Gerakan Kemandirian Ekonomi Pesantren Mengemuka dalam Multaqa Ru'asa Al-Ma'ahid di STMIK AMIK Bandung
Bandung, MUI Digital— STMIK AMIK Bandung menjadi tuan rumah penyelenggaraan Multaqā Ru'asā' al-Ma'āhid II yang digelar Komisi Pesantren Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sabtu (18/7/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pra Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII dengan mengusung tema "Analisis Potensi dan Inkubasi Bisnis Pondok Pesantren".
Forum tersebut mempertemukan para pimpinan pesantren, akademisi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas strategi penguatan kemandirian ekonomi pesantren melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk pemanfaatan teknologi digital.
Dalam forum tersebut kampus STMIK AMIK Bandung telah menandatangani kerja sama dengan Asuransi Jasa Raharja Putera yang akan memberikan Asuransi bagi seluruh mahasiswa STMIK AMIK Bandung.
Sekretaris Komisi Pesantren MUI, Muhammad Iqbal, mengatakan penyelenggaraan Multaqā Ru'asā' al-Ma'āhid II merupakan upaya MUI dalam mempersiapkan rekomendasi strategis menjelang KUII VIII, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi pesantren.
"Alhamdulillah, hari ini Komisi Pesantren MUI mengadakan Multaqa yang kedua dalam rangka menyambut KUII VIII. Tema kali ini adalah kemandirian ekonomi pesantren," ujar Iqbal.
Ia menjelaskan, salah satu program yang tengah disiapkan adalah membangun sinergi antara pesantren dengan kementerian melalui pemanfaatan lahan-lahan pesantren yang potensial untuk penanaman berbagai komoditas produktif.
Selain itu, Komisi Pesantren MUI juga menggagas program Santripreneur yang akan menggandeng STMIK AMIK Bandung.
Dalam program tersebut, para santri akan memperoleh beasiswa untuk mengikuti pendidikan digital marketing sebagai bekal membangun ekonomi pesantren.
"Program Santripreneur akan diberikan beasiswa yang nantinya semoga akan ada kerja sama Baznas dan STMIK AMIK Bandung, khususnya di bidang digital marketing. Harapannya mereka menjadi kader penggerak ekonomi di pesantren masing-masing," katanya.
Sementara itu, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Mokhamad Mahdum, mengapresiasi langkah Komisi Pesantren MUI yang memilih STMIK AMIK Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan.
Baca juga: Sebanyak 157 Pengelola Pesantren se-Indonesia Ikuti Workshop Ekonomi di Darunnajah
Menurutnya, pemilihan kampus teknologi sebagai tempat berlangsungnya forum menunjukkan cara pandang baru MUI terhadap masa depan pesantren. "Ini terobosan yang sangat luar biasa,” ujarnya.
Acara Komisi Pesantren dilaksanakan di kampus yang dikenal dengan teknologi, bukan kampus berbasis pendidikan agama. Ini menunjukkan para kiai di MUI berpikir jauh ke depan bahwa pesantren harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman," ujarnya.
Mahdum berharap kolaborasi antara MUI, Baznas, pesantren, dan STMIK AMIK Bandung dapat melahirkan berbagai program konkret yang berdampak langsung bagi pengembangan sumber daya manusia pesantren.
Ia menyebut, Baznas mendukung lahirnya program beasiswa bagi santri di bidang teknologi, sekaligus mendorong pengembangan inkubasi bisnis agar lulusan pesantren tidak hanya memiliki kemampuan keagamaan, tetapi juga kompetensi kewirausahaan.
Baca juga: Pra-KUII VII, Komisi Pesantren MUI Bedah Strategi Inkubasi Bisnis Demi Kemandirian Ekonomi Umat
Dirinya berharap ada program nyata berupa beasiswa bagi santri untuk pendidikan berbasis teknologi dan program inkubasi bisnis. Dengan begitu, para santri yang belajar teknologi maupun engineering nantinya mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Mereka tidak hanya menjadi santri dan kiai, tetapi juga memiliki kemandirian ekonomi sehingga dakwahnya semakin kuat," tutur Mahdum.
Ia menegaskan Baznas memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi Pesantren MUI atas inisiatif menghadirkan forum yang menghubungkan pesantren dengan dunia teknologi dan kewirausahaan.
Forum Multaqā Ru'asā' al-Ma'āhid II diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang akan dibawa dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, sekaligus memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan teknologi di tengah masyarakat.
