Ahmad Muzani: MUI Perlu Nasihati Pemerintah, Apalagi DPR dan MPR

Jakarta, MUI Digital-Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menilai MUI perlu menasehati pemerintah, apalagi DPR dan MPR. 

Hal ini disampaikannya saat acara Halal Bi Halal MUI bertajuk: Bersatu dalam Ukhuwah untuk Keadilan dan Perdamaian Dunia di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026) malam.

"MUI sejak awal berdiri tidak pernah boleh terlalu jauh dengan umara (pemerintah). Meskipun kadang-kadang perlu menasehati umara, karena umara pun kadang-kadang perlu diingatkan, penyelenggara perlu dinasehati, apalagi DPR dan MPR," kata Muzani.  

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Gerindra ini menjelaskan, dakwah yang dilakukan ulama MUI selalu memberikan optimisme bagi pemerintah, termasuk DPR dan MPR. 

Muzani menjelaskan, sebesar apapun kesalahan yang dilakukan, ampunan Allah SWT lebih besar dari kesalahan yang telah diperbuat. 

"Itu yang menyebabkan optimisme kita besar, kesalahan yang besar akan diampuni dan kita masih punya waktu untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu yang menyebabkan kita bernegara sampai sekarang dalam kondisi lapang," ujarnya. 

Hal itu juga diajarkan oleh para ustadz di daerah-daerah maupun Ormas Islam yang terus melaksanakan pengajian. Namun, Ketua MPR mengingatkan jarak antara MUI dengan pemerintah tidak boleh jauh. 

"Jarak yang terlalu jauh antara ulama dan umaro akan menimbulkan problem (masalah), dikira ada pandangan yang tidak sejalan," ungkapnya. 

Dalam kesempatan ini, Muzani mengapresiasi MUI yang telah mengeluarkan 10 poin taujhad bertajuk Bersatu dalam Ukhuwah untuk Keadilan dan Perdamaian Dunia. Taujihat ini disampaikan oleh perwakilan Ormas Islam pendiri MUI. 

Baca juga: Ketua MPR RI Singgung Harga BBM, Perang, Hingga Apresiasi Taujihat MUI

Menurutnya, taujihat tersebut menjadi cara pandang bangsa Indonesia bahwa dunia masih damai, dunia masih ada rasa optimis untuk menata kehidupan ke depan lebih baik. 

Apalagi, pemerintah sudah memberikan kabar gembira dengan jelas bahwa InsyaAllah harga BBM tidak akan naik hingga akhir tahun. 

Ketua MPR RI ini menerangkan, Presiden RI Prabowo Subianto berkali-kali menyampaikan bahwa perang begitu jahat, berbahaya, bengis, tidak ada batas kemanusiaan, tidak mengenal batas kasihan dan pri kemanusiaan. 

Dalam hukum perang, anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, orang tua tidak boleh dibunuh, dan fasilitas yang tidak terkait dengan perang tidak boleh dihancurkan. 

"Tapi yang terjadi, anak-anak, orang tua, perempuan dihancurkan. Lihatlah di Gaza, lihatlah di Iran, dan seterusnya. Semua fasilitas dihancurkan, maka yang dilakukan Indonesia dalam situasi itu adalah harus terus menjaga perdamaian dunia," tegasnya. 

Muzani menegaskan bahwa menjaga perdamaian dunia adalah ketentuan konstitusi Indonesia, sehingga tidak boleh berhenti bersuara untuk menyuarakan perdamaian dunia. 

Baca juga: Dibacakan Bersama Ormas Pendiri, Ini Bunyi Taujihat MUI di Halal Bi Halal

"Kita tidak boleh berhenti menyuarakan terhadap kepentingan diplomasi, kita tidak boleh berhenti menyuarakan terhadap kepentingan perundingan. Karena seberat apapun persoalan dalam perbedaan harus diselesaikan dalam perundingan dan diplomasi," tegasnya. 

Muzani mengingatkan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam ujian dalam proses bernegara dan semuanya bisa diselesaikan dengan cara perundingan. 

Menurutnya, dunia ini sejak selesainya perang dunia kedua sampai sekarang tidak terjadi oerang dunia ketiga karena semua perbedaan bisa diselesaikan dengan cara diplomasi dan perundingan. 

"Ketika semuanya dilawan dengan cara kekuatan bersenjata dan perang, maka bahaya ada di depan mata kita. Itulah bencana terbesar bagi kemanusiaan, bencana terbesar bagi peradaban, perekonomian, bagi alam dan ekologi kita," ungkapnya. 

Ketua MPR merasa bangsa Indonesia sekarang berada dalam arah yang benar. Dia optimis bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tetap bersatu, berdaulat, damai dan tentram serta rukun.