‘Parang tanpa Gagang’, Merengkuh Nelangsa Korban Banjir Aceh Tamiang

Laporan Latifahtul Jannah, reporter MUI Digital, dari Aceh Tamiang 

ACEH TAMIANG, MUI Digital —  Di bawah terpal tipis yang mulai kusam, seorang warga Aceh Tamiang menambal atap tendanya dengan tali rafia. 

Matahari siang, satu hari pada medio Febuari lalu, menekan tanpa ampun, sementara tanah di bawahnya masih menyimpan bekas lumpur banjir yang belum sepenuhnya kering. Dua bulan lebih setelah air surut, hidup bagi banyak warga belum benar-benar kembali.

Berdasarkan pengamatan langsung MUI Digital,  pada saat itu, jalan desa memang sudah bisa dilalui. Aktivitas perlahan bergerak. Namun bagi mereka yang masih bertahan di tenda darurat, waktu terasa berjalan di tempat. 

Yang tertinggal bukan hanya rumah yang rusak, melainkan kelelahan yang menumpuk, kebingungan yang berlarut, dan janji pemulihan yang tak pernah benar-benar sampai ke tangan.

Di tengah situasi itu, tokoh pemuda Aceh Tamiang, Murtala, memilih sebuah perumpamaan yang tajam untuk menggambarkan cara negara hadir pascabencana.

Dia menyebut kebijakan pemerintah pusat sebagai parang tanpa gagang. “Kebijakan pemerintah pusat itu seperti orang mau menebas, tapi yang diberikan bukan gagangnya—melainkan mata parangnya,” ujarnya.

Sebagai pengamat kebijakan publik lokal, Murtala menilai bahwa berbagai program pemulihan lebih sering berhenti pada pengumuman dan angka-angka, tanpa mekanisme yang jelas untuk benar-benar dijalankan di lapangan.

“Angkanya disebut, dananya disebut. Tapi bagaimana cara memegangnya, bagaimana cara mengeksekusinya, itu tidak pernah jelas,” katanya.

Bertahan di bawah terpal

Wajah dari kebijakan yang “tanpa gagang” itu terlihat jelas di lapangan. Hingga kini, tidak sedikit warga Aceh Tamiang yang masih bertahan di tenda-tenda darurat. Terpal tipis menjadi satu-satunya pelindung dari hujan dan panas matahari Aceh yang menyengat.

Menggambarkan kondisi pascabanjir, Murtala menyebut ada jurang lebar antara pernyataan resmi dan realitas yang dialami warga. “Kondisi hari ini pascabanjir, kami melihat ada semacam ketidakpastian, bahkan kepalsuan,” katanya.

Ia menambahkan, janji bantuan maksimal yang disampaikan pemerintah pusat tidak sejalan dengan apa yang dirasakan masyarakat di lapangan. “Pemerintah pusat bilang mau membantu secara maksimal, tetapi realitas di lapangan jauh dari harapan,” ujarnya.

Yang memperdalam luka sosial, menurut Murtala, adalah narasi optimistis yang terus disampaikan ke publik seolah situasi sudah sepenuhnya terkendali. “Pernyataan-pernyataan itu justru menyakiti perasaan warga,” katanya.

“Karena warga masih tinggal di bawah tenda, sementara yang disampaikan ke publik semuanya baik-baik saja,” sambungnya. 

Pemandangan salah satu tenda warga di kawasan Desa Sekumur Kecamatan sekerak Kabupaten Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Foto: Latifahtul Jannah/ MUI Digital  

Harapan, keikhlasan yang dipaksakan

Seiring waktu, warga perlahan berhenti berharap. Bukan karena mereka tidak membutuhkan bantuan, melainkan karena terlalu sering berharap tanpa kepastian.

Murtala melihat perubahan sikap itu sebagai bentuk kelelahan kolektif. “Kondisi masyarakat hari ini, mereka sudah tidak mau lagi berharap banyak kepada pemerintah,” tuturnya.

Sebagai gantinya, harapan itu dialihkan ke arah yang lebih personal dan spiritual. “Sekarang mereka lebih banyak berdoa kepada Tuhan. Berharap ada keajaiban, atau ada manusia-manusia lain yang hatinya tergerak untuk membantu meringankan beban mereka,” katanya.

Masyarakat memilih bertahan dengan cara mereka sendiri saling membantu, saling menguatkan tanpa lagi bergantung penuh pada skema bantuan negara yang tak kunjung jelas.

Ramadhan di Tengah Ketidakpastian

Di Aceh, Ramadhan bukan sekadar bulan ibadah, melainkan bagian dari identitas sosial dan budaya yang kuat. “Warna Ramadhan di Aceh itu luar biasa,” ujarnya.

Murtala menilai suasana batin masyarakat kini jauh berbeda dari Ramadhan-Ramadhan sebelumnya.

“Tetapi hari ini masyarakat lebih memikirkan bagaimana mereka bisa lepas dari masalah ini dengan ikhtiar mereka sendiri,” tuturnya. 

Murtala menegaskan bahwa sikap itu bukan berarti pasrah sepenuhnya. “Kalau dibilang pasrah, tidak juga, mereka berikhtiar dengan kemampuan sendiri, saling bantu sesama, bukan berpangku tangan menunggu pemerintah,” katanya.

Pemandangan salah satu Mushola di kawasan Desa Sekumur Kecamatan sekerak Kabupaten Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Foto: Latifahtul Jannah/ MUI Digital  

Bahasa birokrasi yang tak menyentuh luka

Murtala mengakui bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan respons terhadap bencana. Namun, ia menilai respons itu kerap terjebak pada bahasa formal yang tidak sepenuhnya mencerminkan penderitaan warga. “Respons pemerintah daerah, alhamdulillah baik,” katanya.

“Tetapi tetap disampaikan dengan bahasa ‘baik-baik saja’, tanpa melihat kondisi riil dan tanpa mempertimbangkan perasaan warga yang terdampak.”

Menurutnya, bahasa laporan yang rapi dan optimistis justru menciptakan jarak emosional antara pemerintah dan korban.

Di situlah, ia melihat pola lama birokrasi yang terus berulang. “Banyak yang bicara ABS (Asal Bapak senang),” ujarnya singkat.

Satgas dan bayang-bayang eksekusi

Masalah lain yang disorot Murtala adalah lemahnya eksekusi kebijakan pemerintah pusat. Satuan tugas yang dibentuk memang terlihat ada, tetapi dampaknya sulit dirasakan.

Ia menggambarkan situasi itu dengan metafora yang getir. “Satgas itu seperti menangkap bayang, bayangnya ada, tetapi begitu didekati, hilang, ” katanya.

Akibatnya, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan lambat. Bagi warga, waktu yang terbuang bukan sekadar angka dalam laporan, melainkan hari-hari hidup yang terus tergerus.

“Kalau pola seperti ini terus berlanjut, pemulihan akan berdampak lama, dan luka sosialnya akan semakin dalam,” katanya.

Relawan melintasi salah satu jembatan di kawasan Desa Sekumur Kecamatan sekerak Kabupaten Aceh Tamiang beberapa waktu lalu. Foto: Latifahtul Jannah/ MUI Digital  

Ketika aturan mengalahkan kebijaksanaan

Kerumitan administrasi juga menjadi tembok baru bagi korban banjir. Pendataan, verifikasi, dan validasi kerap dilakukan dengan pendekatan yang kaku. Murtala menilai pendekatan itu tidak berangkat dari empati.

“Namanya korban banjir, rumahnya hanyut, hartanya hanyut, jangankan KTP, nyawanya masih hidup saja sudah alhamdulillah.” katanya.

Menurutnya, di era digital yang serba terhubung, negara seharusnya mampu mengedepankan kebijaksanaan, bukan justru menambah beban korban dengan persyaratan administratif yang rumit.

Parang Itu ada, tapi tak bisa digenggam

Bagi Murtala, inti persoalan bukan semata kekurangan anggaran, melainkan ketidakhadiran negara secara nyata. Program ada. Dana disebut ada. Pernyataan resmi terus disampaikan. Namun semuanya terasa tak bisa digenggam.

“Kami berharap pemerintah pusat itu serius. Jangan plin-plan. Jangan sesumbar. Jangan mengatakan mampu jika realitasnya tidak mampu,” imbuhnya.

Warga Aceh Tamiang, menurutnya, tidak menuntut janji besar. Mereka hanya ingin kebijakan yang jelas, bisa dijalankan, dan benar-benar dirasakan. “Jangan beri kami harapan palsu,” tutup Murtala. (Latifahtul Jannah, ed: Nashih