harmoni, menjaga moral publik, dan menguatkan peradaban Islam yang ramah dan maslahat," ujarnya. 

Apresiasi  

Lebih lanjut, Kiai Zulfa menyampaikan apresiasi PBNU kepada pengurus MUI periode 2020-2025 yang telah menjalankan peran penting sebagai lembaga yang memberikan panduan keagamaan kepada umat, terutama dalam masa-masa penuh dinamika. 

"Seperti pandemi, percepatan digitalisasi, serta perubahan sosial yang cepat. Berbagai fatwa, tausiyah, dan sikap keagamaan yang dikeluarkan menjadi rujukan masyarakat dan membantu menjaga ketertiban serta keteduhan umat. Upaya-upaya ini patut diapresiasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif ulama untuk menjaga kemaslahatan bersama," tegasnya. 

Namun, kata dia, sebagaimana keluarga besar umat Islam yang saling menasehati, PBNU juga melihat adanya beberapa catatan yang perlu disempurnakan.

Menurutnya di periode 2020-2025 MUI ini muncul sejumlah polemik di ranah publik, baik terkait proses penetapan fatwa, respons terhadap isu-isu keagamaan tertentu, maupun dinamika internal kelembagaan. 

Kiai Zulfa menambakan polemik itu menunjukkan perlunya penguatan mekanisme konsultasi, pendalaman kajian, serta keterbukaan proses. 

Kiai Zulfa menekankan kritik konstruktif ini disampaikan bukan untuk mengecilkan capaian, melainkan sebagai wujud tanggung jawab ukhuwah dalam memperbaiki dan memperkuat MUI ke depan.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini menerangkan, dalam Islam,  diajarkan bahwa kekuatan umat terletak pada kemampuan untuk saling mengingatkan dan memperbaiki dengan cata yang baik. Hal ini sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 2:  

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan." 

Selain itu, ungkapnya, dalam sebuah hadis Nabi pun menegaskan bahwa 'agama itu nasihat.' Kiai Zulfa mengatakan prinsip inilah yang menjadi landasan PBNU dalam menilai dan memberikan masukan. 

"Bahwa kritik harus hadir sebagai bentuk kasih sayang, bukan perpecahan. Dengan spirit itulah PBNU menilai bahwa periode 2020-2025 telah memberikan fondasi yang berarti, namun juga membuka ruang perbaikan menuju MUI yang lebih inklusif, lebih kuat secara kelembagaan, lebih matang dalam proses ijtihad, dan lebih teduh dalam komunikasi publik," tegasnya. 

Dia mengatakan semoga catatan-catatan ini dari PBNU menjadi bahan muhasabah bersama agar MUI pada periode berikutnya semakin kuat, terpercaya, dan benar-benar menjadi payung umat seluruh Indonesia. 

"PBNU menyambut baik penyelenggaraan Munas XI MUI sebagai forum tertinggi para ulama untuk memperkuat arah keagamaan dan kebangsaan. Kami berharap Munas ini menjadi kesempatan untuk memperbarui komitmen MUI sebagai lembaga pemersatu umat dan ruang musyawarah yang teduh bagi seluruh golongan dalam Islam," ujarnya.

Independensi dan transparansi 

Lebih lanjut, Kiai Zulfa menyampaikan catatan PBNU untuk MUI. Pertama, MUI perlu terus meneguhkan diri sebagai payung umat yang inklusif, bukan terasosiasi dengan kelompok tertentu. 

Kedua, proses fatwa harus semakin kolektif, mendalam, dan peka terhadap konteks sosial agar tidak memunculkan kesalahpahaman publik. 

Ketiga, transparansi dalam isu-isu strategis seperti sertifikasi halal dan pembinaan keagamaan perlu diperkuat untuk menjaga kepercayaan umat. 

“Keempat, respons MUI terhadap isu kontemporer, baik menyangkut digitalisasi, ekonomi umat, maupun persoalan praksis keagamaan harus tetap berimbang, dialogis, dan mengedepankan maslahat," tegasnya. 

PBNU juga menekankan pentingnya MUI menjaga independensi dari kepentingan politik praktis agar tetap menjadi penengah yang dipercaya seluruh umat Islam. 

"Semua catatan ini kami sampaikan sebagai bentuk kasih sayang antarulama dan komitmen bersama menjaga persatuan. Semoga Munas XI menjadi momentum memperkuat kredibilitas MUI dan menghadirkan keputusan-keputusan yang menenteramkan umat serta bermanfaat bagi bangsa," tegasnya. (Sadam, ed: Muhammad Fakhrudin)