Di HPN 2026, MUI Soroti Subordinasi Pers oleh Kekuasaan

Jakarta, MUI Digital—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Informasi, Komunikasi, dan Digital (Infokomdigi), KH Masduki Baidlowi menyoroti peran pers yang belakangan ini kerap kali tersubordinasi oleh agenda-agenda kekuasaan.  

Hal itu disampaikan sebagai refleksi kritis di Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diperingati setiap 9 Februari. Pasalnya, kata dia, pers sebagai pilar keempat demokrasi dewasa ini kerap terlibat dalam kompromi kekuasaan.  

“Pers sebagai pilar keempat demokrasi kerap tersubordinasi oleh ketiga pilat tadi. Entah tersubordinasi oleh eksekutif, tersubordinasi oleh legislatif, maupun tersubordinasi oleh yudikatif,” ujarnya ketika dihubungi MUI Digital pada Senin (9/2/2026).

Kiai Masduki pun menyampaikan kekhawatirannya terhadap profesionalisme dewasa ini. Kekhawatiran akan ancaman terhadap kebebasan dan independensi pers dalam mengawal berjalannya demokrasi. 

Ketika Orde Baru, kata dia, kebebasan pers terus mendapat kecaman dari rezim pemerinatahan. Banyak media pemberitaan yang dibradel karena melancarkan kritik terhadap kekuasaan, seperti Majalah Editor, Majalah Detik, dan Majalah Tempo pada 1995.

“Ada kekhawatiran yang sudah cukup besar mengenai profesionalisme dari wartawan itu sendiri. Dulu, ketika menghadapi orde baru, banyak saya punya pengalaman bagaimana memperjuangkan pers sedemikian rupa dan saya termasuk saksi sejarah dari wartawan yang ikut diberedel,” ungkapnya.

Akan tetapi, lanjutnya, pers saat ini tampak tidak menggunakan kebebasan sebaik mungkin untuk mengoreksi jalannya kekuasaan. Pers justru tidak menjadi kritis di saat tiga pilar demokrasi kelembagaan negara aktif melakukan kompromi yang merugikan rakyat.

“Saat ini ketika kita setelah diperjuangkan, tetapi banyak sekali teman-teman pers ketika kebebasan itu diperoleh, tidak digunakan sebaik mungkin bagaimana pers seharusnya itu digunakan untuk mengoreksi jalannya kekuasaan,” lanjut dia memberikan refleksi.  

Pada posisi itu, Kiai Masduki mengharapkan pers terus menjadi pilar demokrasi keempat yang tegak dan lurus dengan kepentingan rakyat. Dia mengingatkan, ketika kekuasaan saling berkompromi, rakyat senantiasa menjadi korban. 

Dia mengaku sedih di hari peringatan pers kali ini. Ada banyak cacatan yang harus dikoreksi dari pers hari ini. Terlebih, dia berharap kebebasan pers yang telah diperoleh saat ini dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk mengoreksi jalannya kekuasaan.

“Ternyata ketiga pilar demokrasi itu berkompromi, dan rakyak menjadi korban. Ketika tiga pilar demorkasi sudah berkompromi dalam jalannya kekuasaan dan rakyat menjadi korban, mestinya wartawan sebagai pilar keempat harus tegak. Kalo boleh dikatakan, saya di dalam hari pers hari ini, saya kira menjadi catatan yang agak sendu, tidak bahagia,” ungkapnya. (Rozi, ed: Nashih)