AS Tolak Usulan Israel untuk Mengusir Warga Palestina dari Gaza
Washington, MUI Digital-Dalam sebuah perbedaan sikap yang jarang terjadi secara terbuka dengan Israel, Amerika Serikat menolak seruan sejumlah pejabat tinggi Israel agar penduduk Palestina di Jalur Gaza dipindahkan dari wilayah tersebut.
Ketika ditanya mengenai seruan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestina sebagai satu-satunya “solusi” atas krisis di wilayah itu, Departemen Luar Negeri AS kembali menegaskan komitmen Washington terhadap rencana perdamaian 20 poin Presiden Donald Trump yang menjadi dasar gencatan senjata tahun lalu.
“Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Poin 12 rencana Presiden: ‘Tidak seorang pun akan dipaksa meninggalkan Gaza," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataan kepada Aljazeera, Jumat (4/9/2026).
Dia menegaskan, mereka yang ingin pergi akan bebas melakukannya dan bebas untuk kembali. Kami akan mendorong masyarakat untuk tetap tinggal dan memberi mereka kesempatan untuk membangun Gaza yang lebih baik,
“Amerika Serikat tidak mendukung rencana atau proposal apa pun yang bertujuan melakukan pemindahan paksa, pengusiran, atau pemindahan wajib terhadap penduduk Gaza,” tegas juru bicara tersebut.
Baca juga: Sertifikasi Halal: Mengapa Menjadi Penting?
Sebelumnya, Katz mengatakan Trump hanya “membekukan”, bukan membatalkan, dukungannya terhadap gagasan memindahkan warga Palestina dari Gaza. Kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia menilai gagasan tersebut berpotensi menjadi pembersihan etnis.
“Pada akhirnya, tidak ada solusi nyata untuk Gaza tanpa migrasi ini,” kata Katz pada Rabu.
Pejabat-pejabat Israel menggunakan istilah “migrasi” sebagai eufemisme untuk menggambarkan pengosongan Gaza dari penduduk Palestina.
Katz bahkan mengatakan pemerintah Israel siap mengeluarkan warga Palestina dari Gaza “melalui laut, udara, dan cara apa pun untuk melakukannya”. Menurutnya, gagasan tersebut masih “terus dibahas”.
Pernyataan senada datang dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir.
“Daripada berilusi tentang perdamaian sekarang, kita membutuhkan tindakan untuk melakukan emigrasi sekarang,” kata Ben-Gvir. “Daripada [warga Palestina] menggali terowongan, sekarang waktunya mengemasi koper.”
Sejumlah negara Arab, termasuk beberapa negara yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, dengan tegas menolak segala upaya untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka.
Baca juga: BPJPH Tolak Wacana Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Oktober 2026
Sementara itu, Gedung Putih mengarahkan Al Jazeera pada unggahan Trump di media sosial pada Agustus lalu yang merayakan tercapainya kesepakatan untuk melucuti senjata Hamas.
Kesepakatan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza secara bertahap dan penghentian serangan mematikan yang hampir setiap hari terjadi di wilayah tersebut.
Namun, Israel menolak proposal tersebut dan menyatakan tidak akan memberikan konsesi apa pun sampai Gaza sepenuhnya didemiliterisasi.
Tahun lalu, Trump memicu kecaman internasional ketika pertama kali mengusulkan pengosongan etnis Gaza—wilayah yang dihuni sekitar dua juta orang—dan mengubah daerah tersebut menjadi apa yang ia sebut sebagai “Riviera Timur Tengah”.
Trump kemudian tampaknya meninggalkan gagasan tersebut pada 2025 ketika mengajukan rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik.
Hamas dan Israel sama-sama menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan Trump pada Oktober tahun lalu. Namun, Israel tetap melanjutkan bombardir terhadap wilayah Palestina tersebut.
Baca juga: LPPOM Buka Opsi Sertifikasi Halal Bertahap untuk Restoran Berjaringan Besar
Utusan AS Jared Kushner, yang juga merupakan menantu Trump, bertemu dengan pejabat Hamas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bulan lalu dalam upaya membantu menyelesaikan krisis tersebut.
Namun, Kushner tampaknya mengambil posisi yang sejalan dengan pemerintah Israel. Ia mengatakan pembangunan kembali Gaza tidak akan dilakukan sebelum Hamas dilucuti.
Ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak akan “membatasi hak Israel untuk membela diri” di tengah serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza.
Meski Hamas telah menyatakan kesediaannya menyerahkan senjata, hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan rencana “gencatan senjata” Trump.
Desakan para pejabat Israel untuk mengeluarkan warga Palestina dari Gaza berpotensi semakin memperumit perundingan.
Baca juga: LPPOM Buka Opsi Sertifikasi Halal Bertahap untuk Restoran Berjaringan Besar
“Setiap perpindahan harus benar-benar dilakukan secara sukarela. Fokus kami tetap pada demiliterisasi, stabilisasi, dan pembangunan kembali Gaza demi kepentingan penduduknya,” kata Departemen Luar Negeri AS kepada Aljazeera.
“Selain itu, Poin 20 berkomitmen agar Amerika Serikat membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati arah politik menuju kehidupan bersama yang damai dan sejahtera.”
Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada Oktober 2023, Amerika Serikat telah memberikan bantuan lebih dari 25 miliar dolar AS kepada Israel.
Yousef Munayyer, Kepala Program Palestina/Israel di Arab Center Washington, DC, mengatakan tidak adanya kemajuan menuju perdamaian disebabkan oleh munculnya kesimpulan di kalangan warga Israel bahwa tidak mungkin ada kehidupan bersama dengan warga Palestina.
Ia memperingatkan bahwa dorongan untuk melakukan pembersihan etnis terhadap warga Palestina tidak hanya menyasar Gaza, tetapi juga Tepi Barat dan warga Palestina yang merupakan warga negara Israel.
“Mereka tidak ingin hidup bersama dengan warga Palestina dalam bentuk apa pun,” kata Munayyer kepada Aljazeera.
Menurutnya, pihak Israel tidak mampu membayangkan solusi atas persoalan mendasar yang mereka hadapi, yakni konflik dengan seluruh penduduk asli Palestina akibat keberadaan Israel di wilayah tersebut.
“Mereka tidak bisa memahami adanya solusi apa pun terhadap masalah mendasar yang mereka hadapi—yakni bahwa mereka telah memusuhi seluruh penduduk asli dengan memaksakan keberadaan mereka di tengah masyarakat tersebut—selain dengan menghilangkan penduduk itu,” ujar Munayyer
