Delapan Negara Islam Kecam Israel Tolak Peta Jalan Perdamaian Gaza
Jakarta, MUI Digital — Turki bersama tujuh negara Islam lainnya mengecam keputusan Israel menolak peta jalan yang didukung Amerika Serikat untuk memasuki tahap berikutnya dari rencana Presiden Donald Trump mengakhiri perang di Gaza.
Dalam pernyataan bersama pada Minggu, para menteri luar negeri Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Indonesia, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA) menilai penolakan Israel tersebut menempatkan tanggung jawab pada pemerintah Israel atas terhambatnya upaya perdamaian.
Dilansir dari Anadolu, Selasa (18/8/2026), mereka mengatakan, sikap Israel yang menolak peta jalan sekaligus menentang pembentukan negara Palestina telah menghambat upaya mencapai penyelesaian konflik yang berkelanjutan.
Para menteri luar negeri delapan negara itu menyebut posisi Israel sebagai bentuk penolakan terhadap Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang digagas Trump dan telah didukung Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803.
Menurut mereka, peta jalan tersebut telah diterima oleh faksi-faksi Palestina setelah melalui perundingan yang melibatkan Turki, Mesir, Qatar, Amerika Serikat, serta Board of Peace yang dipimpin AS.
Peta jalan tersebut mencakup sejumlah langkah utama untuk mengakhiri konflik. Di antaranya adalah penonaktifan senjata yang dimiliki Hamas dan kelompok-kelompok Palestina lainnya, penarikan pasukan Israel dari Gaza, pengerahan pasukan stabilisasi internasional, serta pengalihan pemerintahan Gaza kepada sebuah komite teknokrat Palestina.
Baca juga: HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA
Rencana tersebut juga mencakup program rekonstruksi Gaza setelah perang.
Delapan negara tersebut menilai penolakan Israel dapat mengancam pelaksanaan keseluruhan rencana dan melemahkan upaya diplomatik untuk mencapai “perdamaian yang adil dan berkelanjutan.”
Mereka juga menyerukan agar Amerika Serikat terus terlibat secara aktif untuk memastikan Israel mematuhi kesepakatan tersebut.
“Israel akan memikul tanggung jawab atas setiap memburuknya situasi di Gaza yang terjadi akibat penundaan atau penolakan untuk melaksanakan kesepakatan,” demikian inti pernyataan bersama tersebut.
Para menteri juga kembali menegaskan dukungan terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan sebelum perang Arab-Israel 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Turki selama ini bekerja sama dengan Mesir dan Qatar sebagai mediator dalam perundingan mengenai gencatan senjata Gaza dan tahap kedua rencana Trump.
Ketiga negara tersebut sebelumnya juga menuduh Israel melanggar komitmennya melalui serangkaian serangan terhadap warga sipil dan fasilitas kesehatan, setelah faksi-faksi Palestina menerima peta jalan tersebut.
Baca juga: Ketua HLNKI MUI: BoP Belum Tunjukkan Kemaslahatan bagi Palestina
Kementerian Luar Negeri Turki pada 2 Agustus menyatakan bahwa serangan Israel setelah tercapainya kesepakatan menunjukkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu “tidak memiliki niat yang sungguh-sungguh” untuk mewujudkan perdamaian dengan Palestina.
Ankara juga menuduh Netanyahu berupaya menggusur warga Palestina dan menghalangi berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di kawasan.
Sebelumnya, dalam deklarasi bersama pada 6 Agustus, delapan negara yang sama telah memperingatkan bahwa berlanjutnya serangan Israel dapat menggagalkan proses politik dan semakin memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.
Mereka juga menolak aneksasi wilayah Palestina, pemindahan paksa warga Palestina, serta berbagai kebijakan Israel yang dinilai bertujuan menghalangi terbentuknya negara Palestina.
Dalam deklarasi terbaru, kedelapan negara tersebut menyerukan kepada Board of Peace, dengan dukungan aktif Amerika Serikat, agar segera mengambil langkah untuk melindungi rencana perdamaian Gaza dan mencegah pihak mana pun menghambat pelaksanaannya.
