Prof Gun Gun: Tanpa Etika dan Daya Kritis, Ruang Digital Jadi Arena Manipulasi Politik

Tangerang Selatan, MUI Digital-- Wakil Ketua Komisi Informasi, Komunikasi dan Digital (Infokomdigi) MUI Prof Gun Gun Heryanto menilai perlu adanya penguatan agenda etis dan kritis dalam konvergensi simbolik di ruang digital. 

Hal ini disampaikannya saat orasi ilmiah pengukuhan guru besarnya berjudul "Konvergensi Simbolik dalam Komunikasi Politik Digital Kontemporer: Pendekatan Tindakan Komunikatif untuk Menguatkan Ruang Publik Baru di Era Cyberdemocrazy".  

"Proses konvergensi simbolik menjelaskan bagaimana makna sosial dan politik dibentuk secara kolektif melalui pertukaran simbol, cerita, dan narasi. Dalam konteks digital, simbol tidak hanya berupa bahasa verbal, tetapi juga gambar, meme, emoji, tagar dan video pendek," kata Prof Gun Gun saat orasi ilmiah dalam Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar yang digelar di Auditorium Harun Nasution UIN Jakarta, Rabu (14/1/2026). 

Dia mengungkapkan politik digital kontemporer sangat bergantung pada emosi. Menurut dia, simbol politik seringkali dirancang untuk membangkitkan rasa takut, harapan, kemarahan, atau kebanggaan   identitas. 

Prof Gun Gun mengingatkan konvergensi simbolik yang tidak disertai refleksi etis dan kritis dapat menghasilkan politik identitas yang ekslusif, polarisasi sosial, serta reduksi atas kompleksitas masalah publik. 

"Di sinilah diperlukan kerangka normatif untuk mengarahkan penggunaan simbol politik agar tidak merusak kohesi sosial dan kualitas demokrasi," tegasnya.

Prof Gun Gun menjelaskan dalam konvergensi simbolik komunikasi mengalir dari communicators (fantasizers), communicating (fantasizing), melalui pengungkapan tema fantasi di sebuah organisasi kelompik atau publik. Singkatnya, teori konvergensi simbolik mengkaji 'perbincangan' dan menjelaskan tampilan kesadaran simbolik umum di antara para anggota komunitas. 

Dia mengatakan perkembangan ruang digital sebagai arena utama komunikasi politik kontemporer menandai perubahan mendasar dalam cara simbol diproduksi, disirkulasi dan dimaknai oleh publik. 

Konvergensi simbolik yang terjadi di ruang digital telah mempercepat pembentukan realitas sosial dan politik secara kolektif, sekaligus memperluas jangkauan partisipasi warga negara. 

Namun, perlu ditegaskan bahwa percepatan tersebut tidak selalu sejalan dengan pendalaman kualitas demokrasi. Di satu sisi, ruang digital menyediakan peluang besar bagi inklusivitas, ekspresi politik, dan keterlibatan publik. 

Di sisi lain, Prof Gun Gun menilai ruang ini juga rawan menjadi arena manipulasi simbolik, polarisasi identitas, serta reduksi rasionalitas diskursus publik. 

"Dalam konteks inilah, agenda etis dan kritis menjadi kebutuhan mendesak dalam memahami dan mengarahkan konvergensi simbolik di ruang digital. Agenda etis menuntut kesadaran bahwa simbol politik bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga instrumen kekuasaan," ujarnya. 

Prof Gun Gun menegaskan ketika simbol diproduksi dan disebarkan tanpa tanggung jawab moral, ruang digital berisiko menjadi arena dominasi, bukan dialog. Oleh karena itu, lanjutnya, etika komunikasi politik digital menekankan kejujuran, penghormatan terhadap martabat manusia serta komitmen pada kebenaran dan keadilan sosial. 

Sementara itu, agenda kritis diperlukan untuk membongkar relasi kuasa yang tersembunyi di balik sirkulasi simbol digital. Prof Gun Gun menjelaskan konvergensi simbolik tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan dibentuk oleh struktur ekonomi politik media, logika algoritmik platform digital serta kepentingan aktor-aktor politik dan industri komunikasi. 

"Tanpa sikap kritis, publik berisiko menerima simbol dan narasi politik sebagai realitas objektif, padahal ia sering kali merupakan hasil konstruksi yang sarat kepentingan. Pendekatan kritis juga menuntut kewaspadaan terhadap kecenderungan simplifikasi dan emosionalisasi politik di ruang digital," tegasnya. 

Prof Gun Gun menegaskan menguatkan agenda etis dan kritis berarti mengembalikan komunikasi politik digital pada tujuan dasarnya sebagai sarana pembentukan kehendak publik yang rasional dan inklusif. 

"Dengan demikian, menguatkan agenda etis dan kritis dalam konvergensi simbolik bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Tanpa etika, simbol menjadi alat manipulasi; tanpa kritik, ruang digital kehilangan daya emansipatorisnya," ujarnya. 

Sebaliknya, dengan etika dan kritik yang kuat, Prof Gun Gun menilai ruang publik digital dapat berkembang menjadi arena demokrasi yang inklusif, rasional dan berkeadaban. 

"Sejalan dengan cita-cita cyberdemocrazy yang memuliakan manusia sebagai subjek komunikasi, bukan sekedar objek algoritma," tegasnya. 

(Sadam/Azhar)